Opini

Rabu, 8 Mei 2019 - 07:46 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Syarifudin (Foto: Dokumentasi FE)

Syarifudin (Foto: Dokumentasi FE)

Fenomena Wisata Halal dan Batu Nisan Tewasnya Kebebasan Berkeyakinan

*Oleh: Syarifudin, S.HI.,MH

Prahara dibalik pasca sosialisasi Wisata halal yg dilakukan oleh Badan Otorita Pariwisata di Labuan Bajo, ternyata berbuntut panjang. Petinggi – Petinggi di daerah NTT, aktivis pegiat medsos, aktivis LSM, aktivis organisatoris, Tokoh-Tokoh Agama, bahkan senator daerah ikut memberikan pandangan seputar Pasca Sosialisasi rencana Wisata Halal.

Cuplikan komentar-komentar Tokoh-Tokoh dan Netizen yang beredar di banyak media: “Wisata Halal hadir bikin kaco saja. memangnya kita di daerah ini ada pelihara yang haram ko?, saya mau katakan; semua yang diciptakan Tuhan di bumi ini Halal, tdk ada yang haram”. Komentar yang lainnya;”wisata halal itu, ide sampah!, wisata halal itu praktek dikotomis, intoleran, gerakan radikal, juga wisata halal, itu ide yang menjijikkan., dan penggagas wisata halal itu segera di copot dari jabatannya.”, harus di usir dari flores ini, karena orang-orang itu munafik“, cuitan lainnya: “wisata halal adalah ide yang menjijikkan, irelevan, doktrin kesalehan beragama, dan indoktrinatif (cuci otak).”, “Wacana Wisata Halal harus di tolak. kami warga labuan bajo bukan warga haram. Tidak butuh embel-embel halal dan haram. Kami sdh toleransi. kami sudah rukun dan nyaman dengan budaya kami. Tentang ada embel embel halal, justru sangat menodai budaya kami. Jadi kami tidak butuh embel embel agama tertentu disini.,”Tegasnya, Di NTT tidak perlu ada wisata halal, karena NTT sudah memiliki wisata yang merupakan khas leluhur tersendiri, kami tetap menolak wisata yang bertajuk agama tertentu.”, Kemudian komentar dari Tokoh Agama; “wisata halal adalah gagasan yg telah menimbulkan konflik sosial, konsep yg eksklusive dan kurang menghormati kebhinekaan, serta tidak sesuai dengan konteks“.
itulah sederetan cuitan yang saya kutip dari berbagai media sosial.

Berbagai pandangan diatas, menurut saya, adalah keniscayaan yang wajib tumbuh dialam kebebasan berfikir dan berpendapat di mimbar-mimbar ilmiah melalui medsos, dll. Dan beberapa hari yang lalupun saya pernah menanggapi terhadap pro dan kontra pasca sosialisasinya wacana wisata halal yang beredar masif di berbagai group media sosial. Dalam framing Tulisan saya itu berjudul: “Wisata Halal Bukan Gerakan Agama Baru dan Bukan Gerakan Teologi”, yang sudah di tanggapi dua ratusan lebih netizen, dan disukai oleh ratusan netizen.

Terhadap pandangan yang dilontarkan oleh Lintas Tokoh dan telah tersebar di berbagai media masa itu, menurut saya, selain pandangan yang membangun yang lebih merepresentasikan arus umum yang menolak terhadap wacana wisata halal itu, namun sederetan pandangan itu, secara naluri keilmuan saya, terdapat “kerisauan intelektual” khawatir akan mengarah kepada terkangkangnya kata ‘HALAL’ oleh “Pendalil yang Tersumbat Literatur Dalilannya”. Dan kemungkinan akan berpotensi menjadi “BATU NISAN ATAS TEWASNYA KEBEBASAN BERKEYAKINAN”. Sebab, menurut saya, literatur Halal dan Haram dalam percaturan keilmuan, sesungguhnya bukanlah milik agama dan keyakinan tertentu, namun telah menjadi milik semua agama. Dan semua agama mempelajari, memahami, dan bahkan telah menjadi bagian dari kehidupannya.

Loading...

Konteks indonesia, terdapat undang-undang yang memberi dan menjamin kebebasan dalam berkeyakinan. Dan Tentang kehalalan sebuah usaha dan produk, telah ada regulasi Hukumnya, sebagaiman termaktub dalam undang-undang no 33 Tahun 2014 tentang Jamin Produk Halal. Bahkan undang-undang itu telah disetujui oleh seluruh Anggota DPR RI dan telah ditandatangani oleh Presiden. Dan Keberadaan Hal Halal, Menteri Agama, menterinya semua agama, telah menjadi kiblat bersama. Bahkan dalam instansi kementerian Agama itu ada bidang Pangan dan Halal Kemenag Republik Indonesia. Dan instansi Kementerian Agama ada Romo, Pendeta, Kiyai, Ustadz, dan smua tokoh Lintas Agama, mereka bergerak di Penyuluhan Agama. Mereka menyebarkan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama. Program Pangan Dan Halal adalah Program Pemerintah.

Fakta terhadap produk wisata halal, telah di minati oleh banyak negara, seperti negara singapura, thailand, inggris, jepang, taiwan, hongkong, jerman dan australia. Dan Labuan Bajo bagian dari NKRI. Labuan Bajo bukanlah negara bagian di arab yang harus diterapkan sistem hukum berbasis syari’ah, ataupun juga, Labuan Bajo bukanlah Negara Bagian Israel yang menggunakan sistem Hukum HALAKHA: “Sistem Hukum Sipil dan Agama untuk diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari”, melainkan labuan bajo adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan sistem kepemerintahan dengan EMPAT PILAR KEBANGSAAN: Pancasila, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi pedoman bagi bangsa indonesia.

Labuan Bajo adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki destinasi bercorak budaya yang menyajikan wahana wisata yang luar biasa, lanskap alam yang menarik, garis pantai yang indah, adalah bukti cuilan surga yang terbentang di Bumi NTT. Telah menjadi penyanggah keberlangsungan kehidupan umat manusia yang berlandaskan kebhinekaan.

Rekomendasi saya dalam pro serta kontra atas fenomena wisata halal: Pemikiran Wisata halal hendaknya dikonstruksikan seperti chanel TV: “Tak semua orang yang hobinya nonton Chanel TV ONE dan metro tv, juga tak sedikitnya yg suka nonton di chanel indosiar. Ada yang suka nonton debat, juga ada yg tidak suka. Bahkan ada yang suka nonton Liga Dangdut Indonesia, dan juga banyak yang tidak suka. Semua tergantung selera konsumen”. Karena itu, konsep wisata halal adalah produk pasar yang di tawarkan kepada khalayak/konsumen/wisatawan untuk di nikmati. Dan hampir tak ada motif untuk dibenturkan dengan budaya lokal. Bahkan tak ada fakta yang kehadirannya bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan. Justru konsep wisata halal adalah produk kebhinekaan yg tidak mengandung unsur radikal, dikotomis dan tidak bisa dibenturkan dengan kearifan lokal. Wisata halal selain di ilustrasikan sebagai Chanel TV, juga wisata halal bisa di ilustrasikan sebagai Warung Makan, Bank Syariah Mandiri, Bank Mu’amalah yg saat ini berada di Kupang, nasabahya terdiri dari multi etnis dan agama. Dan jika ada yang menilai miring terkait dengan wacana Wisata Halal itu, maka sebagai “Permulaan tewasnya kebebasan dalam berkeyakinan”, atau sebagaimana dalam Judul Tulisan Saya: “Fenomena Wisata Halal dan Batu Nisan Tewasnya Kebebasan Berkeyakinan”.

*Putra Kelahiran Pota, Manggarai Timur, NTT.

Artikel ini telah dibaca 45 kali

Baca Lainnya