Cheap NFL Jerseys From China Cheap Jerseys Wholesale Jerseys

News

Senin, 14 September 2020 - 20:36 WIB

1 minggu yang lalu

logo

Foto: Ilustrasi (net)

Foto: Ilustrasi (net)

Pemprov NTT dan Pemkab Matim Diminta Kaji Ulang Soal Amdal

Jakarta, floreseditorial.com – Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP NTT) Jabodetabek mengecam tindakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur (Matim) soal Tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah turun ke Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Matim.

Koordinator Lapangan SP NTT, Ira Sarimin, mengatakan, proses studi Amdal yang dilakukan Pemprov NTT dan Pemkab Matim, tidak transparan. Tambang di Lingko Lolok dan Luwuk, mendapat banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Untuk itu, turunnya Tim Amdal ke lokasi, harus diketahui semua orang.

“Pemprov NTT dan Pemkab Matim tidak transparan soal Amdal. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial, harus terbuka kepada publik,” katanya, Senin (14/9/2020).

Ira, menegaskan, Pemprov NTT dan Pemkab Matim seakan-akan main senyap-senyap dan kemudian menimbulkan kecurigaan. Tim Amdal seakan tidak berdiri independen.

“Suara masyarakat menolak tambang, seakan diacuhkan tanpa diakomodir, seperti suara penolakan dari masyarakat adat, tokoh agama, mahasiswa, Diaspora, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam),” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota SP NTT, Fersin Waku. Menurutnya, selain Pemprov NTT dan Pemkab Matim main senyap-senyap, isi materi atau pertanyaan bagi masyarakat juga menghilangkan substansi.

“Masa dalam isi materi tersebut tidak menyinggung soal karst. Padahal, jika kita kembali melihat penetapan wilayah ekoregion karst yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018, Dinas LHK Provinsi NTT dan Dinas LHK Matim harus berkonsentrasi mempertahankan apa yang telah ditetapkannya,” tandasnya.

Fersin, meminta kepada Pemprov NTT dan Pemkab Matim untuk melakukan studi ulang terkait Amdal tersebut.

“Ini semakin memperkuat dugaan bahwa Pemprov NTT dan Pemkab Matim bersekongkol dengan investor. Amdal harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih besar nantinya. Karena ini demi kebaikan masyarakat Matim sendiri,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 174 kali

Baca Lainnya
x