• Rabu, 29 Juni 2022

FPR  Mengutuk Tindakan Pemprov NTT Terhadap Masyarakat Pubabu

- Minggu, 16 Januari 2022 | 04:06 WIB
IMG_20220116_121443
IMG_20220116_121443

Kupang, Floreseditorial.com -- Front Perjuangan Rakyat (FPR) Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntut penggusuran sepihak yang dilakukan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) terhadap masyarakat Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kordinator FPR NTT, Fandi Rahalaka menuturkan bahwa pada tanggal (13/01/2022) tepatnya pukul 10:56 WITA, Kasat PoL PP Propinsi NTT bersama beberapa anggota lainnya, serta Kepala Instalasi Besipae mendatangi rumah masyarakat Pubabu yang di bangun oleh Pemprov NTT. "Kedatangan tersebut bertujuan menyuruh warga untuk hentikan penanaman jagung dan tanaman pertanian lainnya di lahan yg sudah dibersihkan oleh warga pasca penggusuran. Alasan mereka menyuruh menghentikan aktivitas warga dikarenakan Pemerintah Provinsi dan Dinas Peternakan ingin menanam anakan, entah anakan apa yang dimaksud Pemprov," jelasnya Fandi (15/01/2022). Disampaikan Fandi, atas dasar itu Pemprov NTT menghentikan aktivitas warga Pubabu hingga mendapat penolakan dari masyarakat. "Sehingga terjadi konflik adu mulut antara warga dan kasat Pol-PP," jelasnya. Fandi mengungkapkan, sejak tahun 2008 sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian konkret oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Pemerintah Pusat. Konflik lahan yang terjadi di Kabupaten TTS khususnya di Kecamatan Amanuban Selatan, Desa Linamnutu adalah konflik yang paling panjang antara masyarakat Pubabu dan Pememerintah Provinsi NTT. "Berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat Pubabu mulai dari penggusuran paksa, pemukulan terhadap ibu-ibu dan anak-anak hingga penembakan gas air mata dan penangkapan," bebernya. Dikatakan juga, Negara melalui Pemprov NTT melakukan aksi-aksi anti rakyat yang tentunya sangat merugikan masyarakat Pubabu yang dalam hal ini kaum tani. Aksi tersebut tidak mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. "Mulai dari ganti rugi atas barang-barang mereka yang hilang saat penggusuran terjadi, pengaduan hukum atas tindakan kekerasan yang sampai saat ini tidak digubris lagi hingga menunggu penyelesaian konflik yang tidak ada titik terangnya. Saat ini masyarakat masih menunggu upaya penyelesaian secara adil dari semua pihak sehingga kesan pembiaran dalam kasus ini bisa ada jalan keluar," demikian Fandi. Bukan hanya itu, ironisnya lagi, kata Fandi Pemerintah Provinsi NTT melalui Kasat Pol-PP dan anggotanya serta Dinas Peternakan Provinsi NTT mendatangi lokasi dan menyuruh masyarakat Pubabu menghentikan aktivitas pertanian yang sudah dikerjakan dengan susah payah pasca penggusuran. Menurut FPR, lanjut Fandi, tindakan yang tidak manusiawi tersebut menjadi hal biasa dan terus dilanggengkan oleh negara khususnya Pemprov NTT untuk terus memanfaatkan kesengsaraan rakyat atas nama pembangunan yang objektif hanya ilusi belaka. "Karena jelas jika Pemerintah Provinsi NTT ingin mensejahterakan rakyat Pubabu, maka upaya secara adil pasti dilakukan bukan malah menyengsarakan rakyat dengan cara menghentikan aktivitas pertanian rakyat Pubabu," tegasnya. Fandi menambahkan, atas dasar itu, FPR menilai Pemerintah Provinsi NTT tidak tidak serius dalam menyelesaikan konflik Pubabu serta FPR NTT mengecam keras tindakan yang dipertontonkan Pemprov NTT terhadap masyarakat Pubabu. Ada lima pernyataan sikap FPR NTT terkait masalah Pubabu; Pertama, Pemprov NTT harus bertanggung jawab atas penggusuran sepihak terhadap masyarakat Pubabu. Kedua, Hentikan segala bentuk aktivitas dalam kawasan hutan sebelum adanya penyelesaian Konflik. Ketiga, Kembalikan hutan adat Pubabu tanpa syarat apapun. Keempat, Polda NTT segera proses dan tangkap aparat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap ibu-ibu dan anak-anak Pubabu sesuai dengan laporan masyarakat. Kelima, Jalankan Reforma Agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional.   Laporan: Angelus Durma Editor: Waldus Budiman   

Editor: Admin Flores Editorial

Tags

Terkini

Petinju Asal NTT Menang di Arab Saudi

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:05 WIB

Puluhan Remaja Afrika Selatan Tewas di Klub Malam

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:10 WIB

Apa Saja yang Dibahas dalam KTT G7 di Jerman?

Senin, 27 Juni 2022 | 13:15 WIB

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Tiba di Jerman

Senin, 27 Juni 2022 | 12:03 WIB
X