Opini

Kamis, 25 April 2019 - 10:13 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Uang Dan Matinya Integritas Pemilih

Hardy Sungkang*


Pemilihan umum presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten serta DPD secara serentak tahun 2019 sudah selesai. Hiruk pikuk para kontestan sejenak mengambil waktu yang tepat untuk rehat dari perjalanan politik menjelang pemilihan 17 April yang lalu. Akhirnya, kini mereka sedang menanti hasil pleno perhitungan suara pada tingkat Kecamatan, lalu menyusul tingkat Kabupaten dan Pusat. Tentunya, kondisi ini bukan menjadi salah satu momen yang menggetarkan untuk menentukan kemenangan para kontestan politik dalam pemilu serentak tahun 2019 ini. Penantian hasil para Calon Legislatif (selanjutnya Caleg) merupakan salah satu bagian dari proses demokrasi. Sementara untuk perolehan suara sementara, masing-masing Caleg sudah kantongi. Sehingga disaksikan euforia sebagian Caleg yang siap menerima kekalahan dan siap merayakan kemenangan.

Perhitungan sementara oleh masing-masing Caleg terkadang masih menyimpan skeptisisme yang mendalam. Hal ini tentunya karena para aktor politik masih merasa pencapaiannya ada yang sesuai target bahkan ada yang sama sekali tidak. Tentunya, kondisi ini akan kembali merujuk pada kinerja dan kapasitas diri yang integral. Kapasitas diri ini sebetulnya menitikberatkan suatu operasional diri dalam bertindak menghadap realitas politik. Hal ini diragukan karena realitas politik dewasa ini sama sekali tidak bisa menggambarak realitas politik yang masif dan terstruktur.

Kondisi dan situasi politik yang kian memanas menjadi kunci dalam menemukan makna dan arti dari realitas politik yang sebenarnya. Euforia Caleg yang bekerja sesuai mekanisme konstitusional demokrasi saat menerima kekalahan dan kemenangan tampak biasa saja dan tidak merasa kwatir berlebihan, tetapi lain dengan Caleg yang bermain keluar dari koridor hukum demokrasi (baca: Money Politic), maka secara psikologisnya dapat dibaca bahwa mereka-mereka itulah yang paling gerget dalam menanti hasil kepastian suara untuk menentukan kemenangan.

Caleg yang telah berani membeli suara rakyat dengan uang akan lebih berbahaya ekspresi kekalahan saat menerima hasil dibanding dengan Caleg yang benar-benar menghormati etika politik yang demokratis. Tentunya, konsep ini bukan lagi sebuah asumsi tabu dalam menelaah kondisi Caleg masa kini. Justru hal inilah yang menjadi tantangan bagi perubahan demokrasi di Indonesia pasca reformasi.
Politik sebagai sebuah seni memahami dan sebuah seni untuk mengubah konstitusi-konstitusi menjadi suatu yang lebih konstitusional akan menjadi ambruk di tengah dahaga dan kelaparan para aktor-aktor politik. Jurgen Habermas seorang filsuf politik modern menegaskan tentang teori filsafat politiknya sebagai tindakan komunikatif dalam usaha politis menjamin stabilitas sosial dalam tata kehidupan masyarakat bangsa yang tidak mengacu hanya pada nilai atau norma-moral tertentu. (bdk. Aureliusratu.com).

Loading...

Dengan demikian, politik bukanlah sebuah pemenuhan diri untuk menghancurkan kemapanan dan stabilitas sosial masyarakat melalui cara yang mengakibatkan lunturnya nilai moral sosial politik. Sehingga, usaha menghancurkan nilai politik dengan cara yang tidak konstitusional harus diberantaskan dan perlu dieliminasi dari praktek perpolitikan Indonesia. Sebab, jika hal ini terus dilakukan, maka demokrasi akan menjadi fakum di tengah pergulatan bangsa yang kian berkembang.
Praktek-praktek yang menjurus pada kehilangan nilai moral politik menjadi sebuah cara menuju masa depan politik yang fakum dan luka. Bentuk dari tindakan kehancuran nilai politik tersebut dapat kita lihat dari perjuangan para Caleg saat meraih jabatan politik dengan cara mendulang masa melalui cara-cara yang kotor, seperti membeli suara rakyat dengan uang, menjanjikan program pemerintah dengan klaim program pribadi, serta kontrak politik yang terstruktur masif. Segala cara pun terstruktur apik menjadi sebuah kemapanan yang lalim dan licik. Operasional diri yang begitu membengkak saat berkampanye dan saat bertemu massa menjadi celah untuk mendongkrak kemapanan demokrasi. Praktek-praktek apolitis yang terus menjegal kemapanan demokrasi semakin marak di kalangan masyarakat akar rumput ke bawah.
Saling mengumbar janji dan mengancam masyarakat adalah sebuah tindakan tak terpuji dalam sejarah politik bangsa yang mapan ini. Praktek pembagian uang dan menyalurkan barang dan jasa bagi masyarakat seolah-olah menjadi sesuatu yang lumrah dalam pesta demokrasi. Tentunya, ketika kebiasaan-kebiasaan tersebut merambah ke dalam diri politikus-politikus, maka demokrasi menjadi sebuah tanda tanya besar. Akan tetapi, kemenangan tetap menjadi milik pengada uang dan jasa politik tertentu. Lantas, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi asas demokrasi, apakah tetap mempertahankan asas demokrasi yakni jujur, adil, rahasia?

Ciri Masyarakat politik Dan Tantanganya

Masyarakat sebagai subjek demokrasi sekaligus sebagai aktor utama dalam berpolitik memiliki nilai yang fundamental. Nilai itu tertuang jelas dalam diri masyarakat politik yakni kritis dan partisipatif. Kritis dalam bertindak dan menentukan pemimpin yang baik saat pemilihan umum berlangsung adalah salah satu ciri masyarakat politik. Masyarakat kritis adalah masyarakat yang peka terhadap kondisi dan situasi bangsa yang kian tercabik oleh praktek-praktek para aktor politik dewasa ini.

Persaingan politik uang dalam konstelasi politik pemilihan serentak tahun 2019 ini merupakan sebuah ajang menghambur-hamburkan kekayaan para Caleg untuk dibagikan kepada masyarakat dengan ikatan perjanjian yang mapan. Uang menjadi hitam di atas putih dalam menentukan keterwakilan seseorang Caleg. Pembagian nominal uang yang tidak bisa didetail secara sistematis membuat ikatan itu habis manis sepah dibuang. Lantas, kita patut bertanya, apakah masih ada konsistensi dan integritas diri masyarakat di tengah persaingan merebut kekuasaan? Tentu sama sekali tidak.

Masyarakat kehilangan waktu dan orientasi yang besar dalam menentukan perubahan daerah ketika uang sudah menguasai mereka dalam tempo waktu yang sesingkat saja. Lalu, masyarakat akan kehilangan kepercayaan setelah dikuasai oleh uang dan janji. Lantas, masihkah kita percaya calon legislatif yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat siap dan tegas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat setelah dirinya dipilih? Tentu masih dipertanyakan dan masih menjadi skeptisisme besar.

Merriam Budiardjo (1982:1) mendefenisikan masyarakat partisipatif politik adalah kegiatan seseorang untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dan ikut memilih pemimpin ini ditandai dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen dan menghadiri rapat umum. Atas dasar itu, masyarakat benar-benar menjadi subjek demokrasi dan sekaligus aktor utama politik. Dengan menjadi aktor utama politik, masyarakat sekaligus menjadi catatan sejarah demokrasi yang fundamen.

Dapat disimpulkan, bahwa masyarakat yang kritis dan partisipatif dalam politik Indonesia merupakan masyarakat yang siap membangun suatu perubahan untuk bangsa. Sehingga, sangat disayangkan ketika masyarakat menjadi objek atau alat permainan politik sebagian orang. Uang bukanlah segalanya, tetapi integritas diri yang mapan adalah resistensi diri dalam tatanan negara demokrasi.

Penyakit uang membongkar resistensi politik demokrasi. Masyarakat terlalu mudah diiming-iming dengan uang. Tidak bisa dipungkiri bahwa perputaran uang menjadi pasar kecil dalam tatanan demokrasi. Uang seolah-olah menjadi keharusan dalam permaianan politik dewasa ini. Asumsi-asumsi lelucon dan bahkan bermakna tentang Caleg yang bekerja jujur tanpa uang untuk membeli suara rakyat merasa perjuangan itu maksimal dibanding dengan Caleg yang menghamburkan uang untuk membeli suara masyarakat. Efek psikologis bagi caleg yang kalah tanpa membuang uang lebih luwes dan iklas nilainya dibandingkan dengan Caleg yang membeli suara rakyat dengan uang.

Saya optimis, redefenisi politik akan kembali terjadi ketika praktek-praktek kotor perpolitikan di Indonesia sudah merambah ke lapisan masyarakat akar rumput. Buktinya bahwa, pasca pemilihan langsung 17 April 2019, masing-masing orang menceritakan nominal uang yang mereka terima dari Caleg-caleg tertentu hingga terjadi banting harga. Harga termahal akan menjadi pemenang basis, sementara Caleg yang bekerja benar-benar menjaga netralitas politik dan menjaga martabat lembaga menjadi dikucilkan bahkan disepelekan. Lantas, ditemukan juga oknum-oknum tertentu yang menjadi big boss dalam menyumbang jasa untuk kemenangan Caleg tertentu. Tindakan-tindakan apolitis semacam itu merupakan sebuah tanda bahwa demokrasi kita sedang dirundung duka dan sedang diarak menuju liang kehancuran.

Sementara untuk masyarakat pemilih yang sudah menerima uang sebagai pasar modal musiman integritas dirinya patut dipertanyakan. Sebab, martabat dan haknya sebagai penentu kebijakan demokrasi malah hanya dijulabelikan dengan uang yang tidak ada nilainya. Sebetulnya, masyarakat sebagai penentu kebijakkan harus konsisten dan tetap menjaga resistensi diri dari serangan politik kotor. Masyarakat pengambil kebijakan didefenisikan sebagai rangkaian konsep atau azas yang menjadi garis atau rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak tentang pemerintah dan organisasi. (KBBI)
Sehingga dengan demikian, masyarakat adalah subjek demokrasi dan aktor istimewa dalam menenentukan kebijakan suatau bangsa. Masayrakat adalah agen of change dalam menentukan kebijakan suatu daerah. Tanpa masyarakat (demos), maka negara ambruk dan gagal. Karena itu, mari kita menjaga keutuhan diri di tengah realitas politik yang begitu memanas dan kejam, supaya sebagai masyarakat, kedamaian dan kebajikan tetap terjaga seutuhnya demi integritas diri yang mapan dan kokoh.*

Artikel ini telah dibaca 32 kali

Baca Lainnya