Beranda Ende Soal Dugaan Kasus Gratifikasi, Penyidik Polres Ende Tidak Terbitkan Sprindik Baru

Soal Dugaan Kasus Gratifikasi, Penyidik Polres Ende Tidak Terbitkan Sprindik Baru

0
BERBAGI
Kasat Reskrim Polres Ende,Iptu Sujud Alif Yulamlam(foto:team YPF)

ENDE,Floreseditorial.com–Soal dugaan kasus gratifikasi yang menyeret ketujuh oknum anggota DPRD Ende dan Direktur PDAM Ende, Penyidik Kepolisian Resort Ende tidak menerbitkan sprindik baru.

Pasalnya,Penyidik saat ini tengah mencari bukti baru untuk segera menuntaskan kasus dugaan gratifikasi yang kini telah hangat diperbincangkan oleh masyarakat Kabupaten Ende.

Kepastian kelanjutan berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi disampaikan Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin melalui Kasat Reskrim Polres Ende, Iptu  Sujud Alif Yulamlam pada Kamis 12/4/2018.

Ia mengatakan,saat ini penyidik tengah mencari bukti baru berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.Sesuai putusan pengadilan saat ini penyidik kembali melanjutkan proses penanganan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret tujuh Anggota DPRD dan Direktur PDAM Ende,Soedarsono.

“Kita juga mendapat TR dari Polda,kita masih lidik saat ini.Kita perlukan bukti-bukti baru,karena yang lama kita sudah tutup.Saat ini kita lanjutkan proses penyelidikan.Kita tetap komit dan serius menangani kasus tindak pidana korupsi daerah ini,”tegas Kasat Reskrim Iptu Sujud Alif Yulamlam.

Sementara itu ketua tim kuasa hukum penggugat Titus M Tibo,SH kepada wartawan di Kantor Pengadilan Negeri Ende mengatakan,menerima putusan yang diambil hakim dalam gugatan praperadilan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.

Berdasarkan putusan hakim tunggal PN Ende Yuniar Yudha Himawan,SH,mengabulkan permohonan pihak pemohon atau penggugat. Majelis mengakui keberadaan pemohon dan mengabulkan materi penghentian penyelidikan sebagai proses pembiaran tindak pidana korupsi.Hakim juga dalam amar putusan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan proses hukum pada tingkat penyidikan.

“Tidak ada lagi Sprindik baru dalam kasus dugaan gratifikasi dan korupsi,penyidik harus melanjutkan penanganan kasus tersebut. Pendasaran putusan hakim itu berdasarkan laporan polisi dan Sprindik penyelidikan,”tegas Titus M Tibo, SH.

Sementara itu,mantan ketua MUI Ende Haji Jamal Humbris mendesak Kepolisian Resor Ende  untuk segera menuntaskan proses hukum tindak pidana gratifikasi yang diduga melibatkan tujuh oknum DPRD Ende dan Direktur PDAM Ende.

Kasus ini mencuat dalam proses penyusunan Raperda inisiatif DPRD Ende,sebagai salah satu syarat Penyertaan modal senilai 3,5 Miliar ke Perusahan Daerah Air Minum (PDAM ) Kabupaten Ende pada tahun 2015.

Ia mengatakan,Pentingnya proses hukum terhadap kasus tindak pidana gratifikasi, sehingga Kabupaten Ende  keluar dari persoalan Korupsi.Apalagi persoalan ini sudah mencuat ke ruang publik,tentunya masyarakat juga akan melihat sejauh mana komitmen aparat penegak hukum  di Kabupaten Ende dalam memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi di  Bumi Pancasila.

“Masalah Gratifikasi sudah menjadi konsumsi publik Kabupaten Ende, jadi tidak ada alasan bagi Kepolisian Resort Ende
menghentikan proses hukum kasus tindak pidana gratifikasi, prosesnya harus tetap berjalan, dan diharapkan segerah di naikan ke tingkat  penyidikan.Jika persoalan ini  tidak  di tangani secara  serius oleh Kepolisian Resort Ende,masyarakat Kabupaten Ende tentu
akan mempertanyakan integritas
Kepolisian Resort Ende,nama baik Kepolisian harus dijaga,”tegasnya.

Secara terpisah,Kapolres Ende Achmat Muzyain,S.Ik, melalui Kasubag Humas  AKP. Sahad Adam, mengatakan,Kepolisian Resor Ende  siap menindaklanjuti Proses Hukum kasus gratifikasi sesuai dengan pertintah Pengadilan Negeri Ende.

“Kepolisian Resort Ende siap menjalankan perintah Pengadilan Negeri Ende, hal itu bisa  dilakukan setelah salinan putusan dari Pengadilan Negeri Ende  diterima oleh pihak kepolisian,”ungkap Sahad Adam.

Soal Komitmen Polres Ende  dalam menegakan supremasi hukum tentu menjadi perhatian  serius Polres Ende.Polres Ende  tidak akan melindungi siapa pun  orang yang terlibat  dalam  Korupsi tentu akan  di peroses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Direktur Pusat Advokasi Masyarakat (PUSAM) Indonesia,Casmirus Bhara Beri,SH,kepada wartawan mengatakan,keputusan Pengadilan Negeri Ende sudah sangat jelas dan terang benderang, hukumnya wajib untuk dilaksanakan, tidak ada tawar menawar lagi.

“Putusan sidang gugatan atas penghentian proses penyelidikan yang ditangani penyidik Kepolisian Resort Ende jelas terindikasi pengaburan dalam penanganan kasus dugaan gratifikasi yang melibatlan tujuh Anggota DPRD dan Direktur PDAM Ende.Putusan pengadilan dalam sidang pra peradilan sifatnya mengikat. Tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk tidak menindak lanjuti putusan tersebut. Saran saya, hukum harus dijadikan panglima dalam menegakan keadilan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,”pungkasnya.

“Ini harus dikedepankan,lanjut Casmirus, faktanya semua kita sama perlakuannya dimata hukum.Jadi penyidik semestinya merespon keputusan pengadilan dengan baik. Proses hukum bagi para pihak yang terlibat kasus tersebut itu langkah terbaik untuk mencerminkan rasa keadilan dan penegakan hukum di Kabupaten Ende,” tegas Casmirus Bhara Beri.

Untuk diketahui,sidang gugatan  Praperadilan dengan No.02/PID.Pra/2018/PN.End.Sidang putusan yang dipimpin hakim tunggal Yuniar Yudha Himawan,SH mengabulkan sebagian permohonan dari para penggugat.Hakim Yuniar Yudha Himawan dalam amar putusannya meminta penyidik Kepolisian Resort Ende untuk melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menyeret tujuh oknum Anggota DPRD.

Diantaranya, Fransiskus Taso (Wkil Ketua DPRD), John Pela, Oktavianus M Mesi, Sabri Indra Dewa, Abdulkadir H. Mosa Basa, Orba K. Ima, Herman Yosef Wadhi (Ketua DPRD)  dengan Direktur PDAM Sudarsono.

 

Laporan: Rian Laka

Comments

comments

loading...

Tinggalkan Balasan