Nasional

Jumat, 11 Oktober 2019 - 06:20 WIB

8 bulan yang lalu

logo

Kondisi karyawan WTC saat ini (Ist)

Kondisi karyawan WTC saat ini (Ist)

WTC Ingkar Janji

Floreseditorial.com, Kalimantan Timur – Peristiwa pengusiran pekerja perusahan WTC di kalimantan timur yang terjadi beberapa waktu lalu memasuki babak baru.

Setelah melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan antara pekerja dan perusahan di hadapan pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur pada 21 september 2019 lalu ternyata tidak membuahkan hasil yang baik.

Dalam kesepakatan tersebut, pihak perusahan mengakomodir 10 kesepakatan yang dibuat bersama namun hingga saaat ini belum satupun yang direalisasi bahkan dalam perjanjian itu, pihak perusahan diberi waktu 10 hari untuk merealisasikan kesepakatan tersebut tetapi hingga hari kamis (10/10/2019) telah memasuki hari ke 14 dari hari kesepakatan dan belum merealisasikan satu kesepaktan.

Para pekerja sangat menyayangkan hal itu karena merasa telah tertipu dan dipermainkan oleh perusahan Wahana Tritunggal Cemerlang (WTC) ).

Salah satu pekerja, atas nama Hubertus Sumar menyampaiakan bahwa mereka menuntut pihak perusahan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selain itu, ia mendesak pemerintah Kab. Kutai Timur agar kembali memanggil manager WTC untuk meminta pertanggung jawaban.

“Kami menuntut pihak perusahan sekarang agar realisasi segera kesepekatan yang telah dibuat bersama. Kami telah kehabisan makanan disini, hampir satu bulan kami tidak berpenghasilan. Dan ini seperti membunuh kami secara perlahan. Karenanya pemda juga kami desak untuk panggil pihak perusahan dan penuhi kesepakatan ini jika tidak kami akan melakukan aksi besar-besaran di kantor Gubernur KALTIM dan menuntut pencabutan izin perusaha kolonial yang memprrakteakan ketiadakadilan”, tegasnya.

Disisi lain, perwakilan kelompok pekerja ini juga meminta agar pemprov NTT tidak pangku kaki atas penderitaan mereka di tanah rantau. Mereka minta pemprov NTT untuk mendatangi kantor gubermur KALTIM membicarakan perihal pelanggaran HAM yang sedang dipraktekan oleh perusahan yang tidak beradab itu.

“Dengan rendah hati, kami meminta kepada Bapak Gubernur NTT, agar membantu kami untuk keluar dari peristiwa kejam ini. Kami diperlakukan tidak adil disini, kami mohion agar Gubermur NTT membicarakan hal ini ke Gubermur KALTIM agar perusahan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat”, lanjutnya.

Adapun hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh perusahan WTC dan pekerja adalah sebagai berikut :

  1. Perusahaan bersedia memperkerjakan kembali karyawan dalam WTC yang sedang mengungsi dengan cara dimutasi ke dalam satu PT yang sama dan dibagi beberapa afdeling, minimal 20 orang pada satu afdeling, dengan syarat masa kerja tidak dipotong dan diangkat sebagai karyawan tetap yang telah memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan dengan waktu selama satu pekan, tanpa syarat.
  2. Perusahaan bersedia membayar hak-hak pekerja di PT WTC dan PT MPI seperti sebagai berikut :
    – cuti hamil dan melahirkan
    – karyawan yang memasuki usia pensiun
    – cuti tahunan
    – cuti haid
    – cuti keguguran
    – pesangon
    – sakit bayar sendiri
    – upah selama sakit berdasarkan keterangan dokter dan bidan
  3. Terkait penyelesaian point kedua akan ditindaklanjut oleh kedua belah pihak melalui bipartite dengan tenggang waktu sesuai perundang-undangan.
    4.  PT MPI dan PT WTC mengangkat karyawan berstatus BHL untuk menjadi karyawan tetap yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Perusahaan bersedia mendaftarkan karyawan yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memenuhi syarat administrasi.
  5. Perusahaan bersedia menyiapkan fasilitas perumahan, air bersih, ambulance, bus antar jemput karyawan dan pelajar sesuai kemampuan perusahaan.
  6. Perusahaan bersedia memberlakukan pola waktu kerja karyawan sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan (PP).
  7. Perusahaan bersedia tidak memberi upah karyawan di bawah standar UMK.
  8. Perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri.
  9. Perusahaan bersedia memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada para pekerja yang sedang mengungsi.

Dan kesepakatan diatas dihasilkan disaat pertemuan bersama Bupati Kutai Timur.

Laporan: Jivansi Helmut

Artikel ini telah dibaca 944 kali

Baca Lainnya
x