Opini

Sabtu, 16 Maret 2019 - 00:22 WIB

7 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi (TeamYPF)

Ilustrasi (TeamYPF)

Politik Devide Et Impera

*Oleh : Gerardus Kuma Apeutung

Masyarakat saat ini seperti terbelah dalam dua kubu. Kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Bangsa yang besar ini terpolarisasi dalam dua kubu yang dalam istilah umum disebut kubu kampret dan kubu cebong.

Tahun 2019, dalam wacana umum disebut tahun politik. Pelabelan ini merujuk pada pesta demokrasi yang akan kita dilaksanakan tanggal 17 April 2019 mendatang. Perhelatan pesta demokrasi 2019 ini dimaksud untuk memilih presiden dan wakil presiden; dewan perwakilan rakyat (pusat/ propinsi/ kabupaten/ kota); dan dewan perwakilan daerah. Dalam sejarah bangsa, ini adalah pesta demokrasi memilih presiden dan wakil presiden dan DPR(D) dan DPD yang pernah dihelat bangsa secara serentak.

Pada tahun politik ini, sebagaimana lazim, para politisi akan pulang ke “kandang”, turun gunung bergerilya dari kampung ke kampung, keluar masuk desa, hingga ke pelosok terpencil mempromosikan diri. Politisi yang selama ini berjarak dengan rakyat mendadak menyapa rakyat dengan wajah ramah. Mereka bahkan rela bermalam di udik sana agar terkesan solider. Ikut merasakan penderitaan rakyat. Tanpa malu politisi kita membaptis diri sebagai “messiah” pembawa janji keselamatan. Pilih saya dan saya akan menghantar kalian (rakyat) keluar dari “tanah penindasan” menuju “tanah terjanji”, begitu para politisi membual.

Segala cara dan upaya “menjual” diri (juga harta kekayaan) tujuannya untuk menarik dukungan dan merebut hati pemilih. Dengan goalnya adalah masyarakat mempercayakan dan menjatuhkan pilihan pada mereka untuk memimpin bangsa dan menjadi penyalur aspirasi rakyat lima tahun ke depan. Kepercayaan rakyat diberikan dengan mencoblos (nama dan gambar) politisi bersangkutan saat pemilu.

Perhelatan pesta demokrasi pemilu yang berbarengan dengan pilpres menjadikan suhu politik tanah air sangat panas. Sikap saling menjegal, saling sikut dan saling sikat tidak terhindarkan. Pertarungan merebut “suara” rakyat ini tidak hanya terjadi antara politisi berbeda baju partai tetapi juga dalam internal partai. Perang politik tidak hanya melibatkan politisi yang berbeda ideologi partai tetapi juga sehaluan partai. Ya, bellum omnium contra omnes: perang antara semua (politisi) melawan semua, entah kawan maupun lawan (partai). Kondisi lainnya sejumlah politisi berada dalam posisi dilematis dimana konstituen di daerah pemilihan merupakan pendukung capres/ cawapres tertentu yang berbeda dengan dukungan partai. Apakah harus mengamankan amanah partai atau mengikuti aspirasi rakyat. Mengikuti instruksi partai dan mengangkangi kehendak rakyat berarti kehilangan basis pemilih. Bagi politisi berhati bening, tentu mereka harus mengikuti kemauan rakyat dan berseberangan haluan dengan politik partai. Tidak heran saling pecat sesama kader partai tidak terhindarkan. Fenomena-fenomena di atas menjadikan suhu politik tanah air mencapai titik didih.

Persaingan politik yang sengit membuat politisi menghalalkan segala cara merebut kekuasaan. Politik culas dan kotor seperti politik devide et impera pun dimainkan. Politik ini merujuk taktik yang dahulu digunakan Belanda saat menjajah Indonesia untuk memecah belah bangsa. Dan kini dijalankan para politis untuk memenuhi nafsu berkuasa. Jika dahulu bangsa kolonial mengadudomba bangsa Indonesia demi mendapatkan hasil bumi kita, kini para politisi mengadudomba rakyat demi menduduki singgasana kekuasaan. Fenomena politik devide et impera dapat diamati dari ujaran kebencian yang menghiasi jagat politik, penyebaran hoax, gonjang-ganjing isu SARA, sikap saling menghujat antar kontestan dan pendukung. Dalam perhelatan pilpres, misalnya, Jokowi selalu diserang dengan isu antek China, musuh Islam, dan keturunan PKI.

Tak pelak fenomena politik ini menjadikan anak bangsa terkotak-kotak. Bangsa yang mengusung semboyan Bhineka Tunggal Ika ini menjadi tercerai berai. Masyarakat saat ini seperti terbelah dalam dua kubu. Kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Bangsa yang besar ini terpolarisasi dalam dua kubu yang dalam istilah umum disebut kubu kampret dan kubu cebong.

Pemilu, tanpa kita sadari telah menimbulkan perpecahan diantara masyarakat. Arus politik telah menyeret kita dalam persepsi kelompok “kami” dan “mereka.” Karena politik tali persaudaraan yang terjalin erat selama ini kian hari kian renggang. Kerukunan yang terpelihara sekian lama berubah menjadi perselisihan. Rasa solidaritas sebagai anak bangsa semakin terkikis. Dan masyarakat hidup dalam sikap saling curiga. Manusia yang oleh Aristoteles disebut hewan politik (zoon politicon) menunjukkan insting hewani sebagai pemangsa sesama. Wajah politik tanah air semakin menegaskan tesis Thomas Hobbes bahwa manusia adalah homo homini lupus. Manusia sebagai serigala bagi sesamanya. Karena politik sesama saudara tidak segan saling memangsa.

Sejauh ini, kampanye pemilu tidak membahas persoalan kebangsaan seperti masalah ekonomi, jaminan kebebasan beragama, penciptaan lapangan kerja, penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Kampanye yang esensinya adalah penawaran program kerja justru dihiasi narasi kebohongan dan isu-isu yang menyerang personal. Kampanye bukanlah penyampaian gagasan kreatif penyelesaian problem bangsa tetapi siasat destruktif yang membahayakan integrasi nasional. Pertarungan politik bukan lagi berupa adu argument, melainkan penyampaian janji-janji palsu disertai penyebaran bibit kebencian yang berdampak terpecahnya hubungan sosial masyarakat.

Yudi Latif mengingatkan bahwa 2019 adalah tahun pertaruhan. Inilah ujian genting bagi keberlangsungan negara-bangsa Indonesia. Jika kita berhasil melewati momen mendebarkan ini tanpa kerusuhan sosial, Indonesia akan lolos dari ujian sejarah sehingga dapat menatap masa depan penuh optimisme. Namun, jika kita gagal mengendalikan diri dari dorongan nafsu bumi hangus, yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Bangsa akan menanggung ongkos kemanusiaan dan gerak mundur secara berantai (Kompas, 03/01/2019).

Maka di tahun politik ini, kita mesti sadar bahwa yang harus dirayakan bukan politik devide et impera, melainkan politik persatuan demi menghantar bangsa ini menggapai cita-cita kemerdekaan; menghadirkan bonum commune sebagaimana impian para pejuang terdahulu. Akhiri permusuhan akibat perbedaan pilihan. Hentikan perselisihan karena ketidaksamaan pandangan politik. Politik hanyalah sesaat, tetapi persaudaraan akan abadi. Ingat! Selamat merayakan tahun politik!

*)Penulis adalah Alumni Program Study Pendidikan Bahasa Inggris STKIP St. Paulus, Ruteng

Artikel ini telah dibaca 275 kali

Vidio Populer
Baca Lainnya
x