Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada (Dokumentasi FE)

Bukan Pilar Batas Tapi Fasilitasnya

Oleh: Kanis Lina Bana

Kesepakatan yang dihasilkan di Aimere, 20 Januari 1973 itu tidak tendensius dan deprekatif. Tidak ‘bernuansa’  menjungkir balik fakta-fakta sejarah. Sangat murni, utuh. Semata-mata lahir dari kedalaman dan kesadaran bersama. Sebab apa yang mereka hasilkan itu  selaras niat baik untuk kebaikkan bersama. Karena itu apapun formulasi kesepakatannya  selalu merujuk, menghargai dan menjungjung tinggi peradaban yang telah diletakkan para leluhur.

Namun sepanjang jejak yang saya ikuti,  kosensus yang dihasilkan di Aimere dan SK Gubernur NTT  No. 22 Tahun 1973 tidak berjalan semestinya. Tidak  konsekuen dan taat asas. Ada-ada saja skenario yang dilakonkan. Apakah ada yang tidak beres saat duduk bersama membahas hal itu. Apakah ada kekeliruan dalam formulasi pikiran-pikiran yang telah disepakati? Atau ada soal lain, terutama adanya pelaku yang bermental pedang bermata dua?

Kalau sebatas kekeliruan formulasinya, saya kira tidak berlasan. Sebab sepengetahuan saya enam butir kesepakatan  itu sudah menjawabi segala hal yang berkaitan dengan tapal batas wilayahnya.  Substansinya  jelas. Yang patut dicurigai adalah aktor intelektual yang bermental pedang bermata dua. Manusia jenis ini termasuk makhluk langkah. Mereka akan bermain untuk kepentingan yang sifatnya isntan. Mengabaikan semua kebajikan bersama.

Patut diduga karena ulah mereka itu persoalan tapal batas wilayah Ngada dengan Manggarai Raya selalu muncul lagi. Ibarat pergantian musim. Silih berganti dan berulang. Saya catat di sini, Tahun 2003/2004 menjelang pesta pemilu. Tahun 2005/2006, 2006/2007 ketika proses pemekaran dan pembentukan Kabupaten Manggarai Timur. Tahun  2008/2009 menjelang pemilu, Tahun 2011/ 2012 ketika tim independen  bentukkan Gubernur Lebu Raya melakukan penelusuran dan investigasi. Selain itu,  di sela tahun-tahun  berikutnya ada pula konflik.  

Semua ribut gaduh pada tahun-tahun yang disebutkan tadi  selalu  dibahas secara mendalam hingga ke hierarki pemerintah yang lebih tinggi. Bedanya bila ribut bertalian erat dengan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah, maka  keributan tersebut  ‘dijinakkan’ pemerintah melalui   sejuta litani  janji-janji manis serba palsu.

“Kami catat!” Daerah perbatasan adalah prioritas kami. Nanti kami perhatikan. Kami akan bangun sesegera mungkin,” begitulah kira-kira kata-kata magis dari pemerintah. Hasilnya?..ya sudahlah.. Tidak enak badan untuk dibicarakan.

Sedangkan kasus yang bernuansa  politik akan ‘menguap’ dengan sendirinya  ketika klarifikasi data dipertemukan baik di level propinsi maupun tingkat pusat. Penyelesaian selalu sama kembali kepada peta historis 1916 dan 1918 serta SK Gubernur, tanggal 20 januari 1973. Mau apalagi. Semuanya terang benderang. Yang masih terselubung hanya niat hati dan kemauan politiknya.

Terkait data, misalnya selalu kontradiktif. Di satu sisi ada data yang valid,  kredibel dan outentik. Di sisi lain ada  data yang patut ‘dicurigai’, diduga  sarat rekayasa. Aneh memang. Padahal lokus yang sama, kesepakatan dibahas  dan dihasilkan secara bersama-sama dua pemerintah daerah. Tetapi ketika diperlihatkan data-data yang diarsipkan, ko..malah berbeda. Mungkin ini datanya zaman now. Kalau leluhur atau para pendahulu kita datanya selalu sama.

Itu sebabnya  saat  Manggarai dinakodai , Drs. Christian Rotok  ia sempat naik pitam. Marah besar ketika mendapat informasi bahwa tim independen bentukan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menyimpulkan bahwa  SK No; 22 Tahun 1973 cacat hukum. Menurut Bupati Rotok kesimpulan  tim iendependen tersebut tidak mendasar. Bahkan Bupati Rotok menilai  yang cacat bukan keputusan gubernur, tetapi  oknum yang membaca SK tersebut  menderita  cacat mata.

“Apanya yang cacat? SK Gubernur No 22 Tahun 1973 sangat jelas dan tegas bahwa batas wilayah Manggarai dengan Ngada tetap atau tidak berubah, tetapi tetap  sesuai peta 1916 dan 1918. Saya khwatir yang cacat bukan SK-nya, tetapi orang yang membaca SK menderita cacat mata,” tegas Bupati Rotok dalam pertemuan bersama utusan Manggarai Raya di Ruteng, Senin (12/3/2012) lalu.

Memang beralasan jika Bupati Rotok berang. Sebab isi keputusan-keputusan Gubernur  NTT terdahulu selalu sama. Yakni  batas wilayah Manggarai dengan Ngada tidak berubah atau tetap sesuai peta topografis Tahun 1916 dan 1918. Demikian pun Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya,  pada Agustus Tahun 2011 lalu  menetapkan hal yang sama.

Pada latar itulah Bupati Rotok menduga, kesimpulan tim independen  yang menglaim SK 22 Tahun 1973 itu catat hukum berdasarkan asumsi  lokasi konflik. Sebab lokus konflik adalah Buntal di mana  warga Desa Sambi Nasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada membangun 13 unit rumah dan satu unit balai desa di  Buntal, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai. Sementara   pilar  batas wilayah Manggarai dengan Ngada di wilayah utara adalah Labuan Kelambu/Nanga Waru. Lokus konflik dan pilar batas wilayah adalah dua fakta yang berbeda. Bukan karena lokus persoalan menjadi alasan untuk menduga bahwa pilar batas di situ.

Pada titik ini, pinta Bupati, semua pihak harus arif dan bijaksana dalam terang fakta sejarah yangtelah diletakkan para pendahulu. Hanya pada kesepakatan bersama yang telah diletakkan  para leluhur kitalah rujukan utama untuk menemukan solusinya. Leluhur dan rakyat Manggarai Raya tidak sepaham kalau mengutak-atik kesepakatan yang telah dibuat leluhur.

Jika berkaitan dengan tanah yang ditempat warga,  Bupati Rotok saat itu menegaskan,  warga Ngada boleh menggarap dan memiliki tanah di wilayah Manggarai Timur. Demikian sebaliknya. Tetapi kepemilikan tanah tidak menjadi alasan pindah tapal batas wilayah. Pilar tapal batas yang telah ditetapkan para pendahulu  itu harus dijunjung tinggi. Sebab pilar dan keputusan-keputusan terdahulu yang dikeluarkan itu jauh sebelum kita ada.

“Tidak masalah jika ada warga perbatasan asal Ngada memiliki tanah di Manggarai Timur. Toh kita ini bersaudara. Yang harus kita hormati adalah batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan para pendahulu kita,” ajak  Bupati Rotok kala itu.

Dan kita? Marilah kita belajar kesahajaan  dari  para pendahulu yang mereka ciptakan. Kita menghirup  ‘sumur-sumur kebajikan’ dari  para leluhur  yang telah mereka letakkan. Kita yakin leluhur tidak akan merestui  segala upaya  sengaja yang mau mengutak-atik fakta sejarah. Yang seharus dan semestinya kita lakukan  bukan ribut-ribut soal pilar batas wilayahnya. Yang wajib  kita lakukan di wilayah perbatasan adalah membereskan fasilitas yang belum beres. Yang sudah beres kita bikin lebih beres lagi.  Dengan cara itu, saya kira  soal selesai.

Saya jadi ingat dialog pendek seseorang warga Elar Selatan. Dialog tersebut berlangsung di rumah makan Aimere. “Anda berasal dari Mana”? Saya dari Manggarai Timur,” jawabnya. Lalu sekarang  Anda mau ke mana?” “Saya mau ke Manggarai Timur!” tegasnya. “Ko..harus lewat Bajawa?” lawan bicara  coba menggugatnya. Ia pun diam sejenak sambil menatap nanar.

 “Anda tidak perlu bingung!” ketusnya.  Tambahnya lagi, “kesimpulan sudah jelas”. Jalan dari kampung saya Elar Selatan menuju Borong rusak parah. Kalau pun saya paksa diri menggunakan jasa ojek biayanya jauh lebih mahal ketimbang saya gunakan kendaraan lewat Bajawa. Saya tentu pilih yang lebih murah, “ tukasnya polos.

Ya…begitulah kira-kira kita menyelami persoalan tapal batas Ngada dengan Manggarai Raya. Kita sampai pada kesadaran bahwa tapal batas hanya jadi medium keributan, bukan akar persoalan. Sebab tapal batas sudah final. Tapal batas tidak akan pindah lagi sampai kapan pun. Itu sudah harga mati.  Kita harapkan  di masa pemerintahan ini tidak ada dusta lagi.  Bisa lebih menukik pada akar soalnya. Semoga…!!!. (habis)

17 – 05 – 2019

*)Penulis Adalah Mantan Jurnalis di NTT dan Penulis Buku

Loading...

Bijaksanalah dalam berkomentar. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Baca Kebijakan berkomentar disini