News

Sabtu, 8 September 2018 - 10:50 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Alfi Roman Waluyo (Foto:TeamYPF)

Alfi Roman Waluyo (Foto:TeamYPF)

Utusan KPK ke Ende

FLORESEDITORIAL.COM, ENDE – Utusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menemui sejumlah pimpinan OPD dan beberapa anggota DPRD Ende pada, Jumat (07/09/2018).

Kedatangan Komisi pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ende itu dikabarkan dalam rangka melakukan pendampingan penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Ende.

Alfi Roman Waluyo, Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kaunit korsubga KPK) saat ditemui wartawan di kantor DPRD Ende, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan pertemuan dengan Bupati dan sejumlah pimpinan OPD di kabupaten Ende.

“Tadi pagi sudah kita laksanakan pertemuan dengan bupati Ende pak Marsel petu lalu dilanjutkan dengan rapat kordinasi dengan kepala-kepala OPD. Dalam pertemuan itu kami menyusun beberapa hal terutama terkait dengan tiga bidang besar yaitu masalah perencanaan dan pengelolaan APBD kemudian penfadaan barang dan jasa dan ketiga perizinan,” ungkap Alfi, Jumat (07/09/2018).

Menurutnya, Ketiga hal tersebut adalah bidang-bidang yang biasanya, sering menjadi permasalahan dan rentan korupsi.

“Nah mudah-mudahan dari rencana aksi yang tadi sudah kami susun bersama kepala OPD pemkab ende bisa berjalan dengan baik. Sehingga menghasilakan pemerintahan kabupaten ende yang bebas dari korupsi dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, unit korsubga KPK menjalankan pendampingan kepada pemda untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah disepakati yang mana isi rencana aksi itu berkaitan dengan peraturan-peraturan pusat yang
selama ini belum terealisasi.

“Terus terang kalau dari sisi pencegahan tentunya berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing unit,” tandas Alfi.

Namun ketika ditanya berkaitan dengan informasi terkait kasus sejumlah korupsi dugaan korupsi di kabupaten ende, apakah akan disampaikan ke unit penindakan dan supervisi, Alfi berujar bahwa hal tersebut pasti akan disampaikan.

Alfi menerangkan, pemberantasan korupsi itu terdiri dari dua hal, yang pertama penindakan dan kedua pencegahan.

“Untuk menjalankan itu tentu akan berjalan dengan tiga strategi besar yang pertama adalah penindakan yamf bertujuan untuk membuat orang jerah untuk korupsi atau kapok melakukan korupsi,” tuturnya.

Selain itu Perbaikan sistem, supaya orang tidak bisa untuk melakukan korupsi karena cela cela korupsi sudah kita tutup.

“Dan yang ketiga pendidikan dan pelayanan masyarakat, yaitu untuk membangun kesadaran untuk orang tidak melakukan korupsi,” bebro Alfi.

Tanggapan KPK, Soal Kasus Gratifikasi?

Alfi mengatakan, gratifikasi dalam pasal 12 B itu berarti setiap pemberian yang terkait jabatan bagi penyelenggara negara, aturannya adalah setiap penyelenggara negara yang mendapatkan sesuatu yang utamanya terkait dengan jabatan maka wajib melaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja apabila masa itu terlewati maka ada potensi pidana yang bisa menjerat.

Lanjutnya, apabila ada pengaduan terkait kasus mungkin lebih cocok untuk dilaporkan melalui portal pengaduan agar bisa segera ditindak lanjuti oleh pihak yang tepat.

“Sekali lagi bahwa di KPK tetap ada pembagian-pembagian tugas dan tentunya ada penyampaian kasus tentu KPK akan senantiasa tindak lanjut secara profesional dan tentu dengan segala keterbatasan yang ada,”tukasnya.

Laporan : Rian Laka.

Artikel ini telah dibaca 2544 kali

Baca Lainnya
x