Manggarai Barat News

Jumat, 23 Agustus 2019 - 15:49 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Kegiatan konsultasi Publik yang diadakan oleh kementrian Agraria Tata Ruang menuai penolakan dari pegiat pariwisata di labuan bajo (Foto: TeamYPF/Edison Risal)

Kegiatan konsultasi Publik yang diadakan oleh kementrian Agraria Tata Ruang menuai penolakan dari pegiat pariwisata di labuan bajo (Foto: TeamYPF/Edison Risal)

Rencana Tata Ruang Ditolak Pegiat Pariwisata Labuan Bajo

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Kegiatan konsultasi Publik yang diadakan oleh kementrian Agraria Tata Ruang menuai penolakan dari pegiat pariwisata di labuan bajo.

Penolakan itu bermula pada saat pantia penyelenggara kegiatan menyusun rumusan berita acara serta penandatangan kesepakatan terhadap pengelolaan tata ruang yang meliputi kecamatan komodo dan kecamatan boleng di atas lahan 3.538 72 ha.

Langkah itu diambil perwakilan pegiat pariwisata karena menurut mereka masih banyak informasi yang belum tersampaikan dengan jelas terkait rencana tata ruang dalam konsultasi publik itu.

“Kami memilih untuk tidak menandatangani itu karena tidak mendapatkan informasi yang utuh dari apa yang dipaparkan oleh pemateri,” kata Aloysius Suhartim Karya kepada media ini.

Lebih lanjut, Aloysius mempertanyakan kegunaan lahan ribuan hektare tersebut.

“Dalam presentasi tim, mereka tidak menjawab pertanyaan kami mau diapakah lahan seluas itu. Apakah akan didirikan bangunan atau dikelola menjadi objek pariwisata, Tidak disampaikan secara jelas,” ujarnya.

katanya, walaupun sudah mengikuti acara itu sekitar beberapa jam, dirinya belum menemukan peruntukan wilayah seluas ribuan hektar tersebut. Pasalnya, pemateri tidak menyebutkan kondisi rill di atas lahan tersebut.

“Kami hanya mau memastikan, lahan seluas itu mau diapakan. Kondisi riilnya sekarang seperti apa? Apakah ada hutan, lahan pertanian, pemukiman atau apa. Mereka harus sampaikan itu ke public,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan semacam itu harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di dalam wilayah yang akan diatur.

“Mestinya harus lebih banyak melibatkan masyarakat lokal, terutama yang ada dalam wilayah yang diatur itu. Nyatanya, yang hadir lebih banyak dari unsur pemerintah,” katanya.

“Kita tahu, di Manggarai, berbicara tentang tanah, berarti berbicara tentang harga diri. Dan, sudah banyak korban berjatuhan akibat perebutan tanah,” ujarnya mencontohkan kasus perebutan tanah di daerah Labuan Bajo dan Boleng yang sudah banyak memakan korban.

Sementara itu, Direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Ir.Sufrijadi,M.A tidak ingin berkomentar panjang ketika hendak diwawancarai oleh pers.

“Gak usah nanya saya ya, tanyakan saja ke pemerintah daerah,” katanya.

Konsultasi publik yang terkesan tertutup itu dihadiri oleh 22 pejabat dari beberapa kementerian, 9 pejabat Pemprov NTT, pejabat dari Pemda Mabar, termasuk Lurah Wae Kelambu, Batu Cermin dan Kades Tanjung Boleng, Tim Pendamping Penyusun RRTR, BOP Labuan Bajo Flores serta dua orang pegiat pariwisata.

Pantauan floreseditorial.com tidak nampak keterwakilan tokoh masyarakat labuan bajo yang terlibat dalam konsultasi publik pada kamis 22/8/2019 yang berlangsung di hotel Laprima labuan bajo.

Laporan : Edison Risal

Artikel ini telah dibaca 415 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya