Rutan Maumere Berkomitmen Beri Pelayanan Publik Berbasis Ham

- Kamis, 30 Juni 2022 | 21:43 WIB
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur bersama segenap pemangku kepentingan terkait mengikuti deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Rutan Maumere, Sikka, NTT, Kamis (30/6/2022) (ANTARA/HO-Rutan Maumere)
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur bersama segenap pemangku kepentingan terkait mengikuti deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Rutan Maumere, Sikka, NTT, Kamis (30/6/2022) (ANTARA/HO-Rutan Maumere)

Floreseditorial.com - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat lewat deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

"Dengan pencanangan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia, diharapkan semua warga negara dapat memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan status dan kedudukan karena negara selalu hadir buat masyarakatnya," kata Kepala Rutan Maumere Antonius Semuki ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Kamis, (30/6/2022).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp27,2 Miliar Lanjutkan Pembangunan Plbn Napan

Antonius Semuki menyatakan komitmen jajaran dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik serta Maklumat Pelayanan yang dipasang dan mudah di akses oleh masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone mengatakan pelaksanaan P2HAM bukan sekadar seremoni karena jajaran pegawai memiliki tanggung jawab moral dalam mewujudkan tugas dan pelayanan, tahap pembangunan, evaluasi, penilaian hingga pembinaan dan pengawasan.

"Tujuan dari kegiatan ini agar komitmen kita untuk tidak diskriminatif dalam pelayanan, bebas dari pungli, KKN, transparan, akuntabel, profesional, integritas serta pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas," ucap Marciana.

Baca Juga: Ini Respon BAPENAS Terkait Isu Legalisasi Ganja Medis

Selanjutnya Dirjen HAM Dr Mualimin Abdi dalam sambutannya mengatakan P2HAM dilaksanakan oleh seluruh entitas pelayanan publik.

Halaman:

Editor: FEC Media

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polda Metro Tolak Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:29 WIB

NTT Berpotensi Jadi Arab Saudi Kedua, Ada Apa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:19 WIB
X