Cheap NFL Jerseys From China Wholesale Jerseys

News Pendidikan

Minggu, 4 Oktober 2020 - 16:24 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Puluhan mahasiswa Program Studi Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nusa Nipa Maumere. (Foto: Ist)

Puluhan mahasiswa Program Studi Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nusa Nipa Maumere. (Foto: Ist)

Minta Keringanan Biaya, Mahasiswa Unipa Diberi Opsi Undur Diri

Sikka, Floreseditorial.com – Sebanyak 42 mahasiswa Program Studi (Prodi) Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan sikap penyelenggara pendidikan di lembaga itu.

Pasalnya, permintaan mahasiswa tersebut perihal biaya pendidikan selama masa pandemi covid-19, tidak diakomodir oleh pihak kampus. Mereka malah diberi opsi untuk mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pihak kampus, jika tidak mengikuti ketentuan pembayaran tahap II.

Dalam keterangannya kepada floreseditorial.com, Sabtu (3/10/2020), para mahasiswa ini, mengatakan, mereka mengikuti Program Profesi Nurse selama setahun di Kampus Unipa, dengan biaya Rp 24.000.000 hingga Rp 26.000.000, yang dibayar selama dua tahap, dengan masing masing tahap sebesar Rp 12.000.000 bagi alumni Unipa dan Rp 13.000.000 bagi yang bukan alumni Unipa.

Perwakilan para mahasiswa, Elisabeth K. D, mengaku, untuk biaya Rp 12.000.000 pada tahap I, merupakan kompensasi mereka dalam menjalani pendidikan selama enam bulan di Panti Jompo, Padu Wau, Maumere yang melaksanakan praktik di komunitas warga di Kelurahan Waioti, praktek di Puskesmas Kopeta, Beru dan Wolomarang. Namun akibat situasi covid-19, mereka akhirnya menjalani perkuliahan Dalam Jaringan (Daring).

Sedangkan untuk biaya Rp 12.000.000 pada tahap II, digunakan untuk mengikuti pendidikan dan praktik di RSUD T. C. Hillers Maumere, RS Wangaya Denpasar dan RSJ Lawang Malang. Biaya tersebut sudah termasuk biaya akomodasi, tiket dan penginapan. Namun, karena situasi covid-19, mereka batal diberangkatkan.

Oleh karena itu, mereka kompak bersurat kepada pihak Ketua Prodi Profesi Ners Unipa tertanggal 3 Agustus 2020, dimana dalam surat tersebut mereka memohon keringanan biaya registrasi tahap II, dengan pertimbangan karena tidak diberangkatkan ke Denpasar dan Malang akibat covid-19

“Kami minta keringanan biaya, karena tidak jadi praktik di Denpasar dan Malang akibat covid-19. Dimana pandemi covid-19 ini juga berdampak langsung kepada kami. Kami kesulitan bayar biaya registrasi sejumlah Rp 12.000.000 itu,” tuturnya.

Menanggapi surat mahasiswa tersebut, pihak Prodi Profesi Nurse mengadakan pertemuan bersama mahasiswa itu pada tanggal 25 September 2020. Dalam pertemuan tersebut, pihak Prodi menjelaskan, untuk kegiatan praktik di Denpasar dan Malang, disubsidi oleh pihak Yayasan. Namun karena situasi covid-19 dan tidak jadi diberangkatkan, sehingga akan dibuat pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS), dengan total biaya Rp 6.000.000 per mahasiswa, yang akan disubsidi oleh Yayasan Nusa Nipa.

Lantaran hal itu, para mahasiswa itu menemui Ketua Yayasan Nusa Nipa Maumere. Dalam pertemuan itu, dijelaskan, mahasiswa wajib membayar biaya sebesar Rp 12.000.000, dimana dari biaya tersebut, akan digunakan untuk biaya pelatihan BTCLS sebesar Rp 3.000.000.

“Kami kaget. Lalu kami sampaikan ke Bapak Ketua Yayasan, bahwa sesuai pertemuan kami dengan pihak Prodi, Prodi menyampaikan bahwa biaya BTCLS tersebut sebesar Rp 6.000.000. Bapak Ketua Yayasan pun kaget,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, para mahasiswa kembali menyurati pihak Fakultas tertanggal 28 September 2020, dengan tujuan meminta klarifikasi soal rincian biaya Rp 12.000.000 untuk tahap II, serta kepastian biaya pelatihan BTCLS.

Surat tersebut ditanggapi pihak kampus, sehingga diadakan pertemuan pada Jumat (2/10/2020). Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa tetap diwajibkan membayar biaya tahap II sebesar Rp 12.000.000, dengan waktu pembayaran diperpanjang hingga Januari 2021. Bagi mahasiswa yang tidak melanjutkan Pendidikan Profesi Nurse tersebut, maka wajib membuat pengunduran diri tertulis di atas materai dan diajukan kepada Ketua Prodi, paling lambat tanggal 5 Oktober 2020 pukul 12.00 Wita.

“Kami tidak sedang mencari tahu tentang pengelolaan keuangan kampus. Kami hanya meminta penjelasan soal rincian biaya yang dimaksud, sebab itu yang akan kami jelaskan kepada orang tua kami yang membiayai perkuliahan kami,” pungkas Elisabeth.

Biaya Capaian Pendidikan

Sementara itu, Wakil Rektor I Unipa Maumere,  Dr. Yonas K. G. D. Gobang, S.Fil., MA, yang dikonfirmasi melalui telpon seluler, Jumat (2/10/2020), menjelaskan, biaya Rp 12.000.000 tersebut merupakan biaya capaian pendidikan. Sementara biaya pendidikan profesi tersebut, merupakan ketentuan normatif yang ditetapkan melalui peraturan Rektor Unipa dan harus ditaati oleh mahasiswa di Prodi tersebut.

“Ya, mahasiswa tinggal mengikuti ketentuan itu. Karena ini adalah ketentuan yang diatur, maka mahasiswa wajib mengikutinya,” katanya.

Ia menambahkan, mahasiswa tidak bisa menekan manajemen kampus untuk mengikuti permintaan mereka, di luar ketentuan kampus. Sebab, menurutnya, di dalam kampus ada kewenangan-kewenangan yang diberikan.

“Mahasiswa ketika sudah mendaftar, berarti sudah tahu seluruh pembiayaan untuk mencapai tujuan menyelesaikan program studi,” tuturnya.

Ia mengatakan, program tersebut adalah program wajib yang harus diikuti jika mahasiswa ingin menjadi perawat profesional, sehingga meskipun dalam situasi pandemi covid-19, pihak kampus tetap menjamin pencapaian pembelajaran terkait keterampilan. Hal itu terukur dari setiap departemen yang harus diikuti mahasiswa.

Terkait permintaan penurunan biaya lantaran mahasiswa tidak berangkat ke Denpasar dan Malang akibat pandemi covid-19, Ia mengatakan, itu logika yang keliru.

“Ini adalah satu kesatuan biaya pencapaian pendidikan di program studi ini. Dia mau belajar di mana saja, dengan mekanisme apa saja, tetap itu satu kesatuan,” jelasnya.

Ketika ditanya soal rincian biaya tahap II sebesar Rp 12.000.000, Ia enggan berkomentar banyak dan hanya menyampaikan bahwa biaya tersebut sudah fixed cost untuk satu Prodi.

“Kita tidak bisa paksakan kalau mereka diberangkatkan dalam situasi ini untuk memenuhi¬†Rp 12.000.000 tersebut. Kita juga tidak bisa katakan kalau tidak jadi berangkat, maka biaya akan dikurangi. Tidak bisa paksakan jalan pemikiran seperti itu, sebab yang diukur adalahi capaian pembelajaran. Mahasiswa bisa mencapai atau tidak, bukan ukuran bisa pergi ke Jawa atau Bali,” tandasnya.

Menurutnya, satu kesatuan biaya pendidikan bisa digunakan untuk apa saja, demi mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mahasiswa wajib membayar sesuai ketentuan dan negara juga memberikan kewenangan itu kepada lembaga pendidikan.

“Kalau karena situasi tertentu lalu biaya itu dikembalikan atau dikurangi, saya pikir itu tidak terjadi di lembaga pendidikan apa saja. Ini bukan tawar menawar sayur di pasar,” jelasnya.

Terkait opsi pengunduran diri secara tertulis, Ia menjelaskan, opsi itu diberikan kepada mahasiswa, apabila mereka tidak menyanggupi melanjutkan pendidikan di Prodi yang dimaksud sesuai ketentuan.

“Ini adalah kehendak bebas yang kita tawarkan. Kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti itu, sebab mereka juga bukan anak kecil lagi. Kita juga akan memprosesnya dengan baik, tetapi untuk program profesi, mereka harus mengikuti pendidikan dari awal,” pungkasnya. (ric)

Artikel ini telah dibaca 287 kali

Baca Lainnya