Pembahasan ranperda paket sebaran program kegiatan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2019 di Kabupaten Manggarai Timur (Foto:Humas Pemda Matin)

Floreseditorial.com, Borong –
Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V dari Fraksi Demokrat Boni Jebarus melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Juga dirinya membahas paket sebaran program kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 di Kabupaten Manggarai Timur.

Kegitan sosialisasi tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Manggarai Timur yang dipimpin langsung oleh wakil Bupati Manggarai Timur Drs. Jaghur Stefanus pada Rabu, (13/03/2019).

Hadir dalam kegiatan sisialisasi perda di ruang rapat bupati tersebut wakil Bupati Manggarai  Timur Drs. Jaghur Stefanus, anggota DPRD Provinsi NTT dapil Manggarai Raya Boni Jebarus, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur Lucius Modo, dan Wakil ketua DPRD Manggarai Timur Wilfridus Jiman.

Turut hadir pula, Kadis Dinas sosial Drs. Wihelmus Deo, Kadis Pangan Don Datur, Kadis PMD Drs. Yoseph Durahi, Kabag Kesbangpol Jon Subur, Kabag kesra  Drs. Niko Tatu, Staf ahli Bupati  Hendrik Ganggur, dan Kadis perhubungan Manggarai Timur Isidorus Asar.

Kegiatan sosialisasi ranperda ini juga dihadiri oleh semua OPD terkait.

Boni jebarus menjelaskan, prinsip utama bahawa perda yang kita bahas ini sudah diketok tidak perlu saya jelaskan lagi satu per satu perdanya. Karna semuanya sudah di diketok.

Soal teknis, lanjut Jebarus bukan urusan kami tapi itu sudah menjadi urusan pemerintah baik pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, ungkapnya

“Soal teknis bapa-bapa mereka yang tahu dan bapa-bapa mereka yang menjalankan kami DPR hanya mengambil revisi bukan teknis” jelas Jebarus

Prinsip dasar Perda itu hanya melindungi nomenklatur anggaran. Jadi kalau kita misalnya membuat program-program yang agak sedikit salah di luar kebiasaan atau di luar normatif maka harus pake perda sebagai kajian atau landasan hukum.

Bisanya jelas Jebarus, kalau kita taro uang satu atau dua juta itu dianggap hiba dan tidak punya dampak hukum.

Tetapi lanjutnya, kalau jumlah uangnya sangat besar mesti ada perda sebagai perlindungan aspek hukum untuk program-program yang di luar hal-hal yang normatif atau kebijakan-kebijakan yang diluar kebiasaan, kata jebarus

Kami di provinsi tambah Jebarus ada beberapa kawasan irigasi antara lain kawasan irigasi buntal, kawasan irigasi wae mokel, dan kawasan irigasi provinsi
kami sudah masuk dalam RPJMD kawasan irigasi nasional yaitu kawasan satar Beleng.

Jadi kami sudah masukan irigasi satar beleng menjadi kawasan strategis irigasi pemerintah pusat, tuturnya

“Mudah-mudahan di tahun 2019 ini kita sudah mendapatkan 34 triliun untuk pembangunan waduk dan bendungan”.

Pemerintah Provinsi NTT memasukan Kabupaten Manggarai Timur menjadi empat daerah prioritas penanganan jalan provinsi.

Sehingga, kata dia, dana yang didapatkan oleh Kabupaten Manggarai Timur empat puluh dua miliar dan itu hanya mau mengurusi jalan Provinsi, ungkap Jebarus

Kita di wilayah Kabupaten Manggarai Timur empat puluh dua miliar dan itu dibagi dalam dua sekmen.

Sekmen satu hotmis sepanjang lima kilo meter. sekmen dua dua belas kilometer terdiri dari dua kilo meter hotmis dan sepuluh kilo meter sirtu dan itu lebih berkualitas ketimbang lapen biasa, tuturnya

“Saya jelaskan kepada seluruh toko masyarakat jangan salah pemerintah jangan salah kontraktor karna anggaran lapen umur ekonomisnya cuman dua tahun”, ungkapnya

Kami yang menangani jalan provinsi biasanya kalau hotmiks satu kilo meter jumlah uangnya sebesar tiga miliar sembilan puluh tujuh juta. Dan, ini saya omong supaya bapa-bapa bisa jelaskan ke masyarakat, katanya

Biasanya tambah Jebarus, masyarakat membandingkan kondisi jalan dengan cara menilai orang dengan perbandingan yang tidak logis.

Membandingkan jalan propinsi dengan jalan kabupaten bahkan juga jalan nasional itu tidak sama sehingga caci maki yang lebih banyak muncul.

Jalan Nasional jelas Jebarus untuk jarak satu kilo besar anggarannya tujuh miliar kalau kita bandingkan dengan lapen yang hanya empat ratus lima ratus juta dengan yang tiga miliar sampai delapan miliar yang salah adalah orang yang menilai karna tidak singkron, ungkapnya

Jebarus menambahkan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur tidak semuda apa yang dipikirkan. Butuh kerja sama antara pihak terkait karna pada intinya kita harus saling mendukung dan kerja sama yang solid, tutup Jebarus.

Guru SMA dan SMK Sudah Menjadi Kewenangan Provinsi

Jebarus menjelaskan, pemerintah Provinsi NTT sudah sepakati di badan anggaran untuk siap membiaya tenaga pengajar komite yang ada di tingkat SMA dan SMK.

Jebarus menjelaskan, Provinsi NTT menambahkan honrarium guru-guru komite baik sekolah swasta maupun sekolah negeri honorariumnya mendekati UMP yaitu sebesar Rp. 1.200.000.00

Kata Jebarus sistem pembiayaannya adalah, kalau guru komite digaji dari sekolah sebesar Rp 500.000 maka dari provinsinya sebesar Rp 700.000 dan ini sudah menjadi kebijakan pemerintah Provinsi.

“Saya minta bantuan bapa wakil bupati panggil kepala dinas P dan K untuk membantu pengawasan guru-guru komite di SMA dan SMK” ungkap Jebarus

Karna terkadang kami kendala di SPD. Tidaklah cukup pegawai kami dari Provinsi selama tiga hari mau melintasi seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan pengawasan guru komite di tingkat SMA dan SMK dan saya harus jujuri itu.

Untuk itu kita saling kerja sama supaya bisa melancarkan semua urusan itu dengan baik dan lancar, ungkapnya

Laporan: Yon Sahaja

Tinggalkan Balasan