Tak Berkategori

Sabtu, 13 April 2019 - 23:59 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Adrianus kornasen (Ist)

Adrianus kornasen (Ist)

Kampanye Hari Terakhir di Borong, Kornasen Nyatakan Siap Disadap KPK Jika Jadi DPRD

Floreseditorial.com, Borong – Calon anggota DPRD Provinsi NTT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Adrianus kornasen menyampaikan pernyataan yang cukup mencengangkan banyak pihak saat menutup masa kampanye dengan menggelar tatap muka bersama masyarakat Desa Golo Kantar, kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pada Sabtu (13/04/2019).

Tidak seperti pejabat negara yang biasanya akan ketakutan ketika mendengar disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), calon nomor urut 7 partai besutan Grace Natalie itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk disadap oleh KPK ketika terpilih menjadi anggota DPRD provinsi NTT.

“Jika masyarakat kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat mempercayai saya untuk menjadi wakil Rakyat yang duduk di kursi DPRD NTT, saya nyatakan bahwa saya siap untuk disadap oleh KPK,” kata pria kelahiran 33 tahun itu.

Kornasen yang pada saat itu didampingi oleh ketua DPC PSI kecamatan Borong yang juga merupakan calon anggota DPRD PSI kabupaten Manggarai Timur nomor urut 2 Gundisalvus Ndarung, menjelaskan bahwa jika seorang anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten benar – benar bersih dalam menjalankan tugasnya serta tidak memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi, kenapa harus takut disadap.

Loading...

“Jika bersih, tak perlu takut untuk disadap. Setelah saya dilantik, saya persilahkan KPK untuk menyadap saya dan kader PSI lainnya, hal ini juga sekaligus mengingatkan kami para kader PSI agar terus bekerja untuk rakyat sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada, tanpa memperkaya diri sendiri dengan korupsi,” kata Kornasen disambut tepuk tangan warga yang menghadiri tatap muka tersebut.

Tahun 2017, kata Kornasen, ada upaya DPR RI mendorong Revisi Undang-Undang KPK dengan berbagai pasal yang menjurus kepada upaya pelemahan.

“Beberapa pasal di antaranya adalah masa tugas KPK yang akan dibatasi hanya 12 tahun, penyadapan yang harus dilakukan melalui Dewan Pengawas, dan hilangnya kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, upaya revisi UU KPK yang dilakukan oleh anggota DPR pada periode 2014-2019 akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi.

“KPK harus diperkuat, bukan diperlemah, DPRD tak perlu takut disadap jika bersih. Tapi kalau memang niatnya ke DPRD untuk memperkaya diri, pasti takut disadap,” kata mantan penyiar Radio NG (Enji FM) di kabupaten Manggarai Timur itu.

Dalam setiap orasi politiknya kepada masyarakat, caleg dengan tagline AK-7 itu sering menjelaskan bahwa politik adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

“Politik Adalah Wadah Untuk Menyalurkan Aspirasi, Bukan Sarana Untuk Menggerus Kekayaan Negara Demi Kepentingan Pribadi,” tuturnya.

Calon pemilih, tambahnya lagi, harus melihat kapabilitas serta kemampuan para caleg karena para caleg itu bakal menjadi legislator, sesuai dengan tugasnya, kapabilitas itu menyangkut kemampuan mereka mengenai legislasi, budgeting dan pengawasan.

“Karena itu, kapabilitas dapat diukur dari kemampuan mereka memahami tata negara, perundang-undangan, aspek legal, merancang pembangunan dan anggaran. Untuk perancangan pembangunan dan anggaran, berarti caleg mestilah paham apa masalah pembangunan di daerah yang diwakilinya, apa skala prioritas di daerah tersebut,” kata Kornasen.

Kornasen juga menyoroti biaya politik yang besar saat kampanye oleh sebagian calon. Menurutnya biaya politik besar akan sangat rentan menimbulkan praktik korupsi. 

“Karena itu sebaiknya masyarakat berpikir ulang untuk memilih para calon, yang telah menghamburkan uang selama kampanye, jika ujung-ujungnya hanya akan melakukan tindak korupsi,” kata Kornasen.

Menurutnya, banyak calon legislatif yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif yang akan digelar pada tanggal 17 April mendatang.

“Bukan tidak mungkin, ketika nantinya terpilih maka mereka akan mencari kembali uang untuk menutupi biaya kampanye mereka saat mencalonkan diri, bisa jadi dengan cara korupsi,” tukas caleg DPRD Provinsi NTT itu.

Laporan : Yon Sahaja














Artikel ini telah dibaca 103 kali

Baca Lainnya