News

Kamis, 30 Mei 2019 - 20:06 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Foto: TWA Ruteng (@TWA_Ruteng) | Twitter

Foto: TWA Ruteng (@TWA_Ruteng) | Twitter

Soal Perda Perlindungan Masyarakat Adat, Pemkab Matim Diminta Lebih Jeli

Floreseditorial.com, Borong – Meski sudah hampir satu tahun sejak disahkan Perda pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, sampai kini pemerintah bahkan belum membuat peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut.

Hal ini seiring desakan sejumlah aktivis lingkungan hidup yang meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur lebih jeli dan tak perlu buru-buru untuk membahas turunan Perda (Peraturan Daerah) nomor 1 tahun 2018 itu dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Pemerhati lingkungan, Yovie Jehabut kepada floreseditorial.com menjelaskan bahwa Sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan hak – hak masyarakat adat termasuk hak pengelolaan atas kekayaan alam, maka keberadaan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) sangat membantu dan menjadi salah satu organisasi yang patut diandalkan dalam melindungi masyarakat adat dari kesewenang-wenangan penguasa dan investor.

“Tetapi di Manggarai Timur, isu kesewenang-wenangan pemerintah itu selama ini didominasi oleh isu tapal batas, hutan lindung dan lingko serta hak ulayat milik masyarakat,” tandasnya, Kamis (30/05/2019).

Selain itu, kata Yovie, Perda perlindungan masyarakat adat di Manggarai Timur jangan sampai mencantumkan poin- poin yang berada di luar kewenangan masyarakat adat kita secara turun-temurun.

“Jangan sampai kita memasukkan poin- poin yang tidak relevan dengan kebudayaan kita, melainkan hasil imitasi dari kebudayaan masyarakat adat lain di Indonesia,” tambah Yovie Jehabut.

Kata Yovie, filosofi adat orang Manggarai cuma sampai pada titik perlindungan hutan, bukan pada takaran pengelolaan hutan.

“Filosofi kita orang Manggarai itu sangat menghormati dan menjaga perlindungan hutan. Ada ungkapan Neka Tapa Satar, Neka Poka Puar. Namun, tidak ada filosofi orang Manggarai terkait pengelolaan hutan,” katanya.

Menurutnya, orang Manggarai tidak memiliki hutan adat untuk dikelolah. Orang Manggarai cuma berpegang pada falsafah Gendang One Lingko Peang, karena Lingko inilah yang bisa dikelolah,” tandasnya.

Ia melanjutkan bahwa salah satu program utama dalam RPMJD Manggarai Timur adalah Lingkugan Hidup.

“RPJMD ini adalah acuan utama untuk melestarikan lingkungan hidup yang mana titik fokusnya adalah hutan lindung. Pemerintah harus melihat secara jeli terkait Perda pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat,” tegasnya.

Pada bagian akhir wawancara, ia menjelaskan bahwa jika masyarakat hukum adat sudah mendapat prlindungan dan pngakuan oleh Perda, maka perlindungan hutan dan alam lainnya harus semakin baik.

“Karena institusi adat dan AMAN juga akan berperan aktif melindungi aset mereka berupa hutan dan mata air, bukan sebaliknya malah menjadi pintu masuk bagi perambahan dan perusakan hutan,” tukasnya.

Sementara kandidat doktor hukum Laurensius Ni kepada media ini menjelaskan, bahwa perda masyarakat hukum adat dibuat untuk melindungi hak mereka dari kesewenangan pemerintah dan diatur dalam Perda agar segala sesuatu yang menjadi hak masyarakat hukum adat (hak ulayat) dilindungi dalam rangka mempertahankan keberlangsungan dari hutan yang ada pada wilayah masyarakat hukum adat.

Menurutnya, Perda dibuat bukan untuk membuat kita leluasa dalam membabat hutan yang diklaim sebagai hutan adat, tetapi justru memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk menjaga dan melestarikan hutan tersebut.

“Untuk tidak terjadi penguasaan oleh orang luar dalam mengelolahnya, dengan argumentasi bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah masyarakat hukum adat,” tandasnya.

Namun demikian, kata Laurensius Ni, jika Perda tersebut disahkan, maka dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk membabat hutan dengan berlindung di bawah payung hukum Perda masyarakat adat, mungkin sebaiknya pemerintah perlu meninjau kembali.

Untuk diketahui, Perda pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat merupakan Ranperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Manggarai Timur

Meski awalnya Ranperda ini diusulkan oleh pemerintah daerah, namun dalam perjalanannya DPRD mendorong Ranperda ini menjadi Ranperda Inisiatif DPRD.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 137 kali

Baca Lainnya