• Minggu, 26 Juni 2022

FPR NTT Sebut Proyek Pembangunan Strategis Nasional Jokowi-Ma'ruf Bawa Malapetaka

- Selasa, 26 April 2022 | 19:13 WIB
FPR NTT Sebut Proyek Pembangunan Strategis Nasional Jokowi-Ma'ruf  Bawa Malapetaka
FPR NTT Sebut Proyek Pembangunan Strategis Nasional Jokowi-Ma'ruf Bawa Malapetaka

Floreseditorial.com - Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Timur (FPR NTT) menilai proyek pembangunan strategis nasional Jokowi - KH Ma’ruf Amin membawa malapetaka bagi masyarakat Indonesia.

Menurut FPR, Proyek strategis nasional Joko Widodo sesungguhnya merupakan persembahan istimewah kepada Imperealisme.

Pasalnya, orientasi dari seluruh pembangunan tersebut hanyalah untuk memastikan terus berputarnya kapital milik Imperealis agar tidak membusuk di dalam berangkas lembaga-lembaga Oligarkhy Finans miliknya dan untuk memastikan kenyamanan dan kemanan Investasi milik Imperealis dengan memastikan pembangunan infrastruktur penopang seperti Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Bandar Udara, bendungan termasuk Pariwisata dan lain sebagainya.

Kordinator FPR NTT, Fhandi Rahalaka kepada wartawan menyampaikan, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7/2021 tentang Perubahan Proyek strategis nasional, maka Pemerintahan Joko Widodo menetapakan 20 Proyek dan 10 Program selama periode 2020 -2024 dengan jumlah anggaran Rp. 6.555 Triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.185 Triliun yang artinya adalah bersumber dari Hutang baik kepada IMF, WB atau lembaga-lembaga Ologrkhy Finans lainya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU) baik BUMN ataupun Swasta sebesar Rp. 4.814,9 Triliun yang artinya adalah menyerahkan kepada pihak ketiga baik BUMN ataupun perusahaan asing dan dari Subsidi atau Public Service Obligation (PSO) senilai 142,5 Triliun artinya bersumber dari pemotongan subsidi Publik.

"Semua proyek strategis nasional Jokowi sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi
rakyat, misal saja pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort di Pulau Lombok yang dibangun melalui dana investasi AIIB sebesar Rp. 1,2 Triliun, hanya menjadi sasaran ekspansi kapital Vinci, Dorna, dan sederet group-group hotel besar internasional seperti Accor Group hotel, Royal Tulip, dan lain sebagainya, sedangkan rakyat harus merelakan 1250 Ha lahan pertanian dan pemukimannya yang teradministrasikan didalam 7 Dusun di empat desa yaitu Desa Kuta, Sengkol, Sukadan dan Mertak tergusur begitu saja baik melalui skema Ganti Rugi atau tidak", jelas Fhandi, Selasa, (26/04/2022).

Sementara di Wilayah Nusa Tenggara Timur, kata Fhandi melanjutkan, Kabupaten Manggarai Barat menjadi sasaran empuk dari Pembangunan Proyek strategis nasional Jokowi - KH Ma’ruf Amin yang tentunya juga akan membawa malapetaka bagi rakyat NTT terkhusus di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, Rezim Jokowi lagi-lagi mempertontonkan tindakan anti Rakyat dan anti Demokrasi dengan melakukan penggusuran paksa di atas lahan seluah 400 Ha untuk memenuhi kebutuhan tuannya Imperialis atas nama pembangunan pariwisata di dibawah skema Pembangunan strategis nasional.

"Bukan hanya itu saja, rezim Jokowi - KH Ma’ruf Amin melalui alat Negara (Aparat Keamanan ) melakukan penangkapan paksa terhadap kaum Tani yang mempertahankan hak atas tanahnya saat menghadang berjalannya penggusuran sepihak tersebut. Itu merupakan bukti nyata kesetian Rezim Jokowi untuk terus melanggengkan skema busuk Imperialisme untuk terus mengeruk sumber daya alam di Indonesia khususnya NTT dan tidak mempertimbangkan dampak ekologi dan social dalam hal ini keberlangsungan Pertanian Kaum Tani dan elemen rakyat lainnya", ungkapnya.

Fandi menuturkan, disamping itu, Tertangga l5 April 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No.32/2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang antara lain mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie/Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi Kawasan pariwisata Labuan Bajo dengan skema penghapusan status hutan menjadi Kawasan bukan hutan dan skema izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (IUPSWA).

"Memlalui Perpres Tersebut, Rezim Jokowi memberikan hak pengelolaan pariwisata
di atas Lahan 400 Ha bagi Badan Otoritas Pelaksana Labuan Bajo Flores (BOP-LBF) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 sebagai wujud normatif untuk melegitimasi penjajahan atas rakyat. Artinya bahwa lagi-lagi Negara menggadaikan tanah milik Rakyat", ungkapnya lagi.

Halaman:

Editor: FEC Media

Tags

Terkini

Kementan Pastikan Sapi Asal NTT Semuanya Aman

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:37 WIB

Ide Logo HUT RI Ke 77 Tahun 2022

Jumat, 24 Juni 2022 | 19:28 WIB
X