News

Sabtu, 25 Juli 2020 - 08:42 WIB

1 minggu yang lalu

logo

Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Prof Nizam (ketiga dari kiri) berfoto bersam Wagub NTT Joseph Naisoi dan Anggota DPR RI AHP dan beberapa pejabat eselon 2 DIKTI. (Foto:Ist)

Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Prof Nizam (ketiga dari kiri) berfoto bersam Wagub NTT Joseph Naisoi dan Anggota DPR RI AHP dan beberapa pejabat eselon 2 DIKTI. (Foto:Ist)

DPR RI Sikapi Kemelut L2DIKTI NTT

Jakarta, Floresditorial.com – Anggota DPR RI, Partai PDI-Perjuangan, Andreas Hugo Parera menyikapi kemelut di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) NTT. Sebab kemelut tersebut telah mengakibatkan 17 PNS menganggur selama tujuh bulan. Karena itu Anggota Komisi X DPR RI tersebut memfasilitasi penyelesaian bersama institusi terkait agar masalah tersebut segera berakhir.

Informasi yang diperoleh Floreseditorial.com, Jumat (24/7/2020) malam menyebutkan, berita 17 PNS L2DIKTI XV wilayah NTT yang menganggur selama tujuh bulan menarik perhatian Andreas Hugo Pareira (AHP). Karena itu, Kamis (23/7/2020) AHP menghubungi Wagub NTT, Joseph Nai Soi, meminta penjelasan terkait kemelut tersebut. Wagub NTT, Yos Nai Soi, selain membeberkan duduk persolan L2 DIKTI, juga menyatakan keinginannya bertemu langsung Dirjen Dikti guna menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut selama tujuh bulan itu.

Berdasarkan penjelasan dan keinginan Wagub NTT itu, AHP meminta kesediaan sekaligus memfasilitasi pertemuan Wagub NTT bersama Dirjen DiKTI, Prof Nizam. Maka Jumat (24/7/2020) Dirjen Dikti Prof. Nizam ditemani Sesdirjen dan Sekretari L2DIKTI menerima Wagub NTT, Josef Nae Soi dan Anggota DPR RI, Andreas Hugo Pareira.

Dalam pertemuan tersebut Wagub Nai Soi menyatakan kemarahannya karena Pemda NTT sudah menyiapkan kantor beserta 17 PNS. PNS yang disiapkan tersebut melewati seleksi sebagaimana persyaratan DIKTI terkait pembentukan sebuah L2DIKTI. Namun, sesal Wagub Nai Soi, fasilitas kantor beserta 17 PNS tersebut tidak diberdayakan Sekretaris L2DIKTI XV Erlangga Masdiana. Hal tersebut, tegas Wagub Nai Soi, menghambat langkah-langkah awal persiapan pembentukan lembaga serta fungsi pelayanan dunia pendidikan tinggi swasta di NTT.

Terhadap pernyatan Wagub NTT, Yos Nai Dirjen DIKTI mempersilakan Sekretaris L2DIKTI XV untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi itu. Erlangga Masdiana mengatakan, faktor yang mengakibatkan belum beroperasinya kantor beserta 17 PNS disebabkan beberapa perubahan peraturan-peraturan di Kemdikbud. Terutama menyangkut sistem kepegawaian dan tata cara rekruitmen pejabat eselon di lingkungan Kemedikbud.

Terhadap penjelasan itu, Wagub dan AHP meminta DIKTI agar lebih fleksibel dan lebih mengedepankan fungsi pelayanan. Sebab apa yang telah disiapkan Pemda NTT merupakan bagian persyaratan yang telah dibuat DIKTI pada massa sebelumnya. Dengan demikian 17 PNS yang direkrut Pemda NTT dan sarana gedung yang sudah disiapkan harus difungsikan sebagai bagian komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melayani masyarakat pendidikan tinggi.

AHP mengatakan, kehadiran sebuah L2DIKTI di NTT telah melalui sebuah proses perjuangan panjang. Sebab kami menyadari keberadaan L2DIKTI sangat membantu mendekatkan Dirjen DIKTI dalam fungsi pelayanannya kepada masyarakat pendidikan tinggi di NTT.

Apalagi selama ini, jeas AHP, semua pelayanan pendidikan tinggi di NTT harus ke L2DIKTI Bali yang membawahi tiga propinsi Bali, NTB dan NTT. Dari segi jarak, biaya, waktu dan kecepatan pelayanan sering kali menjadi kendala bagi PTS di NTT. Kendala tersebut sudah bahas Kemdikbud bersama Komosi X DPR RI sehingga persoalan L2DIKTI NTT sudah disepakati. “Seharusnya tidak ada kendala mulai efektif berfungsi di tahun 2020,” tegas AHP.

Terhadap hal itu, Dirjen DIKTI menyatakan segera mempelajari dan mengefektifkan L2DIKTI XV wilayah NTT. Apabila situasi pandemi berakhir akan mengunjungi NTT sekaligus meresmikan L2DIKTI XV. (*)

Artikel ini telah dibaca 435 kali

Baca Lainnya
x