Petrus Salestinus (Foto: Istimewa)

FLORESEDITORIAL.COM, JAKARTA – Pernyataan Prabowo Subianto akan mundur dari posisinya sebagai Capres 2019, pertanda bahwa Prabowo Subianto sedang mengalami krisis kepercayaan dalam dirinya sendiri dan terhadap para pendukungnya yang kian merosot jumlahnya.

Timbulnya krisis kepercayaan terhadap diri sendiri (Prabowo Subianto), kerena semakin meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap Prabowo Subianto, terhadap Partai Politik dalam Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi dan terhadap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi yang oleh publik dinilai sebagai sering memproduksi Berita Hoax untuk dijadikan menu kampanye dalam Pilpres 2019.

Hal ini diungkapkan koordinator Tim pembela demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus pada media ini, Selasa (15/01/2019).

Menurutnya, sikap Prabowo Subianto mengancam akan mundur dari pencaprapresannya ini signyal kuat bahwa Prabowo Subianto sedang mengalami disorientasi dan keluar dari komitmen politiknya untuk mewujudkan pemilu jujur, adil dan bermartabat.

“Jika saja pernyataan mundur dari capres hanya karena ketidakpercayan Prabowo Subianto kepada KPU atau Pemerintah, maka Prabowo Subianto seharusnya melakukan upaya hukum dengan menggunakan seluruh sarana dan upaya hukum yang tersedia, guna melakukan koreksi terhadap temuan atau dugaan adanya pelanggaran, bukan dengan cara memgancam akan mundur karena mundur itu sendiri adalah kejahatan dalam pemilu,” kata Petrus Salestinus.


Ia menegaskan bahwa pilihan mundur dari posisi sebagai Capres mengandung konsekuensi sebagai kejahatan atau tindak pidana dalam pemilu yang diancam dengan pidana penjara dan denda miliaran rupiah.


“Sikap Prabowo Subianto ini sangat disayangkan, karena pernyataan mundur dari posisi sebagai Capres 2019, adalah bentuk atau modus baru Prabowo Subianto mempraktekan gaya kampanye dengan mencoba melakukan teror psikologis terhadap seluruh rakyat Indonesia, setidak-tidaknya terhadap pemilih yang jumlahnya ratusan juta di seluruh Indonesia dan luar negeri. Ini adalah kejahatan atau tindak pidana dalam pemilu demi merusak demokrasi dan menggangu hak pilih rakyat secara Inkonstitusional,” tandasnya menegaskan.

Karena itu, lanjut Petrus, Bawaslu haru segera melakukan sebuah penyelidikan untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi dengan Prabowo Subianto, Partai Politk Pendukungnya dan Badan Pemenangan Nasional/BPN selaku penanggung jawab kampanye Prabowo-Sandi.

“Bareskrim Polri dan PUSPOM TNI harus menyelidiki data isian formulir untuk SKCK Prabowo Subianto, apakah telah diisi secara jujur atau tidak, apakah status penyidikan dahulu dalakukan oleh PUSPOM TNI terhadap dugaan penculikan dan penghilangan kemerdekaan para aktivis mahasiswa yang diduga dilakukan oleh Prabowo Subianto sudah di SP3 ataukah perkaranya hanya sekedar dibekukan secara pokitik, apakah pemberhentian Prabowo Subianto dari keanggotaannya di TNI sebagai kompensasi dari pembekuan sementara kasusnya oleh PUSPOM TNI, ini semua harus diperjelas agar publik tidak memilih kucing dalam karung,” imbuhnya.

Semua persoalan menyangkut masa lalu Prabowo Subianto, yang sudah menjadi pengetahuan publik pada masa lalu, kata Petrus, harus dibuka kembali agar publik tidak melupakan rekam jejak buruk Prabowo Subianto,

“Termasuk apakah Prabowo masuk di dalam kriteria kroni Soeharto menurut TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tertanggal 13 November 1998, Tentang Penyenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN yang saat ini sedang menjadi pergunjingan publik termasuk yang disoal oleh Prabowo Subianto sendirj tentang perilaku elit masa lalu,” tukasnya.

Laporan : Wahyu

Komentar Anda?