• Jumat, 27 Mei 2022

Petrus Salestinus: Partai Penolak Perppu Tak Perlu Reaktif Seperti Kebakaran Jenggot

- Senin, 7 Agustus 2017 | 00:26 WIB
Jakarta Floreseditorial.com- Pasca pidato politik kontroversial senator Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), yang dinilai menyudutkan empat partai politik PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai Partai-partai tersebut tidak boleh reaktif seperti kebakaran jenggot menyikapi pernyataan tersebut. Petrus Salestinus, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (Foto:Ist) Petrus beralasan, karena pidato tersebut menjadi bagian dari sikap patriotik VBL, dalam menyadarkan masyarakat tentang cara membela negara yang sederhana tetapi efisien. "VBL itu sedang menjalankan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sedang memberikan pendidikan politik kepada konstituennya tentang Perppu No. 2 Tahun 2017 dan bahaya Khilafah dengan logika sederhana yang didasarkan kepada beberapa fakta empiris,"kata Petrus Salestinus ketika dihubungi media ini Minggu (6/8) petang. Fakta Pertama, menurut Petrus, yakni Perppu No. 2 Tahun 2017 merupakan hukum positif yang mengikat semua pihak. Kedua, lanjut Petrus, terdapat fakta bahwa ada empat Partai Politik yang menolak Perppu, sikap keempat Partai Politik tersebut juga sama-sama menentang pembubaran HTI yang dalam aktivitas plitik keagamaannya hendak mendirikan khilafah. "Substansi dari pernyataan VBL itu, sesunguhnya adalah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara dalam negara hukum Indonesia,"tegasnya. Advokat peradi itu juga menilai dalam Pidatonya VBL juga mengajak masyarakat NTT untuk bersama-sama menjaga NTT sebagai bagian yang integral dari wilayah NKRI untuk menjaga kebhinekaan, Pancasila, dan UUD 1945. "Terlebih NTT sebagai Provinsi yang terkenal sangat toleran di tengah etnisnya yang beragam,"imbuhnya. Petrus juga menilai dalam pidatonya VBL tahu bahwa masyarakat tradisional NTT sudah menempatkan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai pilar-pilar negara yang harus dijaga, sebagaimana negara dengan kedaulatan yang dimiliki telah mengeluarkan Perppu no. 2 Tahun 2017 dan langsung mengeksekusinya dengan membubarkan HTI. "karena negara memiliki bukti-bukti adanya aktivitas HTI yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia dengan menggusur ideologi Pancasila,"katanya. Dengan demikian, lanjut Petrus, sikap VBL yang mengingatkan warga NTT untuk tidak memilih kader-kader dari Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang mengikuti kontestasi pilkada di NTT, sangat beralasan hukum. "Bahkan sebagai sikap sangat patriotik, karena meminta warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dari ancaman perpecaahan sebagai akibat dari sikap politik keempat Partai Politik dimaksud,"katanya. Ia menilai sikap VBL senagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan masyarakat bahwa warga masyarakat memiliki kekuatan dan hak konstitusional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Partai Politik dengan cara tidak memilih kader-kader Partai Politik dalam pilkada dan pileg yang sikap politiknya menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 dan menolak Pembubaran HTI. Petrus beralasan Karena Perpu No. 2 Tahun 2017 adalah sebagai hukum positif yang mengikat semua pihak termasuk ke 4 Partai Politik dimaksud, demi menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman perpecahan. "Oleh karena itu VBL sedang mencoba pendekatan Bela Negara dengan cara damai yaitu mengedukasi masyarakat memberikan sanksi kepada Parpol yang tidak mendukung Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pembubaran HTI,"tambahnya.*(Tonny)

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Jerman Longgarkan Aturan Masuk Terkait COVID-19

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:00 WIB

Konvoi Pembalap Formula E Di Monas Dibatalkan

Rabu, 25 Mei 2022 | 20:00 WIB
X