News

Kamis, 12 September 2019 - 12:29 WIB

3 hari yang lalu

logo

Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu kabupaten Manggarai,Hery Harun (Ist)

Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu kabupaten Manggarai,Hery Harun (Ist)

Bawaslu Manggarai Bakal Takkan Teken NPHD

Floreseditorial.com, Ruteng – Bawaslu kabupaten Manggarai bakal tak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dana hibah Pilkada 2020.

Pasalnya usulan dana yang diajukan Bawaslu untuk mendukung pesta demokrasi Pilkada serentak 2020 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

“Dalam Permendagri 54 tahun 2019,semua diatur mengenai bantuan hibah Pilkada untuk penyelenggaran Pilkada. Namun sepertinya Pemda belum menggunakan regulasi tersebut”kata Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu kabupaten Manggarai,Hery Harun pada media ini,Kamis (12/9).

Dikatakan untuk kegiatan Pilkada serentak 2020, regulasi mengenai kebutuhan anggaran Bawaslu diatur dalam Permendagri 54/2019, Peraturan Menteri Keuangan 78/2020 dan surat ketua Bawaslu RI nomor 0194.

“Usulan anggaran Bawaslu Manggarai sudah mengikuti ketentuan tersebut,sehingga sangat disayangkan jika pemerintah kabupaten Manggarai tidak merespon,” tandasnya.

Lebih lanjut jelasnya,sesuai ketentuan PKPU 15 tahun 2019 tentang jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2020, tanggal 1 Oktober mendatang dijadwalkan penandatangan NPHD, namun jika usulan anggaran belum dibahas maka tentu akan mengganggu seluruh tahapan Pilkada.

“Kalau anggaran belum jelas maka,kami tidak mungkin tandatangan NPHD. Kalau NPHD tidak tandatangan maka tahapan lain pasti terganggu, dan bisa saja Pilkada ditunda sampai ada kejelasan anggaran”ujarnya.

Dalam NPHD katanya dicantumkan beberapa hal seperti hak dan kewajiban penerima hibah, besaran anggaran,dan beberapa hal lain.

Hery menjelaskan dalam Permendagri 54 dana hibah Pilkada semestinya dibahas bersama antara pemberi dan penerima hibah,bukan hanya sekedar verifikasi oleh TAPD.

Sebagaimana yang diusulkan oleh Bawaslu Manggarai,total anggaran yang diajukan sebanyak 15 miliar lebih, sementara TAPD mengajukan dalam KUA PPAS hanya 4,1 miliar. Jumlah ini sangat minim,karena tidak sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Bawaslu.

“Kalau hanya 4,1 miliar maka pas untuk honor pengawas adhoc saja mulai dari kecamatan sampai TPS. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas pengawas tidak bisa dijalankan”katanya.

Laporan : Adrianus Paju

Artikel ini telah dibaca 688 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya