Floreseditorial.com - Hasil Rapat Konsinyering antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, serta DKPP memberi sinyal para anggota dewan kemungkinan menyetujui usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun.
Sinyal itu diberikan oleh sejumlah anggota Komisi II DPR RI setelah ikut Rapat Konsinyering di Jakarta sejak Jumat (13/5) sampai Sabtu dini hari.
“Dari Rp86 triliun (turun) jadi Rp76 triliun itu berarti sudah ada sikap dan langkah-langkah KPU (yang memperhatikan) masukan dan saran kami,” kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan hasil konsinyering saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Ia menyampaikan KPU dapat melakukan sejumlah penghematan sehingga anggaran yang diusulkan tidak sebesar usulan awal yaitu Rp86 triliun.
Penghematan itu di antaranya terkait mengubah pagu anggaran untuk honor panitia ad hoc pemilu.
“Di situ (usulan rancangan anggaran awal) 70 persen dana hanya untuk biaya honor, sekarang sudah dikurangi,” kata Guspardi.
Penghematan lainnya juga dapat dilakukan oleh KPU jika lembaga itu dapat melakukan pendekatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta fasilitas pinjaman gudang.
“Kami harap (KPU) melakukan pendekatan ke Kemendagri sebagai pembina kepala daerah, kabupaten, kota, dan gubernur, bagaimana bisa mendapatkan fasilitas pinjaman untuk gudang,” kata Guspardi.
Kemudian, ia menyampaikan anggaran untuk rapat juga bisa ditekan.
Artikel Terkait
Edo Ejo: DPR Tolong Jangan Pakai Politik Adu Domba
Dana Sebesar Rp 48,7 M Ditetapkan DPR Untuk Perbaikan Gorden
Temu Kangen Alumnus Pelaku Pariwisata Bali di Labuan Bajo, Stefanus Gandi Utarakan Niatnya Maju DPR RI
Ini Tanggapan DPR Terhadap Kebijakan Kemendag: HET Minyak Goreng
Ade Armando Babak Belur di Depan DPR, Pelaku Ditangkap
Dalam Persidangan IV DPR, Puan Berharap Agar Produk Legislasi DPR Harus Mengedepankan Kualitas
Terkait Kinerja Legislasi DPR, Puan Maharani: Kuantitas dan Kualitas Harus Beriringan
Usualan WFH dari Kapolri dapat Dukungan dari Anggota DPR
Terkait Kelangkaan Migor, Anggota DPR minta Kemenperin umumkan produsen minyak goreng nakal