Opini

Minggu, 31 Maret 2019 - 08:15 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Gagal Paham Prabowo Soal Economic Interest 81,28 % Freeport

Oleh : Ferdy Hasiman*

Divestasi perusahaan tambang tembaga dan emas di Grasberg, Papua, PT Freeport Indonesia kembali diperdebatkan sedikit saja dalam debat Calon Presiden pada Sabtu (30/3/2019) malam.

Masalah itu muncul, setelah Jokowi menjawab pertanyaan Prabowo tentang bagaimana menjaga national interest di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara yang telah banyak didominasi investasi asing.

Jokowi mengatakan, investasi asing di bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan komersial masih dibutuhkan agar kita bisa belajar menimbah pengetahuan, transfer manejemen, dari perusahaan asing yang telah berpengalaman dibidangnnya.

Prabowo kemudian menyanggah, Jokowi memilikan pandangan salah dan keliru. Prabowo tak sepakat dengan itu. Di bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan komersial sekalipun, menurut Prabowo sangat vital, tak boleh ada investasi asing di sana.

Loading...

Jokowipun menyanggah. Dia mengatakan, dia tak akan kasih sejenggalpun kepada asing jika itu terkait soal kedaulatan ekonomi negeri ini. Jokowi pun mengambil contoh soal pengambil-alihan Freeport Indonesia dari Amerika Serikat. Dulu Indonesia hanya memiliki 9.36% saham Freeport Indonesia, sekarang Indonesia mengontrol 51% saham Freeport Indonesia melalui perusahaan BUMN, Indonesia Asahan Alumina (INALUM).

Prabowo kemudian menyela lagi. Prabowo mengatakan, soal kontrak saya sepakat. Tetapi mengapa meskipun Indonesia sudah menguasai 51.23 % saham Freeeport, induk usahanya di Amerika Serikat, masih mendapat keuntungan sebesar 81 %. “Itu pengumuman Freeport McmoRRan di New York Stock Exchange (NSE) lho pak. Freeport masih dapat untung 81 %”, kata Prabowo.

Prabowo lagi-lagi tidak cermat soal ini

Beberapa hari setelah divestasi saham Freeport Indonesia, induk usahanya, Freeport McmoRRan melaporkan kepada pemegang sahamnya di bursa New York Stock Exchange (NSE).

Dalam laporan itu, Freeport McmoRRan melaporkan, dari proses final kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, FCX mendapat 81.28% Economic Interest dari proses itu.

Beberapa pengamat dan ekonom memang mengkritisi aksi korporasi INALUM ini. Mantan Menteri Kordinator Kemaritiman, Rizal Ramli misalnya, mengkritik mengapa Freeport masih mendapat Economic Interest sebesar 81.28 persen sampai tahun 2022.

Sementara sampai tahun 2022, INALUM hanya mendapat 18.74 persen Economic Interest”. Perhitungan Economic Interest ini tentu adalah perhitungan ekonomi korporasi yang sangat kompleks dan detail. Ketika penulis mengkonfirmasi ini kepada Freeport Indonesia (14/1/2019), Riza Pratama, Juru Bicara Freeport mengatakan, itu adalah perhitungan Freeport McmoRRan, Freeport Indonesia tak mengeluarkan perhitungan itu. Freeport McmoRRan hanya melaporkan itu untuk meyakinkan investor strateginya bahwa perusahaan itu masih menerima keuntungan secara korporasi dari pertambangan Grasberg. Itu bukan perhitungan terkait, dividen atau penerimaan negara.

Perhitungan Economic Interest adalah perhitungan tersendiri dari Freeport McmoRRan. Tidak terkait keuntungan yang kita terima.

Ini tentu perlu menjadi catatan. Perhitungan Economic Interest itu hanya masuk dalam perhitungan Freeport McmoRRan untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Perhitungan itu tidak masuk dalam IUPK yang dibuat pemerintah. Pihak Freeport McmoRRan juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghormati Kontrak Karya Freeport dan Rio Tinto yang berlaku sampai tahun 2021.

Dengan itu, usai berlakunya Economic Interest yang mencapai angka 81.28 persen itu hanya tiga (3) tahun saja. Sudah dikatakan dalam bagian terdahulu bahwa Rio Tinto mengontrol 40 persen PI atau menguasai 40 persen produksi tembaga dan emas Grasberg, sementara Freeport hanya menguasai 60 persen produksi sampai 2022.

Yang perlu dicatat adalah tambang open-pit hanyalah 7 persen dari total cadangan Freeport. Cadangan terbesar sebesar 93 persen tambang Grasberg ada di tambang underground, mencakup wilayah Kucing Liar, Grasbreg Open-pit, DOZ Block Cave, Big Gosan, Grasberg Blok Cave dan DMLZ Block Cave.

Sampai tahun 2017, cadangan terbukti dan terkira di Grasberg sebesar 38,8 miliar pound tembaga, 33,9 juta ons emas, dan 153,1 juta ons perak. Dengan begitu, sudah sangat tepat, pemerintah dan INALUM membeli saham Freeport saat ini. Mumpung produksinya masih turun, karena harga saham ikut turun. INALUM tidak menggunakan perhitungan aset dalam membeli saham Freeport. Jika memakai perhitungan aset, tentu sangat mahal. INALUM tentu memakai mekanisme discounted cash flow berdasarkan nilai buku saat ini dan apa yang diharapkan di masa depan.

Produksi Freeport di Grasberg yang mengalami penurunan tahun 2019-2021 tentu akan menurunkan harga saham. Jikapun Economic Interest di hitung berdasarkan dividen, saya kira tidak menjadi soal dividen yang diperoleh INALUM selama tahun 2019-2021 hanya 18.74 % ( saham INALUM sebelumnya 9.36 %+ saham Indocopper 9.36%). turun, karena produksi Grasberg mengalami penurunan secara alamiah.

Mulai tahun 2022, Freeport akan menikmati produksi dari tambang underground yang dalam perkiraan mencapai 160.000-200.000 ton konsentrat tembaga. jika harga metal di pasar global naik, tentu itu akan menguntungkan Freeport dan INALUM sebagai pemegang saham. Mulai tahun 2022, INALUM justru menikmati keuntungan lebih dari 50 persen produksi Grasberg.

Boleh jadi, Indonesia akan mendapat keuntungan besar, karena pendapatan Freeport dari tambang Grasberg ke depan bisa berada di atas US$3 miliar per tahun. Dengan begitu, 51 persen dari pendapatan itu akan kita peroleh sebagai dividen. Kontribusi penerimaan negara juga akan semakin besar, karena ke depan, Freeport akan membangun pabrik smelter tembaga dan emas di Gresik, Jawa timur. Dengan keuntungan yang begitu besar, INALUM akan mengembalikan dana pinjaman dari penerbitan obligasi global dalam rentang waktu 3-5 tahun dan menikmati keuntungan besar dari operasi tambang Grasberg di Papua. Jadi, kita perlu mengapresiasi langkah berani pemerintahan Jokowi yang telah menyelesaikan divestasi saham Freeport dengan mekanisme korporasi.

*Peneliti dan Penulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara

Artikel ini telah dibaca 30 kali

Baca Lainnya