• Jumat, 27 Mei 2022

Pemprov NTT Diminta Segera Eksekusi Perpu No2 Tahun 2017

- Kamis, 27 Juli 2017 | 04:27 WIB
Jakarta floreseditorial.com - Pemerintah perovinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT), diminta mempersiapkan diri dalam mengeksekusi Perppu No. 2 tahun 2017, dan SK pencabutan badan hukum Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal tersebut disampaikan oleh Petrus Salestinus selaku koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dalam press realesenya kamis (27/7) pagi. Petrus Menilai tidak adanya pernyataan sikap tegas dari Gubernur, Kapolda dan Kejati NTT, mengindikasikan para Muspida di provinsi itu tidak melihat keberadaan Ormas radikal HTI sebagai sebuah ancaman serius, yang akan mengganggu hubungan antar agama. "Padahal pemerintah seharusnya mewaspadai ormas-ormas manapun yang melakukan gerakan politik anti pancasila mengatasnamakan agama tertentu," kata Petrus. Koordinator TPDI dan advokat Peradi itu juga meminta pertanggung jawaban gubernur provinsi NTT, terhadap masuknya Ormas radikal di provinsi kepulauan itu. Menurut Petrus, padahal tugas monitoring dan memantau gerakan-gerakan politik yang diduga dilakukan HTI di NTT sangat mudah dan gampang dideteksi. "Anehnya lagi, meskipun sudah memasuki minggu ke tiga pembubaran HTI, namun hingga saat ini publik NTT belum melihat sikap resmi Pemprov NTT tentang hal ini,"katanya. Oleh karena itu, kata Petrus, TPDI dan Forum masyarakat peduli NTT di Jakarta, meminta Frans Lebu Raya selaku Gubernur NTT serta jajaran muspida di provinsi itu, agar segera bersikap dan mengambil langkah-langkah penertiban dan penghentian kegiatan HTI di NTT. (Tonny-FE)

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Jerman Longgarkan Aturan Masuk Terkait COVID-19

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:00 WIB

Konvoi Pembalap Formula E Di Monas Dibatalkan

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:00 WIB
X