Cheap NFL Jerseys From China Cheap Jerseys Wholesale Jerseys

Headline Nasional

Jumat, 11 September 2020 - 20:14 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Dewan Pers (Ist)

Dewan Pers (Ist)

Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020, Kondisi Pers Indonesia “Cukup Bebas”

Jakarta, floreseditorial.com – Dewan Pers Indonesia melakukan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari – Desember 2019. Survei tersebut dilaksanakan di 34 provinsi, melibatkan sembilan informan ahli pada setiap provinsi, yang terdiri dari tiga orang pengurus aktif organisasi wartawan, dua orang pimpinan perusahaan pers, dua orang dari unsur pemerintahan dan dua orang dari unsur masyarakat.

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan nilai IKP, yakni 63,44 (2016), 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019) dan terakhir 75,27 (2020). Nilai IKP 2020 ini mengalami kenaikan sebanyak 1,56 poin dari IKP 2019. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya “agak bebas” pada IKP 2016-2018, naik peringkat menjadi “cukup bebas” pada 2019-2020.

Meski terjadi peningkatan, beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia masih terjadi. Antara lain, adanya tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, termasuk penentuan arah politik media, intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan, adanya kekerasan terhadap wartawan di masa tahun politik 2019, kurangnya kesejahteraan wartawan dan masih banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers.

IKP 2020 di tingkat provinsi dari angka terendah dicapai Papua (70,42) dan tertinggi dicapai Maluku (84,50). Secara keseluruhan, rata-rata IKP di tingkat provinsi berada di kisaran angka 77,67 yang juga berada dalam kategori “cukup bebas”.

Ranking lima teratas di dalam IKP 2020 adalah Maluku disusul Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Riau. Sedangkan lima dari bawah adalah Papua kemudian Papua Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara dan Lampung. Angka-angka yang muncul dalam IKP di tingkat provinsi ini merupakan hasil survei terhadap informan ahli dari masing-masing provinsi.

Indeks Kemerdekaan Pers 2020 di Tingkat Provinsi

Berdasarkan indikator survei ini, masalah yang masih menjadi perhatian adalah tingginya intervensi dari luar, lemahnya akses bagi kelompok rentan dan rendahnya keragaman pandangan di dunia pers. Sementara, tingkat independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di dalam redaksi, faktor tata kelola perusahaan, beberapa indikator di lingkungan hukum seperti independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, pelaksanaan etika pers dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menduduki peringkat rendah.

Berdasarkan hasil survei, kesimpulan yang diambil antara lain, pada tahun 2019, beberapa politisi dan partai politik menjadikan media massa sebagai kendaraan politik, di mana penggiringan opini kerap dilakukan melalui media milik pemimpin partai untuk menguntungkan kelompoknya. Hal ini menyebabkan pemberitaan di media menjadi kurang akurat, berimbang dan cenderung eksploitatif. Selain itu, perusahaan pers menjadi tidak independen dan tata kelola perusahaan kurang baik.

Pada tahun politik 2019, terjadi kekerasan terhadap wartawan di beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Kemunculan media alternatif seperti maraknya media sosial dan media siber yang tidak mengusung prinsip jurnalisme, sangat memengaruhi kualitas informasi yang beredar. Media tersebut cenderung bersifat instan, tidak mengedepankan akurasi, keberimbangan dan keadilan. Pada gilirannya, media sosial dan media siber non jurnalisme tersebut, justru mendistorsi media serius yang mengusung prinsip jurnalisme (media massa). Juga banyak ditemukan mereka yang mengaku-ngaku wartawan tapi kurang atau bahkan tidak menjunjung tinggi etika pers, sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap media massa.

Fakta yang terjadi di banyak daerah, seperti di Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan Papua, seorang pendiri perusahaan media siber juga merangkap sebagai pemimpin redaksi, wartawan dan pencari iklan. Hal ini berdampak pada pengabaian kaidah jurnalistik, mulai dari proses melakukan kegiatan jurnalistik sampai pada pemberitaan yang dihasilkan.

Perusahaan pers masih tergantung pada pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan pendapatan media, yang menyebabkan rendahnya akurasi, keberimbangan dan verifikasi berita, serta terganggunya independensi ruang redaksi.

Di banyak daerah, perusahaan pers tidak dapat memenuhi paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun. Tidak banyak redaksi media yang khusus memberikan ruang pemberitaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga belum menyiapkan aturan yang mendorong media lokal menyiarkan informasi yang bisa diakses penyandang disabilitas.

Temuan lain dari survei IKP 2020, Uji Korelasi Pearson menunjukkan bahwa IKP berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berkorelasi negatif dengan Persentase Penduduk Miskin (PPM) dan cenderung berkorelasi positif antara Kondisi Lingkungan IKP dan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IKP memuat kategori penilaian mulai dari tidak bebas (skor 1-30), kurang bebas (skor 31-55), agak bebas (skor 56-69), cukup bebas (skor 70-89) dan bebas (skor 90-100). Survei IKP dilakukan dengan mengangkat tiga lingkungan yakni fisik dan politik, ekonomi dan hukum. Dari lingkungan ini, dibuat 20 indikator yang dirinci dalam 75 pertanyaan pada kuesioner yang diisi sekitar 306 informan ahli dari 34 provinsi, dan juga diwawancara mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD). (*)

Artikel ini telah dibaca 266 kali

Baca Lainnya
x