Fransiskus Ramli, S.H., Direktur LBH Manggarai Raya (Foto: Dok. Pribadi)

FLORESEDITORIAL.COM, RUTENG – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, telah menetapkan LBH Manggarai Raya sebagai lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2019 s.d. 2021.

Penetapan LBH yang beralamat di Jalan Satar Tacik, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 pada tanggal 27 Desember 2018 lalu.

LBH Manggarai Raya yang didirikan oleh Pengacara masyarakat tidak mampu Fransiskus Ramli, S.H. itu adalah salah satu dari 524 organisasi/lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia yang juga dinyatakan lulus verifikasi faktual dan akreditasi.

Melalui sambungan selular ke media ini, Fransiskus Ramli, S.H. menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah melalui Kemenkumham RI khususnya Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT atas perhatian yang begitu besar kepada masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, khususnya masyarakat tidak mampu di Provinsi NTT.

“Terima kasih kepada pemerintah melalui Kemenkumham dan Kanwil Kemenkumham NTT atas perhatian yang begitu besar terhadap masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum di Provinsi NTT,” ucap Direktur LBH Manggarai Raya itu.

Selain itu, Fransiskus Ramli, S.H. juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh rekan advokat dan staff LBH Manggarai Raya.

Menurut Fransiskus Ramli, S.H., berita kelulusan telah menambah semangat atau dorongan kepada seluruh rekan avokat, paralegal dan staff untuk bekerja lebih giat lagi dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu.

“Ingat, tidak semua OBH bisa lulus verifikasi dan akreditasi. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang besar dari pemerintah,” kata Fransiskus Ramli.
Fransiskus menjelaskan bahwa dirinya pernah diundang oleh salah satu organisasi di Jawa untuk menerima penghargaan karena memiliki prestasi/kinerja yang memuaskan serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan, namun Ia menolaknya.

“Kerja tulus dan ikhlas tidak butuh penghargaan. Yang paling penting adalah kita telah dan akan terus berbuat untuk masyarakat tidak mampu di NTT,” ucap pengacara yang pernah masuk 100 besar test Calon Pimpinan KPK RI periode 2015-2019 beberapa tahun lalu itu.

Laporan : Engkos Pahing

Loading...

Bijaksanalah dalam berkomentar. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Baca Kebijakan berkomentar disini

Tinggalkan Balasan