• Selasa, 5 Juli 2022

Dugaan Mark Up Harga Bibit Ternak Sapi di Matim, Kadis Nohos Klaim Sudah Sesuai Peraturan Bupati

- Sabtu, 18 Desember 2021 | 00:34 WIB
C7975909-4D56-4B84-B898-A69DF9CC127E
C7975909-4D56-4B84-B898-A69DF9CC127E

Selanjutnya, sebelum dilakukan pendropingan pihaknya  telah melakukan pengukuran dan pemeriksaan ternak. Setelah itu  perekor ternak  akan dieartag /diberi anting yang bernomor, untuk menunjukan, bahwa ternak tersebut telah diukur  dan diperiksa sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

Dia menambahkan, sebelum pendropingan kegiatan ini tidak dilakukan karantina, karena persyaratan karantina hanya untuk pengadaan ternak antar Pulau.

"Sedangkan, lalu lintas ternak antar daerah dalam provinsi yang masih dalam satu pulau  berdasarkan PP 47 tahun 2004 hanya membutuhkan beberapa  dokumen pendukung  saja. Antara lain, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. (SKKH) dari Dokter atau lembaga yang berwenang daerah asal ternak, dan rekomendasi dari daerah tujuan," katanya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Hengky Burhantara mengatakan, semua ternak yang sudah dilakukan pendropingan, baik itu ternak kerbau, sapi, dan ternak kambing itu sudah melalui proses dan tahapan –tahapan  pengadaan ternak dengan penyedia, baik persyaratan dokumen, SKKH maupun persyaratan teknis pada saat pemeriksaan dan pengukuran yang dibuktikan  dengan berita acara pemeriksaan, dan pengukuran ternak, bast ke Kadis bast ke kelompok penerima.

Bahkan, kata Hengky semuanya sudah lakukan berdasarkan aturan yang berlaku, mulai dari mekanisme pemilihan penyedia (tender) sampai pada penandatanganan kontrak  antara PPK dan penyedia.

"Kedua, saya sebagai PPK telah melakukan pengukuran pemeriksaan terkait data kualitatif dan data kuantitatif. Karena ada standar persyaratan kepada penyedia. Kegiatan ini, saya tegaskan adalah kompetisi terbuka. Karena proses tender di sana bekerja secara independent terhadap beberapa tahapan proses pengadaan Barang/Jasa oleh POKJA.  Karena peran dan tugas Kelompok Kerja Pemilihan melakukan evaluasi Penawaran, penyeleksian itu berdasarkan mekanisme panitia yang independen," kata Hengky saat memberikan keterangan pers di Borong.

Dia menegaskan, harga satuan perekor ternak tersebut merupakan harga yang sudah mengacu pada Peraturan Bupati  Nomor  76 tahun 2021 tentang standarisasi harga yang berlaku secara umum di Kabupaten Manggarai Timur.

Dikatakan, terkait harga, Rp.8.000.000 itu berdasarkan standarisasi harga Perbup yang dikorelasikan dengan pengadaan tipe sapi kelas 3 dengan spesifikasi nya. Sehingga dia sebagai PPK  dalam penyusunan HPS harga tipe sapi Kelas 3 harus melakukan survey harga pasar  sebagai salah satu syrat pengadaan barang/Jasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

Sehingga, lokasi survey nya itu di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Karena, menurut Hengky, Dinas Peternakan Matim berkomitmen harus meningkatkan populasi ternak selama 5 tahun ke depan. Sehingga persyaratan pengadaan ternak pada Dinas Peternakan harus datangkan dari luar Manggarai Timur.

"Tapi yang jelas, ternak ini sebelum  diperiksa dan diukur akan ditampung tempat atau kandang penampungan ternak. Bukan dikarantina,” imbuhnya.

Halaman:

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Serangan Hiu Tewaskan Dua Orang Wanita

Senin, 4 Juli 2022 | 19:40 WIB
X