Opini

Senin, 9 September 2019 - 14:36 WIB

6 hari yang lalu

logo

Membangun Manggarai Barat dari Desa

Muhammad Achyar, S.H

Pengantar

Ide besar Membangun Indonesia dari Desa merupakan mandat point ketiga dari Nawacita. Dimana makna substansi dari kebijakan strategis (NAWACITA) tersebut yaitu: dua hal, pertama, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan, kedua, Membangun Indonesia dari Desa dalam rangka meretas persoalan ketimpangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi, untuk memperkuat negara kesatuan.

Baik UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah maupun UU No.6/2014 tentang Desa, memiliki konsep yang sama yaitu terciptanya desentralisasi pembangunan dan memperkuat inisiatif dan prakarsa masyarakat daerah dan desa untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi, dan tingkat persoalan yang dihadapi oleh daerah dan desa tersebut.

Oleh sebab itu menjadi sangat ironi, kalau ada pemerintah daerah, justru mempraktikan kebijakan sentralisasi baru (neo-sentralisasi) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Artinya bahwa melalui UU No.23/2014 dan UU No.6/2014 tersebut, pemerintah pusat memberikan ruang dan kewenangan kepada pemerintah daerah agar merumuskan dan melaksanakan pembangunan daerah yang dimulai dari pinggiran, pedalaman dan desa. Bukan kebijakan pembangunan yang terpusat dan atau berpusat di wilayah perkotaan (neo-sentralistik).

Membangun daerah dari pinggiran, pedalaman (desa), bukan saja terkait kewilayahan atau geografis daerah, tetapi juga soal manusia yang terpinggirkan dan termarginalkan secara ekonomi, dan terpinggirkan dari aspek layanan publik yang baik.

Posisi desa yang demikian tersebut, sebagai dampak dari kebijakan pembangunan yang selama ini hanya menitik-beratkan pada kawasan perkotaan, yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan. Oleh sebab itu penulis sangat mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi yang setiap tahun meningkatkan dana transfer ke desa melalui skema Dana Desa (DD).

Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari Desa (pinggiran) sangatlah tepat. Desa harus menjadi titik perhatian utama pemerintah Daerah. Tidak hanya membangun jalan, pemerintah daerah harus memastikan terjadi proses peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui fasilitasi dan akomodasi program dan kegiatan yang mendorong tumbuhnya ekonomi sektor rill, baik itu bidang pertanian, peternakan, pariwisata, home industri, UMKM, dan lain sebagainya berdasarkan potensi dan tipelogi desa.

Selain itu pemerintah daerah, dalam mendesentralisasikan pembangunan ke desa-desa, maka penyediaan infrastruktur layanan publik, seperti, Puskesmas, Sekolah, Pasar, Pembangkit Listrik, Saluran Irigisasi, Instalasi Air Bersih, dan infrastruktur lainnya, adalah suatu keharusan, sehingga masyarakat Desa mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses penerangan listrik, akses air besih, akses pasar, yang baik, cepat dan berkualitas.

Konteks Membangun Manggarai Barat (dari) Desa

Kabupaten Mangarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longos. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km².

Jika belajar dari dasar filosfis ide pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat (sejak tahun 1950-an hingga tahun 1963), yang pertama kali didiskusikan oleh Bapak Lambertus Kape, (Tokoh Manggarai asal Kempo Kecamatan Sano Nggoang yang pernah duduk sebagai anggota Konstituante di Jakarta), yaitu meretas berbagai ketimpangan pembangunan yang terjadi di Manggarai (saat itu) dan memperluas akses layanan publik, khususnya untuk wilayah Manggarai di bagian barat. Dan hal itu dijawab oleh pemerintah pusat pada tahun 1982 Manggarai Barat diberikan status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-1355 tanggal 11 November 1982.

Masih menggunakan narasi yang sama yaitu meningkatkan pelayanan publik, dan meretas persoalan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar desa, maka pada tanggal 27 Januari 2003 aspirasi dan keinginan masyarakat (Desa) di wilayah Barat Manggarai diproses oleh DPR melalui sidang paripurna, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat.

Penulis ingin mengingatkan kembali bahwa pemekaran wilayah Manggarai Barat merupakan aspirasi masyarakat (desa) untuk mendapatkan keadilan dan pemeretaan pembangunan (desentralisasi), bukan pemusatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (neo-sentralisasi). Lalu pertanyaanya adalah, apakah sejak ditetapkan sebagai daerah otonom, desa menikmati kebijakan desentralisasi pembangunan tersebut?.
Secara historis dan eksisting (pendekatan empiris), penulis menilai bahwa Kabupaten Manggarai Barat mengalami perubahan secara bertahap. Setelah melawati tiga rezim kepemimpinan Pertama, pasangan Drs. Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Ch Dula, kedua, Pasangan Agustinus Ch. Dula dan Drs. Maximus Gasa, dan ketiga, Pasangan Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D, Manggarai Barat mengalami proses pembangunan yang secara perlahan merubah wajah Manggarai Barat, dari yang sebelumnya masuk katergori daerah termarginalkan di wilayah barat manggarai (sebelum pemekaran), setelah menjadi daerah otonomi menjadi kabupaten yang memiliki potensi untuk menjadi daerah maju, baik dalam skala provinsi NTT maupun skala nasional.

Namun demikian berdasarkan pengalaman empiris dan data lapangan, Manggarai Barat hari ini sedang mengalami involusi dan neo-sentralisasi pembangunan, karena pembangunan cenderung berpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Kecamatan Labuan Bajo.
Secara administratif, Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 Kecamatan yakni kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndoso, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar, dan jumlah desanya 164 Desa dan 5 kelurahan. Namun yang seringkali dikenal dan populer yaitu Kec. Labuan Bajo. Harus diakui bahwa Kecamatan Labuan Bajo memiliki potensi wisata dan sekaligus sebagai daerah ibukota Manggarai Barat. Namun demikian di 11 kecamatan lain, hemat penulis juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan jika konsep pembangunannya adalah Membangun Manggarai Barat dari Desa (desentralisasi).

Ide mendesentralisasi pembangunan Manggarai Barat suatu keharusan, karena selain mandat konstitusi, juga harapan masyarakat desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini di dukung oleh potensi desa-desa di Manggarai Barat yang begitu besar, seperti potensi Sumber daya Manusia, pertanian, peternakan, wisata alam, wisata kebudayaan, UMKM, kelautan, perikanan, dan lain sebagainya.

Dilihat dari potensi anggaran, total Dana Desa (sumber APBN) di Manggarai Barat tahun anggaran 2018 ini sekitar Rp 127 miliar sedangkan Alokasi Dana Desa (sumber APBD) sekitar Rp 50 miliar lebih. Besaran dana yang diterima oleh setiap desa berkisar diangka rata-rata Rp 800 juta untuk DD dan Rp 350 juta untuk ADD, yang jika diakumulasi mencapai Rp. 1.350.000.000 setiap tahun untuk setiap desa, yang kalau dikalikan dengan jumlah desa (164 desa), maka potensi anggaran ke desa mencapai Rp. 221.400.000.000.
Berdasarkan dokumen APBD Manggarai Barat tahun 2019, besarnya pendapatan yaitu 1.081.752.553.478,00 (sebelum perubahan) dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.084.333.589.402,49 (setelah perubahan) mengalami kenaikan 0,24%. Dari total APBD tersebut. Pendapatan Asli Daerah Rp. 210.435.521.300,00, sedangkan dana perimbangan (dana yang bersumber dari APBN), yiatu Rp. 782.813.462.100,00.

Jika dilihat dari postur APBD dengan dua instrumen, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, maka bisa dikatakan bahwa APBD Kab. Manggarai Barat didominasi oleh dana transfer (APBN). Pada sisi lain penggunaan APBD untuk sektor Belanja, masih didominasi Belanja Tidak Langsung untuk kode belanja Pegawai, yaitu Rp. 545.820.298.360,50.

Jika potensi dana yang dialokasikan ke Desa (APBDes) tersebut, disinkronisasi dan dikapitalisasi dengan APBD, maka menurut penulis, Manggarai Barat menjadi Daerah yang memiliki tingkat keberhasil pembangunan desa yang terbaik untuk seluruh wilayah NTT. Dengan kata lain, prinsip sinkronisasi dan kapitalisasi anggaran tersebut, teraktualisasi dalam setiap rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana tematik program OPD tersinkron dengan potensi dan tipelogi desa yang juga menjadi basis tematik program strategis desa-desa diseluruh kabupaten Manggarai Barat. Hal inilah yang menjadi koreksi solutif penulis untuk membangun Manggarai Barat 5 hingga 20 tahun ke depan.

Konteks Desa Membangun Mabar

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta seluruh regulasi turunannya, harus ditempatkan sebagai literasi bagi semua pihak, tak terkecuali pemerintah daerah, agar secara konsisten dan berkelanjutan menciptakan program dan kebijakan yang pro terhadap Desa (pro poor dan pro growth), sebagai peta jalan, Desa Membangun Daerah (DMD) dan Desa Membangun Indonesia (DMI), dengan dua perspektif utama, yaitu pro poor dan pro growth. Tugas Pemerintah Daerah adalah meretas persoalan keterbelakangan dan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur layanan publik yang baik, murah dan berkaulitas.

Bila kita merujuk pada keberhasilan penerapan developmental state dikawasan Asia Timur dan juga India, khususnya China, Jepang dan Korea Selatan, bila kita kontekskan dalam Desa membangun, mengutip Johnson’s Formulation (Pei-Shan Lee, 2002), maka developmental state Desa membangun harus mencakup beberapa karakteristik.

Pertama, pemerintah kabupaten Manggarai Barat dengan mengacu pada UU No.6/2014 dan UU No. 23/2014 memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan produksi ditingkat Desa yang melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Tujuanya adalah agar pemerataan pembangunan dapat dimulai dari level Desa, apalagi dalam konteks Manggarai Barat merupakan daerah agraris, yang juga memiliki potensi disektor maritim, dimana selama ini kedua potensi tersebut, belum dikelola dengan baik dan maksimal untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan antar desa. Oleh sebab itu pemerintah Daerah Manggarai Barat tidak saja membuat program-program pro poor, akan tetapi menjadikan Desa sebagai basis pembangunan Manggarai Barat dengan menggerakan sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata. Dan sebaliknya dari konsumsi dan distribusi sebagai tujuan fundamental dari kegiatan ber-negara-pemerintah kabupaten Manggarai Barat.

Kedua, Pemerintah Manggarai Barat, penting merekrut dan mendistribusikan aparat birokrasi yang bertalenta tinggi dan memiliki kapasitas yang baik untuk menggerakan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan (pro poor dan pro growth) di desa. Pendekatan merit sistem menjadi rujukan untuk menghadirkan aparatur yang kompeten di bidangnya masing-masing. Pada sisilain, memperkuat dan merekrut pendamping desa yang memiliki kapasitas di bidang sosial entrepreneur, dan ekonomi entrepreneur.

Ketiga, pemerintah daerah Manggarai Barat dapat mengkonsentrasikan talenta birokrasi, ke dalam lembaga sentral khusus seperti OPD (Organisiasi Perangkat Daerah) yang memiliki tupoksi langsung terhadap membangun Desa yang bertanggung jawab atas tugas transformasi industri perDesaan yang berbasis pada optimalisasi potensi Desa (SDM dan SDA). Hal ini sekaligus menjadi otokritik terhadap banyaknya program-program yang bersifat spasial dan sektoral yang dilakukan pemerintah daerah saat ini.

Keempat, melembagakan hubungan antar-birokrasi Desa dengan elit bisnis lokal (secara langsung) dalam rangka pertukaran informasi dan mendorong kerjasama dalam keputusan-keputusan penting berdasarkan pembuatan kebijakan yang efektif, dan sesuai kemampuan pemerintah Desa. Dimana pemerintah daerah mengambil peran sebagai mediator, sekaligus protector apabila dalam hubungan kerjasama tersebut merugikan pihak Desa. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan desa dan masyarakat desa dari praktik rente, tengkulak, ijon, dan berbagai jenis ekploitasi ekonomi lainya.

Kelima, Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat melindungi jaringan pengambil kebijakan dari tekanan kepentingan dan tuntutan lainnya, dari supra Desa dalam bentuk regulasi (perda). Dimana perlindungan tersebut bertujuan agar Desa memiliki bargaining position yang kuat dalam membangun dan melakukan kerjasama dengan pihak lain supra Desa.

Keenam, Mengimplementasikan kebijakan pembangunan Desa dengan kombinasi jaringan kerja pemerintah dan pemerintah daerah dengan dunia industrial dan kontrol publik atas sumber daya-sumber daya, seperti keuangan.

Penulis adalah Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik

Artikel ini telah dibaca 952 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya