25 Tahun Reformasi, Ketum PRIMA: Demokrasi Kapitalistik di Bawah Kendali Oligarki

Floreseditorial.com, Jakarta - Tahun 2023 ini gerakan reformasi sudah bergulir selama 25 tahun. Hanya saja, setelah berjalan seperempat abad, kehidupan demokrasi masih jauh dari cita-cita reformasi.

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono menilai, demokrasi di Indonesia saat ini masih menghambat partisipasi rakyat dalam urusan politik dan kebangsaan.

Hal itu terbukti dengan dijegalnya PRIMA dan beberapa Partai untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Padahal, PRIMA merupakan partainya rakyat biasa yang didirikan dan digerakkan langsung oleh rakyat.

Baca Juga: Agus Jabo : Ada Parpol Besar Ingin Partai Prima Tak Ikut Pemilu 2024

“PRIMA adalah representasi langsung dari rakyat biasa, tapi kami dijegal oleh kepentingan yang merasa terusik eksistensinya, demokrasi kita hanya dinikmati segelintir elit super kaya,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Agus Jabo menambahkan, demokrasi yang hanya dinikmati oleh segelintir elit super kaya tersebut berakibat pada penyelenggaraan negara yang tidak bersih dan kesenjangan sosial yang tajam. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terjadi di setiap tingkatan, dari pusat hingga ke kekuasaan paling bawah.

Padahal, salah satu tujuan gerakan reformasi adalah Indonesia yang demokratis, terwujudnya kesejahteraan sosial dan terbebas dari praktik KKN yang marak dilakukan oleh Orde Baru saat itu.

Baca Juga: Kader Demokrat Puji Ketum Prima dan Sindir Moeldoko

“Dulu, gerakan reformasi itu tujuannya agar demokrasi dapat terwujud, kesejahteraan sosial merata dan Indonesia terbebas dari praktik KKN,” tambahnya.

Selain menyinggung persoalan demokrasi dan pemerintahan bersih yang belum terwujud pasca reformasi, Agus Jabo juga menyoroti persoalan kesenjangan sosial di Indonesia yang masih sangat tajam.

Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia yang demokratis bukan hanya terwujudnya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi atau keadilan sosial, seperti yang diamanatkan dasar negara Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Ia menyayangkan, pengelolaan ekonomi dan sumber daya kekayaan bangsa saat ini belum tegas berorientasi pada penguatan industri nasional dan kemandirian ekonomi.

Baca Juga: Partai PRIMA NTT Sebut KPU Sebenarnya Tidak Fair, Apa Alasannya?

“Pengelolaan ekonomi sangat oligarkis dan masih menggunakan warisan kolonial yang sangat imperialistik, yaitu ekstraktivisme,” imbuhnya.

Agus Jabo akan mendukung setiap usaha pembangunan ekonomi yang diarahkan pada penguatan industrialisasi nasional dengan mempercepat program hilirisasi atas semua produk sumber daya alam, khususnya tambang, pertanian, kehutanan, energi, perikanan dan lain-lain.