Frederika Soch (Foto:TeamYPF)

FLORESEDITORIAL.COM, BORONG – Guru honorer yang mengabdikan diri di sekolah dasar swasta dan Sekolah menengah pertama swasta tidak akan digaji dari dana bantuan operasional sekolah daerah (BosDa) lagi terhitung sejak tahun 2019.

Hal ini disampaikan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Manggarai Timur Frederika Soch dalam menindaklanjuti Permendagri nomor 12 thn 2017 tentang UPTD satuan pendidikan formal dan non formal dan permendikbud nomor 1 tahun 2018 tentang juknis Bos bagi SDK dan SMPK yang tidak boleh memakai dana daerah.

“Itu aturan, bukan karena kemauan kepala dinas,” tegas Kepala dinas bergelar Magister pendidikan itu menjawab sorotan pada dirinya terkait pencabutan dana BosDa bagi sebanyak 491 Guru SDK dan SMPK di Manggarai Timur, Rabu (16/01/2019).

Kendati demikian, kata Frederika,
para guru non PNS yang mengabdi di setiap SD swasta dan SMP swasta diminta untuk tidak berkecil hati.

“Pemerintah masih memperhatikan kalian melalui dana Bos dan para kepala sekolah akan mengatur sesuai kebutuhan tenaga di sekolah masing-masing dengan harapan honor disamakan dengan Bosda yaitu sebesar Rp. 750.000 per bulan bagi para guru yang memiliki syarat sesuai ketentuan permendikbud nomor 16 tahun 2017,” tandasnya.

Ia berujar bahwa permendikbud nomor 1 tahun 2018 tentang juknis Bos 2018 untuk sekolah swasta seperti SDK dan SMPK boleh memakai dana Bos 50 % untuk membiayai tenaga pendidik/guru dengan syarat harus sarjana.

“Guru yang mendapat dana BOS harus sarjana dan itu sesuai permendikbud nomor 16 tahun 2017 tentang Standart kualifikasi Akademik tenaga pendidik.
Kalau mereka D1,D2 atau D3 mereka harus kuliah lagi, baik yang mengabdi di sekolah negeri atau swasta,” tukasnya.

Laporan : Yohanes Sahaja

Tinggalkan Balasan