• Jumat, 27 Mei 2022

Filter Terakhir 4 Parpol Penolak Perppu Ada Ditangan Masyarakat

- Sabtu, 5 Agustus 2017 | 04:19 WIB
Jakarta, floreseditorial.com - Penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dinilai telah berhasil memancing polemik. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, ketika dihubungi media ini sabtu (5/8) pagi. Menurut Petrus, segenap lapisan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, agar benar – benar memfilter Partai Politik (Parpol) yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Adapun Partai tersebut,  adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtara (PKS), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menolak Perppu Ormas, dengan dalih memasung demokrasi. Padahal, keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dibutuhkan untuk menindak Ormas anti 4 Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Partai politik penolak Perppu Ormas mesti diberi sanksi politik, untuk jangan dipilih lagi dalam Pemilu 2019,” kata Petrus Selestinus. Advokat Peradi itu juga menjelaskan bahwa filter terakhir ada di tangan masyarakat, "artinya menjadi hak masyarakat untuk memfilter dan menjadi kewajiban masyarakat untuk menghukum parpol penolak Perppu itu,"tegasnya. Terkait Pernyataan Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), tentang 4 Parpol menolak Perppu yang sekaligus diartikan sebagai pendukung HTI adalah dalam rangka mewujudkan pendidikan memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, “Agar tetap berada bersama pemerintah menjaga pluralisme, NKRI dan Pancasila," Pungkas Petrus. Disambung ter[isah, Politisi Senayan Andreas Hugo Pareira (AHP) Menilai Pidato yang disampaikan Oleh Politisi Partai Nasinal Demokrat (NASDEM) Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) adalah Pidato Politik biasa yang disampaikan dihadapan Konstituennya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa Waktu lalu. Menurut AHP,  pihaknya telah menonton Vidio yang disebar luas di masyarakat, mengenai Pidato VBL di depan konstituennya di Kupang. “Dengan Bahasa Indonesia dan dialek Kupang yang kental, Pidato VL tersebut Menarik, Komunikatif dan Interkatif,"Tutur Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjangan) Saat diwawancarai floreseditorial.com, Jumat 04 Agustus 2017 kemarin. soal substansi Pidato, menurut  Hugo Parera, sebenarnya VL sedang memaparkan tantangan nasional dan kebijakan presiden yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) no 2 tahun 2017, “Inikan soal dinamika politik, khususnya dinamika kePartaian dalam mendukung Pemerintah,” Jelasnya .***(Yon)

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Jerman Longgarkan Aturan Masuk Terkait COVID-19

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:00 WIB

Konvoi Pembalap Formula E Di Monas Dibatalkan

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:00 WIB
X