Opini

Selasa, 19 Maret 2019 - 18:42 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi (Megapolitan Kompas)

Ilustrasi (Megapolitan Kompas)

Apakah Caleg Harus Ada Visi Misi?

Oleh; Kanisius Lina Bana*

Apakah seorang calon legislatif (Caleg) harus ada visi-misi. Apakah visi misi merupakan salah satu syarat mutlak seorang caleg? Itulah pertanyaan penting yang sering dilontarkan simpatisan ketika ada bersama di beberapa titik kunjungan. Kehadiran saya di tengah-tengah mereka dalam rangka sosialisasi diri sebagai salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD )Kabupaten Manggarai Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) V, Kecamatan Kota Komba.

Hemat saya, pertanyaan ini sah-sah saja. Bahkan penting dan mendesak. Apakah pertanyaan yang sama juga sering diperdengarkan kepada sesama caleg lain saat sosialisasi diri kepada masyarakat? Saya tidak tahu. Saya juga tidak berlagak sock tahu segala. Tetapi sadar atau tidak, pertanyaan tersebut seolah-olah sudah jadi baku yang wajib simpatisan pertanyakan kepada caleg.

Munculnya pertanyaan ini, sekurang-kurangnya mau menambah pemahaman simpatisan atau pendukung agar bisa mengetahui lebih jauh motivasi para caleg yang maju dalam pentas politik lima tahunan ini. Simpatisan atau keluarga pendukung mau tahu spirit yang menggerakkan para caleg yang ikut bertarung tersebut. Dengan pertanyaan ini pula, simpatisan memiliki gambaran tentang sosok caleg yang layak dan pantas dan tepat yang pada akhirnya dapat mereka tentukan, kepada siapa wakil yang harus mereka utus ke lembaga Dewan.

Berhadapan dengan pertanyaan itu di beberapa kesempatan, saya tidak serta merta menjawabnya. Biasanya saya berhening sejenak. Membiarkan pertanyaan itu meresap dalam kalbu. Dalam balutan politik saya justru menggugat balik pertanyaan itu kepada si penanya. “Mengapa pertanyaan itu muncul!” Apakah pertanyaan yang sama sering ia lemparkan kepada caleg lain yang datang ke kampung mereka. Maksud gugatan saya kepada si penanya tidak mencari alibi atau menghindarkan diri dari pertanyaan itu. Atau kerena kandas berargumentasi. Semata-mata hanya ingin mendapat gambaran sisi lain dari si penanya agar penjelasan yang saya berikan dapat mereka resapi.

Loading...

Dari sanalah saya mendapat kesan kuat bahwa pertanyaan itu muncul sebagai umpan balik atas kekeliruan pendidikan politik yang diberikan caleg saat berkunjung ke kampung mereka. Mereka hanya ingin mendapat kepastian apakah benar caleg itu harus ada visi misi atau tidak. Apakah visi-misi yang mereka dengar sebagaimana disampaikan caleg tertentu itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seorang caleg.

Tanpa berlagak sombong. Juga tidak mengabaikan pikiran-refleksi sesama caleg yang mungkin sudah terlanjur jelaskan hal itu kepada masyarakat saat berkunjung. Refkeksi kecil ini lebih sebagai ‘nukilan’ terdalam pribadi. Tanggung jawab moral mendidik masyarakat secara politis agar mereka memiliki konsep politik yang berujung pada keputusan memilih caleg yang tepat. Caleg yang memiliki kualifikasi pengetahuan yang memadai. Caleg yang memiliki kecerdasan intelektual sehingga paham akan tugas pokok dan kewajibannya.

Pada musim politik seperti hari-hari ini, visi-misi caleg sudah terlanjur menjadi wacana publik masyarakat. Sudah menjadi lagu lama yang wajib diperdengarkan para caleg ketika mulai omong-omong dengan masyarakat pemilih. Sudah menjadi materi pokok yang harus disampaikan para caleg. Tidak heran ketika ada ruang dialog akan muncul pertanyaan tentang hal itu.

Lahirnya pemahaman pentingnya mengetahui visi misi caleg merupakan konstruksi berpikir masyarakat sederhana sebagai konsukensi logis atas kekeliruan dan kilaf penjelasan dan pendidikan politik dari caleg itu sendiri. Dan biasanya saya, mendapat ‘tamparan’ pertanyaan yang sama itu menjelaskannya dengan hati bening, rasional dan obyektif.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada sesama caleg, dalam pemahaman saya bahwa sesungguhnya caleg itu tidak punya visi misi. Sekali lagi caleg tidak punya visi-misi. Sebab yang punya visi misi itu adalah masyarakat pemilik suara itu sendiri. Sederhananya rakyat adalah ketua atau pemilik visi misinya. Sedangkan caleg (Dewan) sebagai wakilnya untuk menjalankan visi misi yang dipunyai oleh rakyat itu. Jadi sangat jelas argumentasi ini. Bukan sebaliknya caleg berlagak benar, berkoar-koar, dan sock intelek dengan penjelasan yang menyesatkan rakyat. Stop tipu-tipu bro.

Adalah kebohongan publik, jika sang caleg berbusa-busa mengatakan kepada masyarakat pemilih bahwa visi misinya akan bangun ini itu segala. Akan bangun semua fasilitas yang dibutuhkan masyarakat jika terpilih nanti. Mau jamin listrik masuk kampung. Jalan mulus, air dekat dan segala macamnya. Apalagi dengan segala kecongkakannya klaim bahwa dirinya terpanggil maju caleg semata-mata mau membangun. Pokoknya beres kalau pihaknya terpilih nanti. Yang tidak beres-beres akan dibereskan.

Padahal, sesuai regulasi hanya ada tiga tugas pokok yang menjadi wewenang dan kewajiban seorang anggota legislatif. Tugas pokok tersebut berkaitan dengan anggaran, legislasi dan fungsi kontrol. Politik anggaran bertalian erat dengan alokasi anggaran keuangan terkait item-item kegiatan pembangunan yang diformulasikan eksekutif. Eksekutif mengusulkan jenis kegiatan dan rancangan keuangan, anggota Dewan menentukan besaran dana yang dikucurkan untuk menyukseskan item kegiatan tersebut.

Tugas legislasi berkaitan dengan produk-produk hukum peraturan daerah sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi kontrol berkaitan dengan pengawasan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan eksekutif.

Merujuk pada tiga tugas pokok tersebut di atas sangat jelas bahwa Dewan tidak urus fsik. Tugas bangun fisik itu gawenya eksekutif. Dewan hanya terlibat dalam pembahasannya dan mengontrol pelaksanaannya. Jika demikian, maka caleg harus tahu diri. Jangan karena mau cari simpatik bikin statement yang aneh-aneh. Bikin malu saja!

Jika caleg kilaf menjelaskan-untuk tidak mengatakan melakukan kebohongan publik, maka pemilih kedaulatan perlu timbangan nurani jernih, bening untuk memilih caleg tersebut. Jika pemilik kedaulatan terjebak dengan manipulasi politik yang dimainkan caleg, maka rakyat akan jadi korban. Sebab kebohongan yang terus menerus dilakukan akan ada kebohongan baru lagi. Dan kebohongan di atas kebohongan akan dianggap sebagai kebenaran umum. Ini berbahaya buat rakyat. Jangan jadi korban terus menerus.

• Kapasitas Kepribadian

Selain hal tersebut di atas ada juga fenomena lain yang dimainkan para caleg. Yakni memaksakan kehendak. Pokoknya rakyat di wilayah asal caleg harus memilih caleg tersebut. Sehingga ancam mengancam terhadap rakyat sering dilakukan. Gesekkan-gesekkan antartim sukses memanas hingga dendam membara. Tidak saling tegur sapa. Saling menginati dan curiga sana-sini. Argumentasi yang paling ampuh biasanya mulai dengan , “Pokoknya” harus memilih dirinya. Harus dukung, kalau tidak lihat nanti.

Ha.ha. caleg.. tahu dirilah. Dewasa ini kemerdekaan berdemokrasi dilindungi Negara. Negara sudah memberi tempat strategis bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. Lalu caleg yang kerdil dan dangkal kadar intelektual dan pemahamannya cendrung bersikap main kuasa. Seolah-olah jadi caleg itu hebat sekali. Caleg tidak top-top amat. Bukan pula manusia superman yang harus disegani, dihormati dan ditakuti sehingga apa kata caleg harus ditaati. Dan rakyat hanya jadi obyek semata.

Rakyat sudah merdeka dalam menentukan kedaulatanya. Rakyat sudah tahu dan mengerti kepada siapa suaranya dipercayakan. Tidak ada unsur paksa-memaksa. Rakyat otonom dalam menyatakan kemerdekaan berdemokrasi. Rakyat sudah tahu itu. Rakyat sudah cerdik pandai. Rakyat sudah lewat dari jebakan maut era Orde Lama dan Orde Baru. Ini era Reformasi pa caleg. Hentikan skenario busuk itu. Marilah berpolitik secara santun, elegan dan bermartabat.

Sesungguhnya jauh sebelum menentukan pilihan politik, rakyat sudah memiliki landas pijak melakukan verifikasi faktual terhadap jejak langkah,kiprah dan track record sang caleg. Ini penting agar pilihannya tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat sendiri selama menjabat. Rakyat punya indikatornya. Rakyat punya petimbangannya. Caleg tidak punya hak untuk memaksa.

Indikator jejak langkah dan track rocord terhadap seorang caleg sekurang-kurangnya mencakup tiga kapasitas dasar yakni, kemampuan intelektual, kematangan spiritual dan kesehatan sosial.

Kapasitas intelektual berkaitan dengan kemampuan berpikir-analitik, argumentasi rasional obyektif, memahami regulasi dan taat asas. Banyak cerita miring tentang Dewan yang kita utus. Dia justru diam terus menerus. Bahkan jadi juara bertaham dalam diam. Bukan diam yang tak diam, tetapi diam yang beku. Atau jika berargumentasi atau mengajukan pikiran selalu diawali dengan terminologi masalahnya atau pokoknya tanpa ada premis-premis sebagai landas pijak berpikir.

Kematangan spiritual berkaitan dengan kesadaran etik moral atas tugas pelayanan yang telah dipercayakan. Kecakapan berjuang, bertindak, dan memihak. Peka dan agresif terhadap persoalan-persoalan masyarakat akar rumput serta tahu langkah strategis bagaimana mengolah, menanganggapi serta menjembatani persoalan tersebut terkait pelayanan kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan. Kematangan spiritual juga menghantar wakil rakyat tahu diri, selalu cukup merasa dan sama-sama merasa dengan rakyatnya.

Sedangkan kesehatan sosial lebih pada keseimbangan antara tugas pelayanan dengan masyarakat pemilik kedaulatan. Bagimana wujud konkret pengabdian terhadap rakyat yang telah mempercayakan suaranya kepada Dewan itu. Anggota Dewan yang memiliki hati tergerak dan tangan terulur. Bukan sebaliknya wakil rakyat yang hanya urus diri. Beli tanah, beli mobil dan bangun rumah mega. Wakil yang memanfaatkan jabataan Dewan untuk menginvestasi kekayaan keluarga dan kehidupannya.

Bertobatlah untuk memilih wakilmu yang kalau sudah dia atas mobil, kaca mobilnya tutup rapat. Lewat di depan rakyat jangankan sekadar tegur-sapa, melirik pun tidak. Rakyat dibutuhkan, dicium manja ketika musim pileg tiba lagi. Jangan ah…

Karena itu, wahai pemilik kedaulatan tertinggi, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan mengutus wakil yang hanya berkoar dengan janji-janji waktu masa kampanye. Setelah terpilih hilang lenyap tidak mengunjungimu. Pilihlah wakilmu yang tepat. Wakil yang berani berargumentasi, tegas memperjuangkan kepentinganmu dan yang merakyat. Serahkan mandatmu kepada figur yang mau menjadi ‘man for other’. Semoga !!!

*Penulis Caleg Hanura DPRD Matim Dapil V Kota Komba.

Artikel ini telah dibaca 24 kali

Baca Lainnya