Cegah Intoleransi Di Dunia Pendidikan Tanggung Jawab Semua Pihak

- Sabtu, 6 Agustus 2022 | 19:10 WIB
Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia.
Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia.

Floreseditorial.com - Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia menilai pencegahan intoleransi di dunia pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak.

Menurut Musdah, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, semua pihak di Tanah Air sebagai umat beragama bertanggung jawab memastikan agama yang beredar di tengah masyarakat bersifat inklusif, toleran, dan sesuai dengan Pancasila.

"Jadi, kalau mengaku sebagai orang yang beragama, kita harus toleran. Toleran itu tidak mesti meyakini dan menyetujui keimanan agama lain, tetapi legowo menerima bahwa beragama adalah hak mereka atau hak orang lain,” kata dia.

Baca Juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Lindungi Maksimal WNI Di Taiwan

Hal tersebut dia sampaikan sebagai tanggapan atas kasus pemaksaan penggunaan jilbab yang terus berulang terjadi di Indonesia sehingga menunjukkan bahwa persoalan intoleransi, pemaksaan, dan diskriminasi belum mampu terselesaikan dengan baik.

Musdah menilai kasus ironis yang berkaitan pula dengan persoalan budaya dan persoalan agama itu memang akan terus berulang jika semua pihak tidak tegas mencegah dan menangani persoalan intoleransi di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, dia menyampaikan di satu sisi, pemerintah dengan segala sumber dayanya harus mampu menangani persoalan tersebut dengan serius, sistematis, dan menyeluruh atau holistik. Salah satunya, lanjut dia, adalah dengan menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan mengedukasi publik bahwa tidak ada benturan antara agama dan Pancasila sebagai hasil pemikiran para pendiri bangsa atau founding fathers.

Baca Juga: PDRI Daftar Ke KPU Meski Dokumen Belum Lengkap

Fouding fathers kita sudah sepakat memilih demokrasi, bukan teokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem di mana seorang mau menerima dan melihat orang yang berbeda sehingga tidak boleh ada pemaksaan. Paling tidak, pemerintah harus berusaha menunjukkan keseriusannya,” kata Musdah.

Dia juga menilai peran dan kompetensi guru terhadap pemahaman keberagaman bernilai penting untuk didorong dalam rangka mengatasi persoalan intoleransi serta diskriminasi melalui pemaksaan penggunaan jilbab di dunia pendidikan. Pemerintah ataupun dinas pendidikan, tambah dia, harus mampu menyusun indikator keberhasilan pendidikan yang menekankan pada karakter luhur dan budi pekerti siswa, baik dalam hal agama maupun bernegara.

“Jadi dalam pendidikan agama tertulis guru-guru agama itu harus membangun kesuksesan keberagamaan dan salah satu indikator keberhasilannya itu pakai jilbab, ini. harus direvisi dan clear (diperjelas). Jadi, karakter keberagamaannya yang harusnya didorong,” ucap dia.

Baca Juga: Bus Tumpangan Polisi Terbalik di Waelengga, Sopir Bus Diduga Mabuk Miras

Lalu di sisi lain, ia menyampaikan bahwa pihak lain di luar pemerintah, dalam hal ini masyarakat, harus menanamkan di lingkungan keluarganya mengenai pemahaman agama secara tepat agar tidak mengajarkan segregasi atau pemisahan, permusuhan, dan kebencian terhadap yang berbeda. Dengan demikian, mereka pun akan memahami pentingnya tanggung jawab menjaga toleransi di Indonesia.

“Masyarakat sipil harus diperkuat literasinya, sehingga terdorong pula tanggung jawabnya,” ujar dia.

Editor: Maria H.R Waju

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Panglima TNI Kawal Kasus Yang Melibatkan Anggota TNI

Senin, 15 Agustus 2022 | 14:21 WIB

Ketua KPU Jelaskan Tiga Kategori Pendaftaran Parpol

Senin, 15 Agustus 2022 | 06:42 WIB
X