Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

Manggarai Timur News

Senin, 31 Agustus 2020 - 12:27 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman. (Foto: CNN)

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman. (Foto: CNN)

1,2 M Dana JPS Covid-19 ‘Nongkrong’ di Bank NTT, Pengamat Ekonomi: “Bunga Depositnya Besar”

Borong, floreseditorial.com – Pengamat Ekonomi, Ferdy Hasiman, mengatakan, manajemen Bank Pembangunan Daerah NTT (BPD NTT) Cabang Borong sedang mengambil keuntungan dari mengendapnya sekitar Rp 1,2 Miliar dana Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) Covid-19 di bank tersebut.

Peneliti Alpha Research Database itu, menjelaskan, dana ‘nongkrong’ di atas Rp 1 Miliar dalam sistem perbankan itu diistilahkan dengan tabungan mahal karena jumlah dan bunganya cukup besar.

Dana ‘nongkrong’ dengan jumlah diatas Rp 1 Miliar, menurut Ferdy, masuk dalam kategori dana mahal atau tabungan mahal, disebut deposito.

“Bunga deposito itu biasanya 1,75% di atas BI Rate (Suku Bunga Bank Indonesia, red). Jadi, kalau BI Rate itu dipatok 6,75%, maka dana depositonya akan dipatok sekitar 8% sampai 9%. Maka secara umum, bank-bank yang ada di Indonesia maupun di daerah, sedang mengambil keuntungan. Karena bunga deposito kalau angkanya diatas Rp 1 Miliar itu, lumayan,” kata Ferdy Hasiman.

Menurut Ferdy, negara tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara manipulasi yang modern.

“Itu kan manipulasi yang agak modern, mencuri dengan cara yang lebih modern. Orang menganggap bawa itu sebenarnya bukan curi, tetapi dari prosedur yang ada, itu sebenarnya curi, karena mau mengambil untung, making profit,” kata Ferdy Hasiman.

Menurutnya, Bupati Manggarai Timur (Matim), Agas Andreas, seharusnya memahami kebijakan dan mekanisme serta aturan di bank sebelum mengambil kebijakan terbaik untuk menyalurkan dana tersebut.

“Dia (Bupati Matim, red) harus memahami kondisi real di tengah masyarakat Kabupaten Matim yang belum memahami prosedur dan aturan di bank. Masih banyak masyarakat Kabupate Matim yang belum memahami hal itu. Bagiamana cara menggunakan ATM saja masih banyak yang belum bisa,” tandasnya.

Kata Dia, jika karena kondisi extra ordinary dimana masyarakat di Kabupaten Matim harus segera dibantu dengan dana tersebut, mengapa pemerintah harus menyalurkannya lewat bank.

“Kenapa dana tersebut harus ‘nongkrong’ dulu di Bank,” katanya.

Ferdy, mencurigai adanya kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah (Pemdda) Kabupaten Matim dan pihak BPD NTT terkait mengendapnya sekitar Rp 1,2 Miliar dana JPS Covid-19 di bank tersebut.

“Bisa jadi ada kerja samanya, kan mereka dapat bunganya,” tukas Ferdy.

Untuk diketahui, sengkarut terkait mengendapnya sekitar Rp 1,2 Miliar dana JPS Covid-19 di BPD NTT Cabang Borong, Kabupaten Matim terus mendapatkan sorotan.

Diketahui, Pemkab Matim telah mengalokasikan Anggaran JPS Covid-19 sebesar Rp 4.210.000.000 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 4.210 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Matim.

Pemkab Matim menyalurkan bantuan untuk jatah bulan Juni dan September dalam bentuk uang senilai Rp 1 juta per KPM. Sementara, Pemprov NTT menyalurkan bantuan serupa untuk jatah bulan Juli dan Agustus dalam bentuk beras sebanyak 60 Kg dan uang senilai Rp 300 ribu.

Sayangnya, tidak semua dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Matim itu diterima KPM secara penuh. Pihak Manajemen BPD NTT harus menahan sekitar Rp 1,2 Miliar dari dana tersebut untuk kepentingan pembuatan nomor rekening penerima dana tersebut.

Untuk kepentingan administrasi pembuatan rekening di Bank NTT, bank menahan bantuan tersebut sebesar Rp 300 ribu per KPM dengan dalil agar rekening penerima bantuan tetap aktif.

Dari jumlah KPM tersebut, sebanyak Rp 1.263.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dana JPS Covid-19 ‘mengendap’ di bank tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bank NTT Cabang Borong, Nurchalis Muhammad Tahir, saat ditemui FEC Media di ruang kerjanya, menjelaskan, manajemen bank membutuhkan rekening nasabah agar bisa menyalurkan bantuan tersebut.

“Ya, memang seperti itu. Harus ada uang di dalam rekening agar rekening tersebut tetap aktif,” kata Nurchalis, Kamis (27/8/2020) lalu.

Menurutnya, bank tidak bisa memproses penyaluran dana tersebut jika penerima dana tidak memiliki rekening di bank.

“Supaya rekening bank tetap aktif dan tidak menjadi rekening sampah. Selain itu, saat penyaluran dana tahap berikutnya, penerima bisa mengambil bantuannya di rekening tersebut,” tandasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 1549 kali

Baca Lainnya
x