News

Senin, 1 Juni 2020 - 15:00 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Puluhan sopir angkutan logistik sedang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Sikka. (Foto: Yeremias Y. Sere)

Puluhan sopir angkutan logistik sedang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Sikka. (Foto: Yeremias Y. Sere)

Puluhan Sopir Unjuk Rasa di Kantor Bupati Sikka

Maumere, floreseditorial.com – Puluhan sopir mobil pengangkut ikan dari Maumere melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sikka, Senin (1/6/2020). Para sopir memprotes tindakan aparat gugus tugas covid-19 yang menutup jalan di perbatasan Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, tepatnya di wilayah Paubuku.

Dihadapan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, para sopir menyampiakan aspirasi mereka terkait penutupan jalan di perbatasan, yang menyebabkan mereka tidak bisa melewati jalur trans Flores itu.

Lambertus Sino, juru bicara para sopir menjelaskan, mereka dilarang untuk melintasi perbatasan Nagekeo-Ngada, padahal para sopir telah melengkapi diri dengan dokumen perjalanan seperti surat jalan dari Dinas Perhubungan, surat keterangan bebas covid-19 dari Dinas Kesehatan, surat-surat kendaraan berupa SIM, STNK dan Buku KIR serta surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.

“Kami tidak diijinkan melintas di jalan raya itu oleh penjaga posko, padahal semua surat keterangan baik perjalanan dan surat dari dinas kesehaatan, termasuk surat-surat kendaraan semuanya lengkap,” tandasnya.

Ia mengaku, pihaknya telah menyampaikan kepada petugas posko di perbatasan dan memperlihatkan semua surat-surat kelengkapan perjalanan, tetapi mereka tetap dilarang melintas. Bahkan, petugas dari Pol-PP dan polisi memukuli mereka.

“Kami sudah membicarakan secara baik dan memperlihatkan semua dokumen, tetapi kami ditolak untuk lewat, bahkan ada oknum Pol-PP dan polisi yang memukuli kami,” tegas Sino seraya mengaku mereka juga disuruh memasang telinga diknalpot, seraya mengencangkan suaranya.

Menanggapi pengaduan para sopir pengangkut logistik ikan tersebut, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, menyatakan keprihatinannya terhadap prilaku para petugas posko covid di perbatasan Nagekeo-Ngada.

“Saya sudah mendapatkan laporan kejadian ini dari Dinas Perhubungan dan melalui media sosial,” ujarnya.

Bupati Idong mengatakan, seharusnya jalan di perbatasan antar kabupaten tidak boleh ditutup dan hal ini berdasarkan perintah gubernur terhadap semua bupati di NTT beberapa hari lalu. Gubernur dan semua bupati serta wali kota bersama semua Forkompinda di Provinsi NTT sudah sepakat, agar jalan di perbatasan tidak boleh ditutup.

Hanya, setiap pelaku perjalanan, termasuk para sopir pengangkut logistik agar mengikuti protokol kesehatan dan melengkapi diri dengan beberapa dokumen, berupa surat keterangan bebas covid dari petugas kesehatan.

Ia berjanji akan segera menghubungi gubernur dan Bupati Nagekeo dan Ngada, agar tidak menutup jalan di perbatasan kedua wilayah.

“Saya akan segera menghubungi gubernur dan Bupati Ngada, untuk menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dibangun antara gubernur dengan para bupati beberapa waktu lalu.” tandasnya.

(eri)

Artikel ini telah dibaca 341 kali

Baca Lainnya
x