Opini

Selasa, 3 September 2019 - 20:04 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Ilustrasi Dana Desa (malukunews)

Ilustrasi Dana Desa (malukunews)

MusDes Dan Ruang Partisipasi Masyarakat

Oleh: Bertolomeus Risen Pondang

Pentingnya Musyawarah Pembangunan dan Tata Kelola Dana Desa

Kelahiran UU no 6 tahun 2014 berupaya menyempurnakan sistem perencanaan desa partisipatif sebelumnya. Berbeda dengan sistem perencanaan dibawah rezim UU No 32 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya. (Umar Nain, 2017; 92 ).

Sekarang merupakan momentum musyawarah pembangunan seluruh desa diindonesia yakni, dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Oktober, sesuai dengan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP no 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Siklus perencanaan desa dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya. sebagaimana telah dijelaskan, siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM desa dan RKP desa.

Kegiatan pembuatan RPJM desa tersebut harus selesai sebelum bulan oktober. Kemudian dari bulan oktober hingga desember adalah saatnya bagi pemerintah desa mengembangkan kedua dokumen kebijakan tersebut menjadi dokumen APB desa.

Momentum musyawarah sangatlah penting bagi pembangunan desa, tidak terkecuali perlu diperhatikan oleh kepala desa dan segenap lapisan masyarakat desa bahwa, desa yang maju tidak terlepas dari perencanaan yang baik (Very Good Planing). Karena pembangunan tidak terlepas dari itu. Diingatkan setiap desa di Indonesia harus melakukan perencanaan (Musyawarah Pembangunan) demi mencapai pembangunan desa yang maju dan tentunya demokratis . Faktanya sebagian desa-desa sekarang, kurang memanfaatkan momentum musyawarah pembangunan desa dengan sebaik-baiknya. Padahal momen tersebut guna membahas sesuatu yang strategis di desa; misalnya, pembuaatan dan pembahasan RPJM Desa dan RKP Desa yang nantinya menjadi Perdes dan APBDes. Forum ini juga sangat penting guna membahas prioritas pembangunan untuk masa kerja satu tahun dan enam tahun kedepan.contohnya pembangunan infrastruktur dan pembinaan , pemberdayaan dan lain-lain.

Kebanyakan di desa-desa sekarang malah sebaliknya, momentum musyawarah pembangunan justru tidak dilakukan secara demokratis, dalam sistem pengambilan keputusan yang menjadi prioritas pembangunan didesa. Kadang kepala desa memanfaatkan forum yang krusial tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan mendengarkan aspirasi masyarakat. Bahkan mengundang peserta musyawarah secara pilikasi. Kadang juga yang mendapat surat undangan ialah hanya keluarga dan masyarakat politik yang bersekubuh saat Pilkades sebelumnya. Artinya kepala desa tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, sebab dalam perencanaannya saja kepala desa sudah menutup telinga dari rakyat dan membatasi pikiran masyarakat dan peserta musyawarah, apalagi saat pelaksanaan pembangunan. Seharusnya musyawarah itu merupakan ruang kebebasan berpikir bukan ruang membatas-batasi pikiran.

Apa bila kepala desa tidak melaksanakan musyawara ataupun tidak demokratis mengabil keputusan dalam musyawarah, Masyarakat berhak tagih lagi mandatnya, atau melakukan audensi atau-kah mendisklamer RPJM-Desa, sebelum dipaluhkan menjadi Perdes tentang RPJMDesa. Mengingat kades itu sendiri merupakan hasil keputusan politik ( Hasil pemilihan Rakyat ), yang mestinya perencanaan pembangunan itu, diperdebatkan secara sistematis, kritis, terencana dan demokratis didalam musyawara desa. Juga sangat jelas melanggar konstitusi undang-undang desa. Walaupun desa berhak mengurus dirinya sendiri menurut undang-undang, bukan berarti semau-maunya kepala desa atau pemerintah desa atau-pun BPD mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat. Melainkan tetap mengikuti prosedur undang-undang. Mengingat yang memberi kepala desa wewenang ialah konstitusi, bukan dirinya sendiri.

Dijelaskan instruksi konstitusi, dalam pasal 80 UU no. 6 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk musyawarah harus mengikutsertakan masyarakat desa. Kemudian yang perlu dipersiapkan pemerintah desa, dan perilaku yang sebaiknya diperankan masyarakat agar forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai alat untuk menggalang aspirasi benar-benar bermanfaat bagi arah kebijakan pembangunan desa. ( Umar Main 2017: 95)

Lalu dijelaskan lagi dalam uu desa no. 6 tahun 2014 bahwa, pasal 25 Permendagri 114, “musyawarah perencanaan pembangunan desa diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan diselenggarakan oleh kepala desa. Musyawarah diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat yaitu terdiri dari: toko masyarakat, toko pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat ( Umar Main, 2017: 104 ) .

Dengan adanya dasar konstitusi maka, sebenarnya menjadi patokan dan konstruksi hukum bagi pemerintah desa supaya benar-benar menggunakan musyawarah pembangunan ini secara demokratis tanpa melihat lawan politik. Karena forum musyawarah bukan forum primordial atau karena kesamaan pilihan politik, melainkan forum semua masyarakat di Desa. Sebab telah dimandatkan dalam undang-undang Desa bahwa, masyarakat berhak mengawal memantau dan mengambil bagian dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

Transparansi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa

Transparansi dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan sampai plaksanaan merupakan barometer keberhasilan pembangunan didesa. Pemerintah desa wajib menginformasikan tahap pengelohan dana desa sampai plaksanaan. Semua kegiatan, program termasuk visi-misi desa dicantumkan dipapan informasi desa. Sehingga masyarakat desa dapat mengakses dan mengetahui pembangunan yang perlu dilaksanakan.

Bahwa didalam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib memahami asas umum keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa. “ Asas umum keuangan Desa sebagaimana 3 yang diatur di dalam Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa, Bagian Kesatu Keuangan Desa, Paragraf 1 Umum, Pasal 90 sampai dengan pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur di dalam Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun dari 2 (dua) Asas tersebut yang berkaitan dan perlu diketahui oleh Masyarakat adalah Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: (1). Asas transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasIuasnya tentang pengelolaan keuangan desa; (2). Asas akuntabel, yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3). Asas partisipatif, yaitu prinsip yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa; (4). Asas tertib dan disiplin anggaran, yaitu prinsip bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. (sapa.kemendagri.go.id).

Berkaitan Dengan alur regulasi UU diatas maka asas akuntabilitas dan transparansi memiliki korelasi dengan pentingnya musyawarah pembangunanan sebagai wadah atau forum refleksi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya, hingga sampai dimana hasil temuantemuan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, menjadi patokan dan bahan evaluasi. sampai dimana program, kegiatan, plaksanaan pembangunan itu serta apakah sesuai dengan RAP ( rencana anggaran pembangunan ) atau APBDes yang sudah disusun dari kesepakatan bersama masyarakat desa dan unsur lainnya.

Baik buruknya pelaksanaan pembangunan, mari kita duduk dulu untuk evaluasi bersama. karena forum musyawarah ini menjadi forum terpenting yang dilaksanakan setahun sekali, maka disarankan bagi kepala desa dan BPD sebagai pihak penyelenggara harus diperhatikan dengan baik menurut prosedur regulasi yang berlaku. Masyarakat juga perlu mengawal dan melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, memonitoring serta membuat laporan pemantauan, sehingga menjadi bahan evaluasi saat musyawarah berlangsung pada tahun berikutnya. Jadi kepala desa harus mengerti betul-betul konsep dari musyawara, supaya tidak otoriter mengambil keputusan. Kepala desa tidak bole takut untuk dievaluasi oleh masyarakat atau peserta musyawarah. Jelas kalau kepala desa membatasi forum dengan waktu atau semacamnya. Maka jelas ada ketidakwarasan atau ada transaksi logistik didalam tubuh kepala desa. Artinya tidak transparan pengelohan dana desa tersebut.

Musyawarah pembangunan merupakan agenda tahunan desa yang diadakan atau diselenggarakan oleh kepada desa bersama BPD. Desa mempunyai topoksi dan wewenang untuk merencanakan pembangunan desa sesuai potensi dan kebutuhan Desa, demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Dengan dana desa yang begitu besar mestinya desa mempunyai kesempatan emas, jika dana tersebut dikelola dengan baik, seperti yang dilansir detik.com “ para kepala daerah terus memantau penggunaan Dana Desa agar tepat guna. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan manfaat Dana Desa. anggaran untuk program Dana Desa. Diperkirakan anggaran Dana Desa tahun 2019 akan mencapai angka Rp 73 triliun.

Dalam 4 tahun terakhir, anggaran untuk infrastruktur sangat besar. Untuk 2018 saja, infrastruktur sudah memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

“Dalam 4 tahun ini anggaran infrastruktur sangat besar sekali. Tahun ini kurang-lebih Rp 400 triliun. Sebelumnya, 4 tahun lalu kira-kira Rp 150 triliun,” kata Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel ) di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).

Dengan demikian pentingnya musyawarah pembangunan desa guna untuk menciptakan tatakelola dana desa tepat guna. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk menjalankan musyawarah ini, sesuai koridor aturan yang berlaku. Maka aspirasi rakyat merupakan tumpuan dari kemajuan pembangunan. Sebab musyawarah pembangunan intinya memuas dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, bukan memuaskan kebutuhan sekelompok orang apa lagi kepala desa. Sehingga sampai pada titik temu “puas masyarakatnya pasti maju pembangunannya .

Ketua Komisariat PMKRI Yogyakarta, Komisariat STPMD “APMD” Yogyakarta

Artikel ini telah dibaca 327 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya