Tarik Mundur Anggota Polri dari Wilayah Masyarakat Adat Rendu, Nagekeo Sekarang Juga !

- Minggu, 12 Desember 2021 | 07:21 WIB
F56ECDE8-D734-44EA-8ABF-7BB0A12F049F
F56ECDE8-D734-44EA-8ABF-7BB0A12F049F

Mbay, Floreseditorial.com - Sejak 9 Desember 2021, ratusan anggota Polres Nagekeo yang dipimpin oleh Kasat Intel  Serfolus Tegu telah memasuki wilayah komunitas masyarakat adat Rendu yang terletak di wilayah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rombongan anggota kepolisian tersebut diduga dengan paksa melakukan pembongkaran pagar rumah jaga yang didirikan secara mandiri oleh Masyarakat Adat yang melakukan aksi penolakan pembangunan waduk lambo di wilayah adat mereka. Ironisnya, pembongkaran tersebut disertai dengan kekerasan kepada warga yang melakukan penghadangan. Akibat upaya pembongkaran paksa pada 9 Desember 2021, terdapat 2 orang mama-mama yang mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangannya yaitu Mama Lusia Anggo dan Mama Helena Sole. Pembangunan waduk Lambo di Lowo Se ini di tolak oleh Masyarakat Adat di Rendu, Ndora, dan Lambo karena dikhawatirkan akan menenggelamkan 3 l wilayah adat yang ada di Kabupaten Nagekeo. Akan tetapi pihak Kepolisian dari Polres Nagekeo tetap memaksa masuk ke wilayah adat karena pembangunan waduk ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Polisi tetap memaksa untuk melakukan pembongkaran rumah jaga dan merusak baliho serta bendera AMAN dan PEREMPUAN AMAN yang dipasang oleh masyarakat adat. Ironisnya, pada 10 Desember 2021, anggota kepolisian Polres Nagekeo kembali memasuki wilayah adat rendu dengan dipimpin oleh kasat Intel Serfolus Tegu. Anggota kepolisian ini melakukan pembongkaran paksa pagar di pintu masuk rumah jaga yang baru dibangun kembali, baliho, bendera AMAN, bendera PEREMPUAN AMAN dirobek dan dibakar. Perusakan tersebut disertai dengan tindak kekerasan terhadap warga yang melakukan penghadangan diantaranya Bapak Arkadius Soro mengalami tindak kekerasan dengan cara di cekik dan di tendang sebanyak 2 kali di bagian kaki kiri dan kanan, tangannya di tarik dan telinganya ditusuk hingga berdarah. Selain Bapak Arkadius, kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian juga dialami oleh Bapak Eribertus Faro Aru  mengalami tindak kekerasan di tarik dan di peluk di lehernya secara paksa, Bapak Epafanius Jogo mengalami tindak kekerasan di tarik tangan dan peluk di leher secara paksa, Bapak Aleksander Dara mengalami kekerasan dengan cara ditarik tangan dan ditarik lehernya secara paksa, Bapak Feransiskus Dero mengalami kekerasan dengan ditarik secara paksa sehingga menyebabkan kakinya terluka dan berdarah. Upaya pembongkaran yang disertai dengan kekerasan ini telah terjadi sejak September 2021 dan aksi penolakan telah dilakukan oleh Masyarakat Adat di komunitas Adat Rendu dengan cara mendirikan rumah jaga, namun aksi penolakan dan penghadangan yang dilakukan oleh warga diabaikan oleh pihak Kepolisian di Kabupaten Nagekeo. Tindakan  pembongkaran secara paksa dan tindak kekerasan terus dialami masyarakat adat hingga saat ini. Tidak adanya sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adatnya, telah membuat masyarakat adat Rendu resah dan tidak aman. Syamsul Alam Agus ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat adat Nusantara ( PPMAN) dalam keterangannya yang diterima FEC Media menjelaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan harus memastikan rasa aman bagi Masyarakat Adat dalam mengelola wiilayah adatnya tanpa adanya gangguan pihak manapun. “Terkait hal ini, Kapolri, diharapkan memastikan seluruh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia kepada masyarakat adat diseluruh nusantara,” katanya, dalam keterangannya yang diterima media ini pada Minggu (12/12/2021). Pihaknya juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2021 di Wilayah Adat Rendu; Tak cuma itu, pihaknya juga mendesak Kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Teggara Timur (NTT) untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian Resort Nagekeo pada perstiwa tanggal 9 Desember 2021 di wilayah Adat Rendu. Ia menambahkan, Kapolres Nagekeo diharapkan untuk memberi instruksi dan arahan kepada anggotanya agar patuh pada sejumlah ketentuan dalam penyelesaian konflik sosial dimasyarakat. “Tindakan represif yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap masyarakat adat Rendu harus mendapatkan sanksi yang terukur sesuai dengan UU dan Peraturan Kapolri,” tukasnya. (FEC/Red)

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Sekjen Partai Berkarya Tepis Kisruh Internal

Jumat, 12 Agustus 2022 | 15:47 WIB

Waspada!! Ada Gereja Sesat di Manggarai

Jumat, 12 Agustus 2022 | 11:43 WIB

Polisi Awasi Kawasan Monas Antisipasi Balapan Liar

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:09 WIB

Lemkapi Harapkan Polri Segera Berantas Judi Daring

Jumat, 12 Agustus 2022 | 09:40 WIB
X