Opini

Selasa, 13 Maret 2018 - 08:59 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Ilustrasi: Net

Ilustrasi: Net

[Opini] APA JAWABAN KAMPANYE PILKADA NTT 2018?

*)Oleh: Yono Paing CMF

Kampanye damai, riuh dideklarasikan di mana-mana tanpa kecuali NTT. Ketika bergandeng dan berjabatan tangan di panggung, tentu seruanya memukau. Intinya, janji untuk mengikuti kampanye sepenuhnya dengan tanggung jawab. Tanpa money politics, dijanjikan. Tanpa SARA, diikrarkan. Tanpa kecurangan, dimaklumatkan. Tanpa kekerasan, dihargamatikan. Fundamentalnya, kalau itu semua terlaksana rasanya akan jadi Pilkada “disurga.” Sama halnya dengan sumpah jabatan, kalau dilaksanakan NTT akan jadi Provinsi “terbersih” di Indonesia dan bahkan dunia.

Namun, realitas politik tak seindah senyum dan gandengan tangan para paslon ketika di panggung deklarasi damai, ketika dilihat khalayak ramai yang dikerahkan. Begitu turun tangga panggung, semuanya akan jadi persaingan luar biasa. Meski telah diberi “lintasan” agar tidak saling menyenggol. Tapi toh fakta kampanye selama ini tetap keluar lintasan dan bahkan saling “senggol-senggolan”, karena hakikatnya adalah perebutan kekuasaan.
Kita tahu bahwa deklarasi itu sulit sampai ke hati. Apa yang tak dilanggar setelah deklarasi? Money politics sudah tidak cocok diriuhkan dalam kampanye, sehingga politik pemecah belah sepertinya jadi “sambal” dalam pesta demokrasi kali ini.

Sudah saatnya pertanyaan-pertanyaan indah dalam deklarasi kampanye damai jadi faktor fundamental kalau dilanggar. Kalau sekadar slogan manis dipanggung kampanye, itu malah menambah “dosa” politik. Berikrar menjaga kampanye bersih, tapi jauh lebih siap main kotor. Itu akan menambah stigma bahwa “kekotoran dan kemunafikan” adalah biasa dalam arena politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi NTT telah menetapkan empat paslon sebagai cagub dan cawagub dalam pentas Pilkada NTT tahun 2018. Kupang, Selasa (13/2/2018), empat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023 melakukan penarikan nomor urut pasangan calon.

Loading...

Dalam penarikan nomor urut itu, pasangan Esthon L Foenay-Christian Rotok yang diusung Partai Gerindera dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat nomor urut satu (1). Pasangan calon Marianus Sae-Emilia Nomleni yang diusung PDI Perjuangan dan PKB mendapat nomor urut dua (2). Pasangan calon Beny K Harman (BKH)-Benny Litelnoni yang diusung Demokrat, PKS dan PKPI mendapat nomor urut tiga (3). Dan pasangan calon, Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi yang diusung Partai Nasdem, Golkar dan Partai Hanura mendapat nomor urut empat (4).

Kemudian, Kamis (15/2/2018) di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT dilanjutkan dengan pembukaan kampanye bagi empat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT. Masa kampanye berlangsung selama 129 hari, dimulai Kamis,15 Februari sampai 23 Juni 2018. Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe menegaskan pentingnya kampanye damai di Pilgub NTT tahun 2018 dalam acara deklarasi. Oleh karena itu, penulis mencoba “meramu” lebih dalam makna kampanye damai dalam tulisan ini sehingga para paslon dan rakyat mampu meletakkan janji-janjinya di atas panggung kampanye tanpa menghadirkan politik pemecah belah.

Meretas Kampanye Pemecah-Belah

Dalam situasi akbar kampanye pilkada NTT akan lahir ambisi dari setiap paslon. Ambisi tersebut berdiri pada “misteri kemungkinan.” Di satu sisi dapat menaklukan nilai dan cita rasa kebaikan bersama jika diorientasikan ke arah negatif. Semua cara akan dilalui demi mencapai keinginan dari setiap pasangan cagub dan cawagub. Tapi jika ambisi itu diorientasikan ke arah positif akan mendapat perhatian lebih. Dalam politik, hampir segala-galanya mungkin.

Proses pilkada DKI Jakarta tahun 2016/2017 merupakan memori yang perlu dilihat dan dipelajari sehingga masalah yang sama tidak terjadi dalam pentas politik NTT. Dalam Pilkada DKI sangatlah tampak adanya politik dan kampanye pemecah belah. Keadaan ini membuat rakyat hidup dalam ketidakbebasan dan bahkan kecemasan akan identitas bangsa.
Virus kampanye pemecah-belah menjadi persoalan yang tidak diharapkan ada dalam pilkada NTT 2018. Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe dengan tegas mengatakan kampanye harus dijalankan dengan semangat damai. Namun, perbedaan agama, etnis, budaya dan bahasa menjadi titik tolak keberangkatannya. Nilai persatuan seolah menjadi pertaruhan mafia politik dalam meraih kekuasaan. Rasa kebhinekaan terkubur dalam “kematian” subjektivitas para paslon dan politisi.

NTT sebagai provinsi bertabur etnik, agama, bahasa, budaya memiliki tantangan tersendiri di tengah semarak kampanye pilkada. Tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana meramu entitas perbedaan itu menjadi suatu tatanan masyarakat yang demokratis. Tentu saja tantangan ini tidak saja dipikul oleh para paslon atau politisi, tetapi semua orang yang terlibat dalam kampanye.
Meski kita menyadari bahwa panggilan politik adalah menata kehidupan bersama dan berjuang untuk “meramu” segala perbedaan menjadi well-ordered-society. Tampaknya pilkada NTT tahun 2018 akan berhadapan dengan dilema politik bahwa mengakui dan menghormati perbedaan dan identitas politik pada gilirannya menciptakan ruang bagi perpecahan atau disintegrasi.

Ekslusivitas kampanye semacam ini berdampak pada politik pengabaian terhadap kelompok-kelompok etnik, agama, budaya dan nilai-nilai tertentu. Kecendrungan kampanye seperti ini juga tampak paling kuat dalam tindakan-tindakan untuk menyingkirkan, mengucilkan, mengasingkan dan menendang keluar kelompok yang berbeda dengannya.
Politik yang adalah harapan rakyat jatuh dalam jurang “penghancur” relasi sosial. Sangat disayangkan. Terus hendak kemanakah kita memecahkan persoalan ini? Berapa lamakah waktu yang kita butuhkan untuk dewasa berpolitik dalam kebhinekaan?

Ironisnya, satu-satunya jalan yang dilakukan di tengah kesulitan mendapat perhatian dan simpatik rakyat adalah kampanye bernada pemecah-belah. Tak heran jika itu akan hadir dalam panggung politik NTT. Meski kita tidak mengharapkannya, tapi realitas akan selalu “mengamini” bahwa politik kita belum dewasa dalam berkampanye. Kampanye berbau agama, suku dan bahasa akan mengarungi semarak masa kampanye 129 hari pilkada NTT.

Kedewasaan menerima perbedaan belum juga berakar dalam darah poltik Indonesia, meski kita punya pengalaman bertoleransi yang baik dalam sejarah. Toleransi yang telah ditanam awal berdirinya bangsa tengah di ujung tanduk. Ulah siapa? Memprihatinkan, karena persoalan ini merupakan buah para politisi yang “lapar” jabatan. Mereka memanfaatkan keragaman yang bercokol di bangsa ini untuk meraih simpati dan suara rakyat dalam pertarungan politik. Lebih memprihatinkan lagi, jika sikap ini muncul dalam pentas politik pilkada NTT.
Hal yang paling penting adalah setiap paslon harus menyadari dan mengakui dilema berpolitik itu agar sanggup menemukan jalan terbaik yang baru, lebih kreatif dan inovatif sebagai bentuk identitas politik NTT. Kita tidak perlu memperkokoh identitas NTT lewat homogenitas yang artifisial belaka sebagai dasar untuk berkampanye. Namun, yang dibutuhkan adalah adanya pengakuan akan identitas bangsa yang berbeda-beda dan memberi ruang yang bebas, setara, adil dalam setiap ekspresi kampanye politik 2018. Bersama-sama kita mengatakan tidak pada kampanye “berbau” pemecah belah.

Kampanye: “Janji!”

Dalam lembaran lama Politik NTT tercatat bahwa kita tertinggal dan tertanggal dari sebuah kemajuan. Keterpurukan pendidikan dan kemiskinan menjadi gambaran persoalan yang perlu diretas dan diatasi oleh cagub dan cawagub yang terpilih nantinya. Sehingga nada kampanye yang tengah dikumandangkan kepada rakyat adalah sebuah janji moral yang perlu dibuktikan.

Hadirnya empat paslon dalam pilgub NTT menunjukkan antusias rakyat untuk sebuah perubahan. Mendobrak logika politik yang “terkungkung” eksklusif ke inklusif. Segala sesuatu mungkin bagi dunia politik, entah baik maupun jahat. Aliansi terbongkar dan terbangun. Opurtunitas akan dipergunakan sebaik mungkin untuk mendapat hati rakyat.
Setiap paslon memiliki ambisi yang kuat dalam memenangkan Pilkada. Tentu saja mereka adalah utusan partai yang memiliki treck record dalam hidupnya. Mustahil partai memilih kandidatnya tanpa treck record. Partai-partai menaruh harapan dan kepercayaan masa depan NTT di tangan mereka. Mereka adalah causa primary bonum commune di masa mendatang.

Adanya kritik dari berbagai sudut pandang terhadap NTT merupakan “tamparan” atau tugas bagi para paslon dalam masa kampanye dan pemerintahan nantinya. Ingat orang yang kita percaya tidak selamanya yang paling hebat. Namun, ia adalah sosok yang hebat jika mampu membuktikan apa yang telah dikatakan dalam panggung serta meninggalkan kenyamanannya dan memiliki semangat belajar dari yang lain.

Kampanye adalah janji yang perlu dibuktikan. Ini merupakan tantangan bagi para paslon. Kampanye tidak terpupus di atas panggung tapi selalu “merongrong” paslon untuk membuktikan itu kepada rakyat. Kepercayaan rakyat lahir dari realisasi kampanye. Berkata dan bertindak sejalan. Jika ini terjadi, kita akan dihadapkan dengan NTT yang sejati dalam kesejahteraan. Selamat menjalankan kampanye pilkada NTT 2018.

*)Mahasiswa Filsafat Fakultas Teologi Wedabhakti-Kentungan, Universitas Sanata Dharma,Yogyakarta

Penghuni Wisma Skolastikat Claretian/ Seminari Tinggi Claretian-Yogyakarta

Artikel ini telah dibaca 212 kali

Baca Lainnya