Opini

Kamis, 2 Mei 2019 - 10:20 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Pulau Padar, Labuhan Bajo - Kabupaten Manggarai Barat (Foto: IG Bennymulyawan)

Pulau Padar, Labuhan Bajo - Kabupaten Manggarai Barat (Foto: IG Bennymulyawan)

Wisata Halal di Labuan Bajo Bukan Gerakan Agama Baru

Oleh: Syarifudin, S.HI.,MH

Pro dan Kontra seputar pasca sosialisasi Wisata Halal yang dilakukan oleh Dirut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, di hotel sylvi Resort Labuan Bajo, 30 April 2019, semakin meluas. Di berbagai Group Medsos Lokal menjadi perdebatan hangat. Saya mencoba berikan pikiran seputar pemahaman saya terkait WISATA HALAL.

Konsep Wisata Halal adalah Paket yang disediakan oleh penyedia jasa yang merupakan bagian dari industri pariwisata untuk wisatawan. Pelayanan dalam wisatawan dengan standar aturan pelayanannya, misalnya: Hotel yang disediakan tidak melayani pasangan yang bukan suami istri, tidak melayani pasangan selingkuhan, tidak melayani praktek prostitusi, tidak di perkenankan wisatawan hanya memakai BH dan CD saja selama di area wisata, di larang mabuk-mabukan, dilarang konsumsi miras di kawasan wisata, di larang perjudian. Itulah sederetan aturan yang diberlakukan terhadap wisatawan.

Paket dengan aturan seperti itu adalah Produk yang disediakan untuk wisatawan yang mau berkunjung. Dan tidak memaksakan orang harus berkunjung. Dan pula tidak menghalalisasikan prodak-prodak lain yang ada di tempat itu, wisata Halal itu adalah Paket wisatawan yang tentunya siap bersaing dgn pelaku pelaku usaha lainnya. Persoalan, apakah paket wisata halal mampu bersaing menarik minat bagi wisatawan? Ataukah malah sepi dan berakhir GULUNG TIKAR pemiliknya? Itulah konsekwensi dalam berusaha. Dan pada umumnya bisniman sudah memahaminya.

Di balik perdebatan pemikiran terhadap fenomena wacana wisata halal di labuan bajo itu, ada pikiran mencoba mengaitkan konteks wisata halal selalu berpotensi penyebaran gerakan pemikiran ke agamaan, karena ada kata Halal di dalam wisata itu. Sampai-sampai memperluas dan memperkeruh cara pandang: “wisata halal adanya gerakan terselubung, nanti ada sebutan daging halal dan daging haram, ada muslim dan non muslim, akan mau jadikan kampung islam, bahkan menuding wisata halal: “sangat tidak sesuai untuk masuk di labuan bajo, karena daerah itu bukan Aceh bukan pula daerah Dubay, bukan pula daerah berbasis muslim. Jadi jangan mabuk agama bawa masuk di daerah labuan bajo”. Itulah Sederetan komentar yang ada di group group medsos lokal itu.

Loading...

Sesungguhnya Labuan Bajo bukanlah negeri yang berdiri sendiri, bukan pula daerah yang memiliki konsep yang berotonom sendiri. Labuan Bajo adalah bagian dari NKRI yang bercorak peradaban modern yang saat ini sedang diminati wisatawan lokal dan asing yang aturannya masih menggunakan UU dan Peraturan hukum yang berlaku di NKRI ini. Dalam kehidupan, ada prinsip kebebasan yang diatur bagi pelaku pelaku usaha makro dan mikro. Jika bertentangan dapat dibubarkan. Wisata Halal juga adalah bagian produk budaya indonesia. Dan lembaganya bernama MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang saat ini ketua umumnya KH. Ma’ruf Amin, cawapresnya pak Jokowi. Negara mengakui keberadaannya MUI itu. Melalui MUI melahirkan produk, negara memberikan sebebas-bebasnya untuk saling berkompetisi dalam menarik minat wisatawan lokal dan asing.

Wisata Halal juga dapat di maknai produk kebhinekaan dan keberagaman. Hakikat berbeda dalam usaha adalah keniscayaan. Jika wisatawan ke pantai kuta bali di penuhi manusia cewek dan cowok hanya menggunakan BH, CD dan terkadang di halang oleh sehelai kain tipis dan minuman yang beralkohol bertebaran sepanjang pantai kuta itu, masyarakat bali dan indonesia menerima keberadaannya dan Negara ini mengakui keberadaannya, bahkan sering menggunakan dalil Budaya bagi masyarakat bali yang dapat di lestarikan. Lalu mengapa dengan konsep wisata halal yang Menawarkan produk yg berbasis budaya (setiap wisatawan yang berkunjung di lokasi itu hendaknya berpakaian sopan dan rapi, membawa pasangan yang sah secara hukum yang berlaku, tidak di perkenankan membawa pasangan selingkuh, tidak boleh minum minuman yang beralkohol, tidak boleh berjudi), lalu apakah konsep itu salah yang harus di tolak?? Apakah yang hanya menggunakan CD dan BH saja disebut budaya yang harus di terima dan di lestarikan, sementara konsep wisata halal: Harus menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi selama berkunjung lalu disebut penyebaran virus radikal, penyebaran ajaran agama, di tuduh intoleran, atau di tuduh mabok Agama??? Menurut saya, kurang tepat jika dikatakan wisata halal itu sebagai gerakan teologi atau dituduh sebagai orang yang mabuk agama dan radikal yang berlebihan dan tidak cocok masuk di labuan bajo. Sekali lagi, menurut saya kurang tepat, Karena wisata halal bukan gerakan agama baru, bukan menghalanisasikan produk-produk usaha yg sdh ada di labuan bajo, dan bukan pula mau bangun negara sendiri. Namun wisata halal, adlh gerakan ekonomi yg berbasis budaya yg layak ada di belahan bumi NKRI ini yg siap untk berkompetisi di panggung kehidupan perekonomian.

Kenapa saya katakan bahwa wisata halal adlah produk budaya di NKRI ini?? Krna corak pemikiran yang mnjadi dasar dalam visi misi wisata halal itu, adlah hadirkan kenyamanan, ketertiban, kepastian hukum, serta kepuasan adalah hal utama bagi pengunjung.

Konsep wisata halal bukan hal baru di negeri ini. Akan menjadi hal baru, ketika bacaannya hanya seputar Bali.

Konsep Wisata Halal bukanlah konsep gerakan agama baru, bukan pula pelaku usahanya sedang mabuk agama, melainkan konsep perekonomian di pasar terbuka yang siap untuk berkompetisi dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Jika wisata halal mampu menyajikan kepuasan dan kenyamanan bagi pengunjung, maka usaha itu tetap bertahan. Jika tidak nyaman dan tidak memuaskan konsumenya, maka konsekwensinya Bisa GULUNG TIKAR.

*Pria Kelahiran Pota, Manggarai Timur, NTT

Artikel ini telah dibaca 68 kali

Baca Lainnya