Opini

Sabtu, 7 September 2019 - 07:30 WIB

1 minggu yang lalu

logo

Foto Ilustrasi (Erik Jumpar)

Foto Ilustrasi (Erik Jumpar)

Indonesia Terancam

Oleh: Rudi Haryatno

Beberapa tahun terakhir, Indonesia diterpa isu primordial. Pasti masih segar dalam ingatan kita pergesekan antara pendukung Ahok dan anti Ahok pada Pilkada DKI 2017 silam. Pertarungan politis berbalut isu primordial itu berakhir pada kisah piluh bagi Ahok. Selain kalah dalam Pilkada DKI, dia divonis penjara 1,5 tahun karena “terbukti” menista agama. Isu primordial tidak berhenti di situ. Pergesekan primordial juga merangsek masuk dalam pesta demokrasi Pilpres 2019. Ada demarkasi antara kelompok cebong dengan kampret. Kedua kelompok ini berseteru dan berkompetensi dengan tensi tinggi untuk memenangkan Pilpres 2019.

Jokowi selaku Presiden terpilih, dalam pidato kemenangannya mengajak untuk meruntuhkan tembok demarkasi antara pendukung 01 dan 02. Menghapuskan istilah cebong dan kampret. Ironisnya, setelah teduh beberapa bulan pasca hiruk pikuk Pilpres, isu primordial berbau rasial mulai terkuak. Rasialisme menimpa mahasiwa Papua di Surabaya. Ujaran rasial yang keluar dari beberapa mulut busuk di depan Asrama Paupa di Surabaya itu berdampak buruk bagi eksistensi persatuan Indonesia. Rakyat Papua mengamuk, dan meminta untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Sekilas, persatuan Indonesia terkoyak. Keberagaman seakan menjadi ancaman, bukan lagi kekayaan. Tulisan ini coba melihat secara positif reaksi agresif dan pekikan referendum rakyat Papua.

Wajar Papua Mengamuk

Ujaran kebencian dan gema isu primordial terus berkelindan dalam rahim Pertiwi. Isu primordial menjadi semacam momok yang menakutkan dalam sebuah bangsa yang bhineka, ketika ada argumen lepas yang tidak rasional perihal pemetaan antara minoritas dan manyoritas. Di sini, isu primordial mempolarisasi kelompok masyarakat dalam sebutan “kita” dan “mereka”. Ruang bangsa tidak lagi menampilkan wajah sejuk persatuan dalam kebhinekaan. Tembok demarkasi antara “kita” dan “mereka” seakan semakin kokoh berdiri dari waktu ke waktu.

Isu primordial yang paling seksi, sekaligus yang berkekuatan mengancam persatuan bangsa adalah ujaran rasisme yang didengungkan dari mulut busuk beberapa manusia tak bernurani di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Mulut busuk rasialis itu serentak membidani pergolakan di Papua. Aksi demonstrasi bertubi-tubi terjadi hampir di semua wilayah Pulau Cendrawasi itu. Emosi massa meledak hingga mengorbankan berbagai fasilitas umum dan pihak keamanan, juga rakyat Papua sendiri. Fakta paling megenjutkan sekaligus mengancam persatuan bangsa, adalah pekikan suara “merdeka” yang menggema begitu kuat di setiap penjuru Papua dan di depan istana. Rakyat Papua ingin lepas dari rangkulan “ibu” Indonesia. Bendera kebanggaan Papua, Bintang Kejora pun berkibar megah di depan istana. Sungguh, secara logis ini adalah sebuah kewajaran. Mengapa?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasialisme/rasisme adalah “prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan berat sebelah terhadap suku/bangsa lain. Paham bahwa ras sendiri adalah ras paling unggul.” Substansi dari pengertian ini adalah rasialisme merupakan sikap sekelompok orang yang menganggap budayanya lebih superior dari budaya lain. Atas dasar itu, orang dari budaya atau ras yang dianggap inferior tidak diakui dan dihargai dalam komunitas bangsa. Mereka ditepikan dari komunitas bangsa. Dianggap lebih rendah. Karena itu, sepintas sikap rasialisme bermuara pada rasa didiskriminasi.

Orang dari budaya yang disubordinasi oleh prilaku rasis akan merasa diperlakukan tidak adil. Ruang publik tidak lagi menjadi ruang ekspresi bebas dan setara bagi semua orang dari berbagai budaya, tetapi serentak menjadi ruang pementasan actus tidak adil. Dengan sikap rasis, orang dari budaya yang dianggap inferior dipinggirkan dari ruang publik. Karena itu, mereka memilih menarik diri dari ruang publik atau komunitas politik yang penuh dengan ujaran rasis itu.

Keterlemparan dari ruang politik-publik berarti tidak adanya penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensi orang dari budaya yang dianggap rendah. Eksistensi mereka dianggap tidak ada. Mereka tidak dihargai sebagai bagian dari anggota keluarga besar sebuah bangsa. Martabat kemanusiaannya disubordinasi. Karena itu, bukan tidak mungkin sikap rasisme menyentuh dan melukai jiwa dan psikologis manusia. Maaf, ini bukan bahasa provokatif, tetapi itulah yang dirasakan korban ketika “ditembak” dengan bualan sampah rasisme. Karena itu – entah ada yang tunggangi atau tidak – sangat logis dan beralasan jika rakyat Papua bersikap agresif dan menuntut untuk merdeka. Sebab, dengan merdeka akan ada penghargaan terhadap martabat mereka sebagai manusia. Nilai kemanusiaannya dijunjung tinggi. Dan tidak tenggelam dalam superioritas budaya lain. Singkatnya, dengan merdeka mereka menemukan ruang politik-publik yang nyaman, tanpa ada diskriminasi ras.

Jika bualan busuk rasialisme dan aksi murahan diskriminasi terus dipentaskan di atas panggung politik bangsa maka bukan tidak mungkin persatuan bangsa akan terancam. Disintegrasi menjadi fakta terakhir yang akan dialami bangsa Indonesia. Perdamain dan keadilan akan terlepar jauh dari ruang publik. Rakyat akan terus dihantui oleh berbagai perselisihan, ancaman, dan depresi. Tentu kita semua, rakyat Indonesia mengharapkan perdamaian. Dan syarat terwujudnya perdamain itu adalah persatuan tetap hidup dan terawat. Bagaimana merawat persatuan itu?

Merawat Kebhinekaan

Persoalan yang menyentuh hakikat dan esensi psikologis kemanusiaan manusia tidak dapat diatasi dengan pendekatan militeristik. Tentara dan Polri yang dikerahkan ke Papua dan bahkan akan berkantor di sana selama beberapa minggu, pasca aksi anarkis, tentu bukan cara yang tepat. Cara yang demikian akan tambah menggores luka dan memahat kebencian terhadap negara. Cara itu tidak menyentuh nubari dan tidak menggugah hati dan perasaan. Bagi Pastor Paulus Christian Siswantoko, sekretaris Dewan KWI tentang Awam, “Papuans already have many emotional scars from security forces, (the government) should take care that its response to the current situation doesn’t open more wounds.” Baginya “security approach should be the government’s last resort, especially given past clashes between the Indonesia Military (TNI) and National Police and civilians in the region” (The Jakarta Post, 1 Sept. 2019). Karena itu negara mesti beralih dari cara militeristik ke cara persuasif-humanis, yakni cara yang mengedepankan dialog.

Sistem dialog yang ditawarkan di sini adalah overlapping consensus (konsensus lintas batas) ala Rawls. Bagi Rawls pluralisme merupakan fakta niscaya. Dan pluralisme hanya dapat dijinakkan dengan sebuah konsensus, yang disebut overlapping consensus atau konsensus lintas batas. “Overlapping consensus adalah sebuah titik simpul dari keyakinan-keyakinan berbeda serta diterima secara demokratis” (Materi Kuliah Filsafat pada STFK Ledalero). Agar argumentasi atau keyakinan-keyakinan berbeda diterima secara demokratis, maka diperlukan ruang publik atau ruang bagi terjalinnya dialog lintas batas. Dalam ruang dialog mesti dihadirkan berbagai tokoh dari berbagai wilayah, suku, agama atau ras yang berbeda. Jadi, bukan hanya tokoh yang menjadi korban rasis atau satu kelompok budaya saja yang dihadirkan. Tetapi tokoh-tokoh dari semua wilayah, agama, budaya, ras, atau organisasi, baik yang terlibat dalam persoalan (rasis) maupun yang tidak.

Konsensus dari dialog lintas batas itu kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penerapan hukum ke depan. Konsensus itu bisa dijadikan semacam konstitusi, sehingga jika ada yang melakukan ujaran rasialisme, atau yang melanggar apa yang disepakati, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dengan konsensus yang dihasilkan dalam dialog lintas batas itu. Sekali lagi, adalah sia-sia jika dialog hanya dilakukan satu arah, antara korban dengan pemerintah/negara, atau antara satu kelompok budaya, ras atau agama dengan pemerintah. Persatuan akan terjaga jika dialog lintas batas dibangun terus. Negara seyogiyanya memfalitasi ruang dialog itu untuk menghasilkan konsensus yang demokrastis, yang dihasilkan oleh semua pihak tanpa kecuali. Konsesus yang demikan niscaya dipatuhi oleh semua pihak. Mari jaga persatuan dengan membangun dialog lintas batas, atau dalam bahasa Rawls, overlapping consensus.

Tinggal di SMP Seminari Petrus van Diepen, Aimas-Sorong-Papua Barat

Artikel ini telah dibaca 151 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya