PMKRI RUTENG KEMBALI MENDESAK POLRES MANGGARAI USUT TUNTAS DUGAAN PEMALSUAN DOKUMEN APBD-P MATIM TAHUN 2012

- Kamis, 25 Agustus 2016 | 05:49 WIB
austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash
austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash

-
Kristian Nanggolan. Ketua PMKRI Ruteng

RUTENG, FE, Laporan polisi dari Fraksi PDI-Perjuangan Matim pada 3 Maret 2014 lalu terkait dugaan pemalsuan dokumen APBD II Perubahan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2012 dinilai salah kaprah dalam penangananya oleh pihak Polres Manggarai.

Menurut Ketua PMKRI Cabang Ruteng Kristian Nanggolan kepada FE menuturkan " Delik aduan dugaan adanya perbuatan melawan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen oleh bupati Matim Yosef Tote seharusnya ditangani oleh bidang pidana umum (Pidum).Anehnya, polisi malah mengarahkan laporan tersebut untuk ditangani oleh tindak pidana korupsi (Tipikor) polres Manggarai saat itu. Penanganan yang sudah salah kaprah ini berujung pada kesimpulan hokum polisi bahwa tidak menemukan adanya kerugian Negara. Laporan Fraksi PDI-Perjuangan Matim saat itu bukan tanpa alasan.

Disertai barang bukti yang kuat, Fraksi ini meyakini bahwa bupati Matim Yoseph Tote secara sadar memalsukan dokumen APBD II Perubahan tahun 2012. Praktek berkedok perbuatan melawan hukum pemalsuan dokumen berhasil diketahui saat penyampaian LKPJ Bupati Tote tahun anggaran 2012.

Lebih lanjut dia menuturkan " PDI-Perjuangan menemukan fakta bahwa ada dua dokumen Perda Nomor 16 tahun 2012. Dokumen ini isinya memuat neraca keuangan yang jumlahnya berbeda. Satunya, dokumen resmi yang melalui pembahasan di DPRD Matim tanggal 27 November 2012 setelah perubahan APBD. Totalnya mencapai Rp 509.145.986.764.

Anehnya, satu lagi dokumen yang diduga dipalsukan bupati Tote dalam Perda yang sama dengan total APBD sebesar Rp 531.417.415.971. Itu berarti telah terjadi markup sebesar Rp 21 miliar lebih.

Dokumen yang diduga dipalsukan ini terkuak saat penyampaian LKPJ Bupati Tote di DPRD Matim. Pengalokasian kelebihan Rp 21 Miliar ini hampir semua berpusat di Dinas PU Matim, yaitu, untuk pembangunan 11 paket proyek jalan. Hingga saat ini pun kasus dugaan pemalsuan dokumen ini belum di-SP3-kan oleh pihak Polres Manggarai.

Berdasarkan informasi yang beredar bahwa Kapolres Manggarai saat ini sedang mengusut kembali kasus ini. Karena itu PMKRI berharap agar ; Polres Manggarai segera usut tuntas kasus pemalsuan dokumen APBD II Perubahan Matim tahun 2012. Penanganan ini bukan oleh bidang Tipikor, namun harus ditangani oleh bidang Pidum sesuai delik laporan Fraksi PDI-Perjuangan Matim selain itu PMKRI juga  Mendesak Polres Manggarai menanganani laporan ini dengan mempertimbangkan Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2). Selain itu, tindak pidanan pemalsuan ini sudah diatur jelas di pasal 264 KUHP// Kontributor: AK.FE-01

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Sekjen Partai Berkarya Tepis Kisruh Internal

Jumat, 12 Agustus 2022 | 15:47 WIB

Waspada!! Ada Gereja Sesat di Manggarai

Jumat, 12 Agustus 2022 | 11:43 WIB

Polisi Awasi Kawasan Monas Antisipasi Balapan Liar

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:09 WIB

Lemkapi Harapkan Polri Segera Berantas Judi Daring

Jumat, 12 Agustus 2022 | 09:40 WIB
X