Oleh : Donatus Juito Ndasung

Satu dekade terakhir suhu politik negeri kita kian mencemaskan. Situasi bangsa dalam kandungan keterpurukan, riwayatnya hancur oleh elit-elit politisi hingga bangun opini public bahwa politik itu busuk, keji, menjijikan, oportunis (sikap mementingkan diri sendiri), ambisi, dan pragmatis.

Tentu saja opini ini bangun dari sebuah pengalaman nyata, karena pada prinsipnya pola pikir manusia terbentuk dari pengalaman yang menjerat pikirannya, hingga lahirnya persepsi-persepsi tentang sesuatu yang di lihat dan yang dirasakannya. Begitu pula dengan opini public tentang situasi dan kondisi politik negeri yang disajikan oleh para penyiar di layar kaca rakyat.

Penulis berpikir opini public benar adanya, pandangan ini merupakan fakta miris yang selalu mewarnai kondisi politik Indonesia saat ini. Bagaimana tidak aktor-aktor politisi partai kerap kali dihebohkan dengan berita-berita korupsi, kolusi, dan nepotisme; Selain itu elit-elit politisi cenderung menghiasi politik dengan ujaran kebencian, menyebar hoaks, dan isu suku, agama dan ras dan antargolongan (SARA). Hampir setiap hari berita seperti ini hadir tanpa absen.

Selama tahun 2018 komisi pemberantasan korupsi (KPK) berhasil menjaring 20 kepala daerah dari 33 provinsi yang terkena virus korupsi. Sementara itu di Dewan perwakilan daerah kota Malang 41 dari 45 wakil rakyat rakyat menjadi tersangka dalam kasus korupsi, dan yang paling menghebohkan adalah kasus E-KTP oleh ketua DPR-RI Setya Novanto dan kelompoknya. Ini merupakan rentetan kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi. Jumlah ini cukup besar apalagi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Mau jadi apa negeri ini? jika elit-elit politik penguasa tamak? mau bawa kemana negeri ini? ini adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk kita semua.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini potret politik tanah air memperoleh stigma buruk dari masyarakat; Dari stigma buruk tersebut muncul sikap apatisme masyarakat dalam berpolitik, hingga masyarakat memilih jalan untuk tidak berpatisipasi bahkan memilih untuk golongan putih (golput). Sikap seperti ini tak jarang di temukan di kalangan masyarakat desa. Sikap itu dampak dari perilaku korupsi politisi partai sehingga masyarakat cenderung mengabaikan rasa simpati terhadap politisi serta situasi politik.

Anak Muda dan Kesadaran Politik

Politik tak sehina yang di tuduh oleh masyarakat. Lantas apa pengertian politik? politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan ( seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); cara bertindak ( dalam menangani suatu masalah); kebijakan ( KBBI V 0. 2.1 : 2016. badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kementrian pendidikan dan kebudayaan Repubkik Indonesia ). Secara sederhana dapat di tarik benang merah dari pengertian KBBI tentang politik, bahwa politik bisa dimaknai sebagai sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat untuk mewujudkan (bonum communae) kepentingan bersama dalam kehidupan bersmasyarakat.

Konsep pengertian ini menjelaskan bahwa politik itu baik adanya, karena dalam proses politik terbentuklah yang namanya pemimpin sehingga bisa merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Inilah alasan mengapa politik itu penting dari sebuah proses demokrasi melalui kendaraan partai politik.

Apa peran anak muda ( pelajar dan mahasiswa)? sebagai elemen terpenting dalam sejarah bangsa ini. Situasi politik seperti yang di gambarkan di atas tidak menjadi alasan bagi kawula muda untuk mengambil peran. Sekecil apapun ruang dan peran kita yang penting kaum muda jangan apatis dengan kondisi politik negeri yang sedang krisis.

Menengok kaum muda di rel sejarah, kita patut ancungi jempol. Perjuangan pemuda pendahulu sangat heroik, mulai dari perjuangan sumpah pemuda, kemerdekaan RI 1945, era orde lama, orde baru, hingga pada runtuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998 dan lahirnya era reformasi. Ini merupakan tonggak sejarah kaum muda yang patut kita warisi dalam diri individu sebagai kader bangsa yang hidup di dalam ideologi pancasila.

Oleh karenanya, agar kaum muda tidak menyandang predikat apatis, alangkah baiknya anak muda harus memiliki kesadaran politik, bukan berarti anak muda harus duduk di kursi senayan; Tidak, kesadaran politik itu, semisal kepekaan, keterlibatan kita dalam mengubah wajah politik Indonesia, dan mewujudkan suasana yang damai di hati masyarakat yang terjebak dalam politik praktis. Paling penting adalah mengubah stigma masyarakat mengenai dampak politik, karena sesungguhnya bukan politik yang salah, akan tetapi aktor-aktor politik.

Kaum muda adalah agent of change and agen of control, semestinya kaum muda harus melibatkan diri dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang peradaban politik baik, selain itu pemuda harus mampu mengaktualisasi diri dalam berpolitik agar tidak terhunus pedang.

April 2019 mendatang berlangsung pemihan legislatif (pileg) dan pimilihan presiden (pilpres), dalam daftar pemilih tetap komisi pemilihan umum (KPU) jumlah pemilih milenial 34, 2% dari total 152 juta penilih. Keberadaan kaum milenial kerap disebutkan penentu arah politik bangsa Indonesia.

Ini merupakan potensi kaum milenial menuju gerbong politik Indonesia ke depannya. Kaum muda harus menjadi garda terdepan untuk mengahapus stigma masyarakat tentang politik. Jangan biarkan politisi berondong tua mengacak-acak makna politik yang seutuhnya. Bangunkan kesadaran masyarakat tentang politik, jangan sampai masyarakat memilih dengan kesadaran semu, serta terjebak oleh gaya politisi yang selalu menggadai hak rakyat. Mari sama-sama kita ciptakan situasi politik yang sehat, damai, dan martabat.

*)Penulis adalah Alumni STIKIP Santu Paulus Ruteng, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pegiat di Komunitas Literasi Rakyat.

Komentar Anda?