News

Selasa, 9 Juli 2019 - 08:10 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Agas Andreas  ( Foto : tribunews.com)

Agas Andreas ( Foto : tribunews.com)

Bupati Matim Ditengarai Terlibat Suap Senilai 3,8 M

Floreseditorial.com – Bupati Manggarai Timur (Matim), Andreas Agas, diduga kuat terlibat kasus suap  pembangunan Bandar udara  di kabupaten Manggarai Timur.

Orang nomor satu di kabupaten Manggarai Timur itu disebut – sebut telah menyuap salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Matim tahun 2015 lalu. 

Berdasarkan informasi yang diterima Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dugaan suap tersebut dilakukan untuk memperlancar penerbitan surat rekomendasi dan surat keputusan Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat oleh Ignatius Jonan terkait pembangunan Bandar Udara Matim yang terletak di Kecamatan Kota Komba. 

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus di Jakarta, Senin (8/7), mengatakan, pihak Agas Andreas saat itu diduga menyuap Direktur Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Perkereta Apian Kemenhub bernama Pras Prasetyo Budi Cahyono (PBC). 

“Berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan ke TPDI bahwa Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, Mantan Bupati Matim, Yosep Tote dan sejumlah kontraktor disebut-sebut menyediakan dana Rp 3,8 Miliar. Dana itu disediakan untuk menyuap atau sebaliknya pemerasan terhadap pajabat Matim tersebut,” ujar Petrus.

Koordinator TPDI itu menjelaskan bahwa pertemuan awal atas kasus dugaan penyuapan tersebut terjadi pada tahun 2015 lalu yang dilaksanakan di Restoran China, Hotel Borobudur, Lantai 2, Jakarta Pusat.

“Pertemuan tersebut dinakodai oleh perempuan asal Manggarai yang berinsial VIKM, yang saat itu menjabat sebagai staf Ahli Kementerian Perhubungan Darat Perkeretaapian yang berkantor di Mess Aceh Lantai 8 Jl. RP Soeroso No. 48 Menteng, Jakarta Pusat,” katanya

Ia menjelaskan bahwa, pertemuan saat itu dihadiri oleh Wakil Bupati Matim, Andreas Agas, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kab. Matim, Yulianus dan pihak Kemenhub, Pras Prasetyo Budi Cahyono berserta istri. 

Menurut Petrus, pihak Andreas Agas saat itu menerangkan kepada Pras Prasetyo Budi Cahyono bahwa syarat pembangunan Bandara sudah terpenuhi yakni sudah ada hasil studi kelayakan, izin prinsip, izin Amdal serta tanah seluas 100 Ha yang diklaim hibah dari tujuh kepada suku adat di Kecamatan Kota Komba. 

“Tiga minggu pasca pertemuan itu, mereka kembali melakukan pertemuan di Hotel Mess Aceh pukul 23.00 WIB yang dihadiri Bupati Yosep Tote, Andreas Agas dan Yulianus dan pihak kementerian yakni Pras Presetyo Budi Cahyono berserta istri,” tandasnya. 

Saat itu, kata Petrus, Bupati Tote menyerahkan sejumlah dokumen asli terkait izin pembangunan Bandara kepada Prasetyo Budi Cahyono.

“Mereka pun sepakat untuk ke lokasi untuk menentukan titik koordinat dan mengukur panjang run way. Namun tidak boleh diketahui oleh pihak media masa dan tak boleh foto-foto,” katanya. 

Menurutnya, total uang administrasi pengurusan surat rekomendasi dan surat izin dari Kemenhub Rp 3.800.000.000 juta (3,8 miliar).

“Namun surat izin tersebut hanyalah tinggal janji dan sampai saat ini, tak ada realisasinya” katanya. 

Petrus menegaskan, pihaknya akan melakukan konfirmasi laporan tersebut kepada pihak terkait.

“Kami akan melakukan konfirmasi terkait laporan tersebut kepada nama-nama yang disebut dalam laporan masyarakat yang telah kami terima. Karena ini menyangkut nama baik pejabat publik,” katanya. 

Kata dia, pihaknya juga tengah menggali informasi tersebut lebih mendalam dan saat ini telah membentuk tim investigasi.

“Informasi tersebut sedang kita gali dan kita telah bentuk tim investigasi. Selanjutnya kita akan melaporkan ke KPK. Sebab ada unsur penyuapan yang merugikan negara dan masyarakat Manggarai Timur,” tutup Petrus Salestinus. 

Laporan : Andre Kornasen

1

Artikel ini telah dibaca 1261 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya
x