Opini

Kamis, 14 Maret 2019 - 14:06 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Menelisik Kiprah Politik Kaum Muda Di Media Sosial

Oleh: Hardy Sungkang

Karena itu, secara tegas, saya ingin katakan, stop mengumbar janji dan menyampaikan keakuan diri di media sosial. Jadikanlah media sosila sebagai ruang edukatif dan konstruktif

Hardy Sungkang

Kaum muda adalah agen demokrasi. Kaum muda kerap disebut sebagai generasi milenial (Echo Boomers). Generasi milenial sebetulnya ditandai dengan sebuah generasi yang sangat melekat dengan perkembangan teknologi terutama internet.

Istilah milenial secara leksikal menggambarkan generasi yang lahir pada era 1980-2000. Tentunya arti ini merujuk pada suatu pembaruan era, di mana kaum yang berperan di dalamnya sangat menjunjung tinggi perkembangan inovasi tekhnologi dan revolusi mental, serta menunjukan sikap partisipatif dalam segala bidang. Era milenial ini sangat melekat dengan kaum muda yang terlibat aktif dalam segala lini kehidupan, baik sosial politik, ekonomi dan tekhnologi.

Keterlibatan kaum muda dalam aspek kehidupan sosial sebetulnya membawa suatu perubahan yang positif. Tentunya, perubahan tersebut tidak terlepas dari konsep Aristoteles tentang manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Dalam ruang publik, kaum muda seringkali menjadi figur yang dijadikan corong banyak pihak dalam menyampaikan pendapat atau pun mencari solusi praktis dalam membenah sebuah persoalan. Kenyataan riil ini tidak bisa dielakan lagi, lantas dalam panggung politik kita di Indonesia, kehadiran tokoh muda dalam setiap kiprah politik selalu menjadi hal yang ultim. Kehadiran kaum muda yang disebut sebagai generasi milenial tersebut dalam kancah politik sangat mempengaruhi sebuah perubahan.

Loading...

Lantas, kondisi tersebut masih belum dirasakan oleh semua kaum milenial. Ketidaktahuan akan diri sebagai pribadi yang lahir pada zaman post modern tentu tidak terlepas dari esensi kaum milenial tersendiri. Banyak pribadi yang termasuk dalam kategori milenial, tetapi tentunya masih ada juga yang belum menempatkan dirinya di atas ruang keistimewaan ini. Ruang bagi kaum milenial adalah ruang kebebasan dan ruang inovatif. Kenyataan ini sebetulnya sebuah kegagalan diri yang sama sekali fakum di tengah pluralisme politik dan ekonomi sosial.

Sejarah permulaan atas peradaban bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang fundamen bagi generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia politik. Kenyataan sosial yang terjadi juga menjadi sebuah paradoks terkait penyimpangan ideologi dan persepsi. Persepsi dan ideologi tersebut muncul dari setiap pribadi yang terus menerus mengendap di tengah perubahan bangsa. Penyimpangan persepsi yang seyogyanya dapat dibenahi dengan dalil-dalil legitimasi politik, terkadang menjadi biang untuk membongkar kemapanan politik pada masa ini. Hal ini secara partisipatifnya tidak mengurangi keutamaan kaum muda dalam panggung politik.

Dalam ruang politik yang terus menerus dijadikan sebagai ruang publik, lahir buah-buah legitimasi struktural. Legitimasi ini bertujuan untuk menata keindahan serta kemapanan demokrasi pada skala milenial. Argumentasi ini lahir dari sebuah penelitian tentang meningkatnya partisipasi kaum milenial dalam panggung politik, serta keterlibatan mereka dalam memperjuangkan sistem politik yang ada. Tidak hanya itu, legitimasi politik struktural kaum milenial juga lahir atas dasar kecemasan sosial, yang mana masih ditemukan ketidakterlibatan kaum muda dalam pesta demokrasi. Kecemasan ini lahir dari sebuah peralihan ketiadaan riil atas tujuan politik kaum muda. Kaum muda seringkali mengesampingkan tujuan politiknya ketika berlaga dalam perhelatan politik baik Pileg maupun Pilpres.

Keterlibatan Kaum Muda; Sebuah Kecemasan

Tercatat, bahwa lembaga Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya KPU) menyimpulkan sebuah data hasil riset dan analisis terkait partisipasi aktif kaum muda dalam pesta pemilihan umum 2019, baik presiden maupun legislatif. KPU mencatat jumlah pemilih milenial mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih di Indonesia. Data ini menandai bahwa hampir 35-40 persen keterlibatan kaum mudah dalam kancah politik sangat mempengaruhi hasil pemilu. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa partisipasi kaum muda dapat mempengaruhi siapa pemimpin pada masa yang akan datang. (lih.https://nasional.kompas.com)

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU terkait partisipasi kaum muda dalam pemilu 2019 bisa digambarkan, bahwa kaum milenial dalam partisipasi politik sangat substansial. Kondisi ini nampak dari sebuah riset terkait kuantitas pemilih milenial yang sangat signifikan. Kaum milenial yang terlibat langsung dalam perhelatan politik sangat jarang ditemukan sikap pembangkangannya. Tentu juga hal ini dialirkan kepada naluri setiap orang untuk saling mengedukasi serta mencari solusi untuk sebuah peradaban yang baik. Dinamika persepsi tentu bukan menjadi sebuah disorientasi bagi kaum muda untuk mendulang kemapanan citra politik dalam tatanan demokrasi. Meski demikian, bahwa sikap apatis kaum milenial juga dalam menentukan pilihan politiknya sangat dirasakan, tetapi bukan menjadi sebuah kegagalan pandangan tentang keaktifan kaum muda dalam panggung politik.

Dalam menitik karir partisipasi kaum muda tersebut, secara kasat mata kita tidak bisa katakan pemilu 2019 akan berjalan dengan aman dan damai. Mengapa demikian? Nyatanya, kaum muda seringkali menjadi sasaran para politisi untuk mencari dukungan politik. Opini dan persepsi para politisi sudah mulai menggiring secara substansial dan akariah untuk meyakinkan kaum milenial menjadi pelopor kemenangan. Tentunya, opini dan ideologi seringkali menjadi lumpuh di tengah perhelatan politik yang kian mengendus kemapanan demokrasi. Ideologi partisipatif yang siap mengubah tatanan demokrasi akhirnya terkungkung di tengah kekuasaan opini para politisi yang mendahului. Secara tidak sadar, bahwa ketidakpastian akan tujuan politik dari sebagian elit politik menjadi skeptis bagi kaum milenial. Distingsi antara persepsi elit politik dengan pelaku politik menjadi sebuah kefanaan demokrasi. Artinya, perbedaan pemahaman dapat melahirkan sebuah disorientasi pandangan politik.

Menelisik konteks politik sekarang ini, kaum milenial seringkali menjadikan media sosial sebagai panggung kampanye sekaligus ruang pesona untuk menggalang massa. Entahlah, kenyataan ini tidak bisa dielakan karena kaum muda merasa bahwa media sosial merupakan ruang yang bebas bagi siapa saja untuk nimbrung di dalamnya. Kehadiran politisi milenial di media sosial merupakan sebuah tujuan akan makna dan entitas diri sebagai generasi echo boomers. Sejatinya, terkadang sebagian orang menganggap kehadiran elit politik yang mewakili kaum milenial di media sosial sebagai sebuah kebaperan diri yang labil. Tentu hal tersebut bukan menjadi janggal dan sama sekali bukan termasuk dalam kategori phubing. Secara esensial, ketika merujuk pada dasar dan akar lahirnya kaum milenial ini, maka media sosial bukanlah sebuah wadah yang biasa. Media sosial yang seringkali dijadikan sebagai ruang politik bagi kaum milenial semata-mata menjadi alat pemenuhan dan penggalangan simpatisan yang tepat.

Berdasarkan entitas tersebut, terkadang media sosial yang sekarang ini kita rasakan sudah menjadi ajang kehancuran moral sosial. Kehancuran moral lahir dari sebuah persepsi atau pendapat yang secara sadar dan tidak selalu mengejar sisi kelemahan lawan. Hal itu pun ditandai dengan lahirnya cacian para simpatisan yang cukup dan sangat kurang ajar. Kondisi ini, secara keras saya katakan sebagai sebuah kegagalan moral.

Berangkat dari kondisi tersebut, media sosial bukan lagi sebagai ruang diskusi yang bersifat edukatif serta paliatif, tetapi malah sebagai ruang anarkis verbal.

Pantauan penulis, setiap perhelatan politis di media sosial terkadang sebagai ruang pelampiasan opini miris dan kejengkelan individu. Media sosial bukan lagi dijadikan ruang diskusi yang bersifat konstruktif, malah sebaliknya dijadikan sebagai ruang majalnya rasionalitas karena kedangkalan moral sebagian orang. Pergulatan politik kaum muda yang selama ini menjadikan media sosial sebagai wadah untuk tebar pesona secara politis terkadang ricuh dan miris. Kondisi tersebut sebetulnya kalau kita lihat dengan jeli, maka akan ada sebuah usaha yang ingin dicapai, yakni sikap pesonalisasi diri yang baper. Memang hampir semua orang tidak ingin menjadikan media sosila sebagai wadah ekspresi pendulangan massa secara politis. Namun, tentu tidak bisa diperdebatkan, bahwa telah terjadi suatu kesimpulan parsial di mana medai sosia dijadikan sebagai panggung politik bagi elit politik muda untuk meraup massa.

Sehingga demikian, kehadiran para pelaku politik di panggung media sosial bisa juga menjadi destruksif. Dalam hal ini, pelaku politik seringkali mengumbar janji dan meninahbobokan massa dengan perjanjian opini politik yang masif.

Karena itu, secara tegas, saya ingin katakan, stop mengumbar janji dan menyampaikan keakuan diri di media sosial. Jadikanlah media sosila sebagai ruang edukatif dan konstruktif. Salam perubahan.

Artikel ini telah dibaca 17 kali

Baca Lainnya