Sengkarut Golo Mori, Petrus D. Ruman: Hukum Jadi Industri Tuk Menjaga Kepentingan Orang Tertentu

- Jumat, 17 September 2021 | 06:11 WIB
FEDB4803-58AC-42EC-BE91-0ADD12C2599A.jpeg
FEDB4803-58AC-42EC-BE91-0ADD12C2599A.jpeg

Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Kuasa hukum ke 21 Tersangka Kasus Tanah Golo Mori, di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat,  Petrus D. Ruman, mengatakan, terkatung-katungnya penanganan kasus Golo Mori oleh pihak kepolisian Resort Manggarai Barat (Polres Mabar) adalah wujud akrobatik hukum.   Ia bahkan menyebutkan, saat ini, penanganan kasus tersebut telah dimainkan menjadi industri untuk dan atas nama kepentingan orang orang tertentu.   “Mendengar testimoni yang di sampaikan oleh keluarga yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus di Golo Mori, saya merasa sedih. Inilah yang saya sebutkan sebagai akrobatik hukum itu dan hukum dibuat menjadi industri untuk dan atas nama kepentingan orang orang tertentu", katanya.   Menurut Petrus, sangat tidak masuk akal orang yang memiliki hak atas tanah dan membersihkannya lalu disebut mafia.   "Siapa sebenarnya MAFIA itu? apalagi dituding menggunakan massa bayaran, yang faktanya mereka adalah pekerja yang sebagaian besar masih dianggap sebagai kerabat keluarga", ucapnya.   Terkait isu SARA yang disampaikan pihak Kepolisian, Piter mengungkapkan, masyarakat Golo Mori ini adalah masyarakat yang toleran dan patut diteladani.   "Faktanya warga masyarakat Golomori ini adalah masyarakat yang toleran dan patut diteladani. Mereka yang bersengketa masih dalam satu rumpun keluarga  dengan keyakinan yg berbeda. Itu biasa terjadi dalam struktur keluarga masyarakat di Manggarai", ungkapnya.   Dirinya mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat bahwa berkas perkara telah dikembalikan kepada tim penyidik Polres Mabar.   "Kami sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan dan mendapatkan informasi bahwa berkas perkara telah di kembalikan (P19) kepada team penyidik polres MABAR", katanya.   "Saya agak heran dan aneh saja, katanya tertangkap tangan dan terjadi sebuah peristiwa pidana, itu harusnya sudah cukup bukti agar perkara bisa dilimpahkan ke pengadilan. Demikian halnya soal barang bukti, kenapa yang disebutkan hanya parang? Lalu bagaiamana dengan pukat, ember dan ikan yang juga turut di bawah ke Polres? Jika itu bukan barang bukti, kenapa itu diangkut juga?", Lanjutnya.   Menurutnya, yang disampaikan ke ruang publik itu hanya sebagian informasi yang dimiliki, karena itu pihak mendorong kasus ini ke tingkat pengadilan.   "Kami sudah mengetahui perkara ini sampai ke akar- akarnya, yang disampaikan ke ruang publik hanya sebagian kecil informasi dan bukti yg telah kami miliki, karena itu kami mendorong perkara ini dibawah ke pengadilan. Atau jika kemudian kawan kawan penyidik mempertimbangkan kembali bahwa alat bukti yang ada sangat sulit  pembuktiannya dengan delik yang digunakan, lalu melakukan langkah hukum SP3, itu adalah langkah yang bijaksana dan sportif. Kita harus berani jujur jika ada kekeliruan dalam proses penegakan hukum dan atas segala kerugian baik materi dan immateril berupa rehabilitasi haruslah dikompensasikan menurut hukum itu sendiri", jelasnya.   Laporan: Roby.

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Polda Metro Tolak Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:29 WIB

NTT Berpotensi Jadi Arab Saudi Kedua, Ada Apa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:19 WIB

Sekjen Partai Berkarya Tepis Kisruh Internal

Jumat, 12 Agustus 2022 | 15:47 WIB
X