Headline Manggarai Barat News

Sabtu, 23 Mei 2020 - 02:36 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Pelabuhan Labuan Bajo Manggarai Barat. (Foto: Ist)

Pelabuhan Labuan Bajo Manggarai Barat. (Foto: Ist)

ALFI/ILFA NTT Endus Dugaan Praktik Mafia Bongkar Muat di Pelabuhan Labuan Bajo

Floreseditorial.com, Labuan BajoIndonesian Logistic Forwarder Association (ALFI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengecam keras dugaan praktik mafia di pelabuhan bongkar muat Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sebab manajemen pengelolaan unit pelayanan itu tidak mengacu regulasi yang ditetapkan. Akibatnya amburadul dan memuluskan dugaan praktik mafia pungutan liar semakin marak. Untuk mengikis habis praktik tersebut, perlu perombakan radikal seluruh jajaran sehingga seluruh substansi tata kelola mengacu pada aturan yang ditetapkan.

Kritik pedas tersebut disampaikan Ketua Umum DPW ALFI/ILFA NTT, Ignasius Charles Angliwarman, S.Si kepada floreseditorial.com di Labuan Bajo, Rabu (20/5/2020). Dia menyampaikan hal itu karena kesal dengan tata kelola di pelabuhan itu.

Menurutnya, dugaan pungutan liar sudah Ia sampaikan kepada manajemen, namun hingga saat ini tidak ada perubahan. Lebih naïf lagi, terangnya, sesuai informasi yang diperoleh pihaknya, banyak staf Kantor UPP Kelas II Labuan Bajo yang memiliki kendaraan tanpa izin masuk keluar tidak jelas. Seharusnya, terang Charles, kendaraan tersebut berada di bawah Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Dengan kenyataan itu, anggota JPT dan daerah dirugikan. Padahal semua aturan sudah termuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, tentang pelayaran. Regulasi hukum tersebut sama halnya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Semua produk hukum itu berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Terkait regulasi itu, jelasnya, pihak telah meminta Data Nama Perusahaan yang bekerja di Pelabuhan Labuan Bajo, tetapi sampai pergantian pejabat di unit pelayanan KUPP tersebut, data yang diminta tidak pernah diberikan tanpa alasan yang jelas. Tidak diberinya data dimaksud, katanya, menimbulkan tanda tanya besar. Patut diduga disengajakan oknum tertentu. Padahal sesuai Permenhub telah menandaskan setiap perusahaan setiap bulan wajib melaporkan pekerjaan kepada pemberi izin. Yaitu kepada Gubernur, Walikota, Bupati dan tembusan Dirjenhubla. Data yang dimaksud justru tidak pernah dilayani KUPP Pelabuhan Labuan Bajo.

Charles Angliwarman, S.Si, Ketua ALFI/ILFA NTT. (Foto: FEC Media)

“Kepala syahbandar diganti berulang-ulang tetapi pelabuhan Labuan Bajo tidak berjalan sesuai tatanannya. Katanya Super Prioritas Premium, tetapi aturan yang dijalankan tidak sesuai, dan sekarang sudah naik dari Kelas III ke Kelas II,” katanya.

Dia menjelaskan, Asosiasi ALFI/ILFA yang merupakan Mitra Strategis Kemenhub bertugas membantu Kemenhub melalui sosialisasi peraturan No 49 Tahun 2017 kepada semua stakeholders. DPW ALFI/ILFA NTT, lanjutnya, sudah melakukan sosialisasi berulang kali sejak 3 Mei 2018, dengan menghadirkan Tim Kemenhub Pusat di Kupang. Menindaklanjuti sosialisasi itu, Kadishub Provinsi NTT telah menyurati semua kepala bandara dan kepala pelabuhan di NTT tanggal 04 Juni 2018, tentang penertiban perusahaan.

“Kami siap support dan melakukan pembenahan pelabuhan Labuan Bajo, berkoordinasi bersama Menhub melalui Dirjenhubla, Kepala Syahbandar di seluruh NTT, dan Pemerintah Daerah, tentang tata kelola pelabuhan sesuai amanat regulasinya,” katanya.

Bahkan, terang dia, pihaknya telah menyurati KUPP Kelas II Labuan Bajo itu, namun sampai saat ini tidak ada perubahan. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tanpa pengendalian yang baik dan memadai, maka praktik tersebut semakin marak dan beranak pinang.

“Secara institusi kami sampaikan kepada Kepala Kantor UPP Kelas II Labuan Bajo, sebagai Pembina kami, dan berdiskusi bersama sejumlah aturan, agar tata kelola mengacu regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sampai saat ini tidak jelas. Selain diskusi bersama, kami juga teruskan ke pemerintah pusat agar diperhatikan. Kami tidak bisa biarkan praktik itu terus marak sehingga akan merugikan daerah ini, dan berbagai pelaku usaha dirugikan terus menerus,” katanya.

Dia menjelaskan, manajemen Kantor UPP Kelas II Labuan Bajo harus dilakukan perombakan, jangan hanya Kepala Kantor saja, tetapi kepada staf-staf lama yang tidak mengikuti aturan Menhub, Kami akan sampaikan kepada DIRJENHUBLA; harus ada perombakan dan penyegaran, itu penting agar mendapat asupan baru pengelolaanya. Dan Perombakan juga berdampak pada minimnya praktek ketidakadilan, sehingga konsumen dirugikan. Namun yang terjadi, jajaran yang ada cenderung stagnan sehingga beberapa regulasi yang melekat seperti standart biaya buruh, kesehatan dan keselamatan kerja tidak dihiraukan pihak manajemen. Padahal tuntutan kehidupan bagi sejumlah pekerja di Labuan Bajo ini sangat tinggi.

“Ini Fatal sekali, harga Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) tidak ada. Kondisi ini parah sekali, padahal ini embrio suatu pelabuhan. Banyak perusahaan luar dari Jawa atau pemilik barang hanya mau bayar murah saja, enak di Labuan Bajo tinggal bayar fee saja perusahaan. Akibatnya buruh dan tenaga kerja tidak ada jaminan tenaga kerja, sesuai keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2007. Mengapa ini tidak berjalan, karena ada oknum yang bermain,” katanya.

Selain itu, demikian Charles, praktik pungutan biaya terminal hunting charge dan lift on – lift off bagi sejumlah customer sering terjadi. hal itu bertentangan dengan Permenhub No 72 Tahun 2017 juncto Permenhub No 121 Tahun 2018. Padahal regulasi hukum itu sudah mengatur dengan jelas dan tegas tentang jenis, struktur, golongan dan mekanisme tarif jasa kepelabuhan. Terhadap temuan ini, jelasnya, pihak ALFI/ILFA NTT sudah melaporkan kepada Dirjenhubla.

“saya ingin agar masyarakat dapat melihat tata kelolah dan fakta-fakta di Pelabuhan Labuan Bajo ini,” dan mengajak agar secara bersama mari kita menjaga daerah kita ini, Menurut Charles, yang juga Ketua Kadim Kabupaten Manggarai Barat.

Charles menjelaskan, selain koordinasi dengan pihak Kepala Kantor UPP kelas II Labuan Bajo, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak Pajak di Manggarai Barat dan Kanwil Pajak NTT agar dapat memantau semua perusahaan yang bekerja di Pelabuhan Labuan Bajo, kami yakin kalau perusahaan itu legal, pasti bayar pajak, dan itu akan menguntungkan negara dan daerah kita.

“Kami juga koordinasi dengan Polres Mabar agar bisa bantu cegah praktik mafia pungutan di Pelabuhan Labuan Bajo,” katanya.

Terbitkan Surat

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT terbitkan surat kepada perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) untuk menyesuaikan perizinan sesuai Peraturan Menteri No 49 Tahun 2017 tentang jasa pengurusan transportasi. Surat dengan No.Dishub550/552.1/193/VI/2018 mengatur sejumlah regulasi bagi pengusa EMKL dan EMPU untuk menaati regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kepala Syabandar Labuan Bajo, Simon Baun, belum berhasil ditemui. floreseditorial.com mendatangi kantor di pelataran Pelabuhan Labuan Bajo, namun tidak berhasil juga. Kecuali pegawai di kantor setempat menginformasikan beliau sedang cuti. Kemungkinan akan masuk kantor setelah lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah.

“Bapak sedang tidak ada di tempat,” kata seorang petugas piket.

*(Tim Redaksi Floreseditorial.com)

Artikel ini telah dibaca 2003 kali

Baca Lainnya
x