Ratusan Warga Turun ke Jalan Desak BPOP-LBF Hentikan Aktifitas di Hutan Bowosie

- Senin, 15 November 2021 | 11:32 WIB
IMG-20211115-WA0032
IMG-20211115-WA0032

Labuan Bajo, Floreseditorial.com - Sedikitnya 600 warga dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang-Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat hari ini, Senin (15/11/2021), melakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik sentral di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Massa yang turun ke jalan mengatasnamakan Kesatuan Masyarakat Racang Buka (KMRB) itu menggelar aksi di beberapa titik sentral pelayanan masyarakat seperti Kantor BPOP-LBF, Kantor Pertanahan, Kantor Bupati Manggarai Barat dan Kantor DPRD kabupaten Manggarai Barat. Terlihat massa yang datang menggunakan sejumlah kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Dalam tuntutannya, KMRB mendesak agar BPOP-LBF agar taat asas dan norma partisipasi masyarakat lokal daerah sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 32 Tahun 2018. Mereka juga mengingatkan BPOP-LBF untuk tidak melakukan kegiatan lanjutan apapun di atas 150 ha lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman warga KMRB di Hutan Produksi Nggorang Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo. Wilhelmus Warung, salah satu peserta aksi, dalam keterangannya kepada FEC Media menjelaskan 600 para penghuni dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang-Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, akan terus memperjuangkan hak mereka yang ‘dirampas’ secara sepihak oleh BPOP-LBF. “Apabila Pernyataan Sikap ini, tidak direspon dengan wujud kerja yang nyata oleh BPOP-LBF, maka kami akan menggunakan cara kami sendiri untuk bertahan sampai titik darah penghabisan di atas lahan 150 ha tersebut, termasuk menghadapi apapun bentuk cara-cara BPOP-LBF dan para investornya yang hendak mengelola lahan tersebut,” katanya saat diwawancarai media ini disela-sela aksi tersebut. Tak cuma itu, mereka juga menuntut DPRD Mabar untuk menanggapi aspirasi KMRB dengan membentuk Pansus 150 ha KMRB di DPRD Mabar. Sementara Stephanus Herson, seorang peserta aksi lainnya kepada media ini menjelaskan, KMRB mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat agar menerima surat sanggahan dari 600 penghuni lahan seluas 150 ha di Kawasan Hutan Produksi Nggorang-Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
-
Ratusan Massa menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Manggarai Barat, Menolak pengusaan 150 Ha Lahan Hutan Bowosie oleh BPOP-LBF (Foto: FEC Media / Roby) "Yang mana isi sanggahan secara tertulis adalah nota keberatan agar BPN Mabar tidak melakukan proses apapun yang berkaitan dengan permohonan produk Sertifikat Hak Pengelolaan BPOP-LBF dan Para Investornya di atas lahan tersebut. Karena lahan tersebut telah digarap dan dihuni warga," katanya. Mereka juga menuntut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat agar serius memperjuangkan kepentingan rakyat dan melanjutkan aspirasi Kesatuan Masyarakat Racang Buka ke Pemerintah Pusat. "Agar menghentikan aktifitas BPOP-LBF dari 150 ha lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman KMRB di Hutan Produksi Nggorang Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat," kata Stephanus. Ia mengatakan yang diinginkan oleh KMRB adalah kehadiran pemerintah untuk mendengarkan persoalan yang mereka alami. "Yang kami mau adalah kehadiran pemerintah daerah dan juga DPRD, mereka harus mendengar kami, kalau seorang Bupati hadir ke hadapan Menteri Dalam Negeri. Menteri bilang apa? Anda adalah bawahan kami wajib hukumnya semua aturan dari pusat harus dijalankan, tetapi kalau dia datang bersama keputusan DPRD, kementerian tahu bahwa Bupati dan DPRD itu dipilih oleh rakyat maka wajib hukumnya pemerintah pusat harus mendengar dan tidak serta Merta melahirkan keputusan, itulah sebabnya kami mendatangi kantor bupati dan kantor DPRD hari ini agar DPR dan dan Bupati bersama menyuarakan suara kami ke pusat," ungkap Stefanus. Dikatakannya hak masyarakat atas kepemilikan tanah tersebut sudah di atur melalui program dari tata ruang hutan kemudian SKB 4 Menteri dan program IP4T. "Hak masyarakat sudah jelas, ada program dari tata ruang hutan, kemudian ada SKB empat Menteri No. 357, kemudian ada program IP4T dan itu sudah dibentuk sejak lama jauh sebelumnya datangnya BOP dan itu sudah kami miliki semua, kemudian ada usulan dari pemimpin terdahulu mulai dari Bupati Fidelis Pranda dengan Gusti Dulla sudah jelas disitu", katanya. Lebih lanjut Stefanus mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tidak ada ditempat padahal 4 hari yang lalu, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan. "Dan hari ini Bupati dan wakil Bupati meninggalkan kantornya tidak mau temui kami sebagai rakyat, padahal 4 hari yang lalu kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa kami akan datang untuk menyampaikan aspirasi kami", tutupnya. Pantauan media ini, aksi tersebut berjalan lancar dibawah pengawasan ketat pihak kepolisian setempat. Kehadiran masyarakat disambut baik oleh Anggota DPRD Manggarai Barat, BPN Manggarai Barat dan juga pihak BOP LBF, namun ketika masyarakat Racang Buka mendatangi Kantor Bupati Manggarai Barat, massa sempat dihentikan di depan pintu masuk dengan alasan pemerintah tengah melayani salah seorang Menteri dari pusat. Tak beberapa lama berselang, masyarakat pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati, namun sayangnya para petugas di Kantor Bupati berdalih bahwa Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat sedang tidak ada di Kantor, meski Mobil dinas Wakil Bupati tengah terparkir di samping kantor Bupati. Laporan: Roby

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

KIB Mendaftar Bareng Tunjukkan Kekompakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:31 WIB

Ferdy Sambo Tersangka Tewasnya Brigadir J

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:11 WIB
X