News

Jumat, 8 Mei 2020 - 18:31 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Deno Kamelus (Ist)

Deno Kamelus (Ist)

Bupati Deno “Dijerat” Sanksi Oleh Kemenkeu

Floreseditorial.com, Ruteng – Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus, SH.,MH dijerat sanksi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yakni menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 35 persen.

Pasalnya pemerintah Manggarai lalai atau belum melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bupati Deno kepada Floreseditorial.com, Juma’at (8/5/2020) menjelaskan, pihaknya kini sedang melakukan realokasi anggaran. Namun ia mengakui untuk melakukan realokasi anggaran tersebut tidaklah mudah.

“Pemerintah Kabupaten Manggarai sedang bekerja untuk merampungkan laporan agar secepatnya dikirimkan kepada Kementrian Keuangan RI,” katanya.

Ia berharap dalam minggu ini sudah bisa rampung dan dikirimkan kepada Kemenkeu RI.

“Kalau hari ini saya kirim data, besok kirim lagi itu uang, karena kerjanya itu tidak mudah. Karena merealokasi ratusan miliar itu tidak mudah,” tambah Deno.

Lebih lanjut Bupati Deno mengatakan penundaan transfer Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil terkait laporan penyesuaian APBD sampai bulan Mei saja.

Karena itu, ia mengaku tidak ada pilihan lain selain secepatnya melakukan realokasi anggaran. Sebab jika tidak melakukan realokasi anggaran, maka DAU bakal tidak dikirimkan.

Untuk diketahui, Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 16 kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mendapatkan sanksi penundaan transfer DAU dari Kementerian Keuangan RI.

Kabupaten-kabupaten yang mendapat sanksi dari Kemenkeu RI yakni, Kabupaten Kupang, Manggarai, Lembata, Ende, Ngada, Sikka, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Timur Tengah Utara, Kota Kupang, Rote Ndao, Alor, Malaka, Sabu Raijua dan Manggarai Barat.

Penulis : Adrian Juru
Editor : Robert Perkasa

6

Artikel ini telah dibaca 12505 kali

Baca Lainnya
x